Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Kompas.com - 06/04/2020, 21:15 WIB
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti seusai menghadiri diskusi di Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019).  CHRISTOFORUS RISTIANTO/ KOMPAS.comDirektur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti seusai menghadiri diskusi di Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti berpendapat, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tidak boleh membiarkan ada bayang-bayang kekuasaan di luar kekuasaannya. 

Ray menyinggung soal salah satu menteri di kabinet Jokowi, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang dinilai terlalu menonjol dalam pemerintahan dan menjadi pembicaraan di media sosial. 

"Saya pikir ini semacam peringatan terkait situasi yang sedang melanda dan tentang (tekanan) presiden bukan hanya berasal dari luar tapi dari internal," kata dia dalam diskusi melalui video conference, Senin (6/4/2020).

"Presiden tidak boleh membiarkan ada bayang-bayang di luar kekuasaannya saat ini. Kekuasaan saat ini harus benar-benar digunakan dalam rangka tanggulangi Covid-19," kata dia lagi. 

Baca juga: Serangan Kritik ke Luhut di Tengah Wabah Virus Corona

Ray mengatakan, saat ini muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap cara pemerintah menangani wabah Covid-19.

Ketidakpuasan juga terjadi di kalangan kepala daerah yang disebutnya tidak percaya kepada pemerintah pusat dalam menangani wabah tersebut sehingga banyak yang mengambil inisiatif sendiri.

Belum lagi kebijakan lain yang membuat masyarakat jadi pesimistis, salah satunya wacana pembebasan narapidana koruptor yang sempat mengemuka.

Belakangan, pemerintah menyatakan bahwa tidak ada rencana membebaskan para koruptor.

Selain itu, ada pernyataan pejabat yang meremehkan situasi Covid-19, rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) baru, serta pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Justru dalam suasana saat ini adalah membangkitkan optimisme dan melibatkan secara sukarela partisipasi masyarakat, tetapi partisipasi masyarakat hanya bisa dilakukan kalau pemerintah proaktif mendapatkan kepercayaan masyarakat," kata dia. 

Baca juga: Kritik Ucapan Luhut soal Corona, Pejabat Diminta Berbicara Sesuai Bidang

Dengan demikian, pemerintah pun dinilainya harus memiliki mekanisme penyampaian informasi yang solid terkait Covid-19 kepada masyarakat.

"Tapi penting bagi presiden untuk memperlihatkan kewibawaan di kalangan anggota kabinet dan stafnya," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lelang Barang Rampasan dari Koruptor: Set Perhiasan Berlian hingga Mobil Double Cabin

KPK Lelang Barang Rampasan dari Koruptor: Set Perhiasan Berlian hingga Mobil Double Cabin

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Percepat Pelaksanaan APBD Tahun 2021

Kemendagri Minta Pemda Percepat Pelaksanaan APBD Tahun 2021

Nasional
Dideportasi, Kristen Gray Berangkat ke Amerika Serikat Kamis Pagi

Dideportasi, Kristen Gray Berangkat ke Amerika Serikat Kamis Pagi

Nasional
DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Nasional
Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Nasional
Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Nasional
BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

Nasional
Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Nasional
Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Nasional
IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

Nasional
Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Nasional
PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X