Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Kompas.com - 06/04/2020, 21:15 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti berpendapat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh membiarkan ada bayang-bayang kekuasaan di luar kekuasaannya. 

Ray menyinggung soal salah satu menteri di kabinet Jokowi, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang dinilai terlalu menonjol dalam pemerintahan dan menjadi pembicaraan di media sosial. 

"Saya pikir ini semacam peringatan terkait situasi yang sedang melanda dan tentang (tekanan) presiden bukan hanya berasal dari luar tapi dari internal," kata dia dalam diskusi melalui video conference, Senin (6/4/2020).

"Presiden tidak boleh membiarkan ada bayang-bayang di luar kekuasaannya saat ini. Kekuasaan saat ini harus benar-benar digunakan dalam rangka tanggulangi Covid-19," kata dia lagi. 

Baca juga: Serangan Kritik ke Luhut di Tengah Wabah Virus Corona

Ray mengatakan, saat ini muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap cara pemerintah menangani wabah Covid-19.

Ketidakpuasan juga terjadi di kalangan kepala daerah yang disebutnya tidak percaya kepada pemerintah pusat dalam menangani wabah tersebut sehingga banyak yang mengambil inisiatif sendiri.

Belum lagi kebijakan lain yang membuat masyarakat jadi pesimistis, salah satunya wacana pembebasan narapidana koruptor yang sempat mengemuka.

Belakangan, pemerintah menyatakan bahwa tidak ada rencana membebaskan para koruptor.

Selain itu, ada pernyataan pejabat yang meremehkan situasi Covid-19, rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) baru, serta pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Justru dalam suasana saat ini adalah membangkitkan optimisme dan melibatkan secara sukarela partisipasi masyarakat, tetapi partisipasi masyarakat hanya bisa dilakukan kalau pemerintah proaktif mendapatkan kepercayaan masyarakat," kata dia. 

Baca juga: Kritik Ucapan Luhut soal Corona, Pejabat Diminta Berbicara Sesuai Bidang

Dengan demikian, pemerintah pun dinilainya harus memiliki mekanisme penyampaian informasi yang solid terkait Covid-19 kepada masyarakat.

"Tapi penting bagi presiden untuk memperlihatkan kewibawaan di kalangan anggota kabinet dan stafnya," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com