Amnesty: Pemidanaan Penghina Presiden Justru Bisa Tingkatkan Jumlah Orang Masuk Penjara

Kompas.com - 06/04/2020, 20:22 WIB
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia meminta Polri menarik aturan terkait penindakan terhadap penghina Presiden Joko Widodo maupun pejabat pemerintah lainnya dalam menangani Covid-19 di media sosial.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, aturan tersebut memicu pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat.

Selain itu, aturan tersebut dinilai meningkatkan kemungkinan aparat bersikap represif.

“Atas nama penghinaan presiden dan pejabat negara, telegram itu berpotensi memicu pelanggaran kemerdekaan berpendapat, yang juga dijamin oleh Peraturan Internal Kapolri sebelumnya,” kata Usman melalui keterangan tertulis, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Hina Jokowi Terkait Penanganan Covid-19, Pemilik Akun Alibaharsyah007 Ditangkap Polisi

“Amnesty mendesak pihak berwenang untuk menarik surat telegram tersebut,” kata dia lagi.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 yang ditandatangani Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo tertanggal 4 April 2020.

Surat telegram tersebut dibuat dalam rangka penanganan perkara dan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait perkembangan situasi serta opini di ruang siber dan pelaksanaan hukum tindak pidana siber.

Lebih lanjut, Amnesty berpendapat, aturan tersebut bertentangan dengan keputusan pemerintah membebaskan narapidana demi mencegah penyebaran virus corona.

Usman menyebut, langkah pemidanaan tersebut justru akan meningkatkan potensi penyebaran virus di penjara.

“Ini akan memperburuk situasi penjara yang sudah sesak dan tidak higienis, apalagi ketika wabah ini belum berhasil dikendalikan,” ucap dia. 

“Telegram itu justru akan berpotensi meningkatkan jumlah orang yang masuk penjara atas tuduhan penyebaran berita palsu dan penghinaan terhadap presiden maupun pejabat negara,” kata Usman.

Baca juga: Yasonna Curhat Di-bully di Medsos: Bahasanya Kasar, Ampun Deh

Adapun masyarakat yang menghina Presiden Joko Widodo maupun pejabat pemerintah lainnya dalam menangani Covid-19 di media sosial dapat terancam sanksi pidana berdasarkan surat telegram Kapolri. 

Surat Telegram Kapolri bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono.

"Bentuk pelanggaran atau kejahatan serta masalah yang mungkin terjadi dalam perkembangan situasi serta opini di ruang siber: penghinaan kepada penguasa/Presiden dan pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 207 KUHP," tulis surat telegram tersebut seperti dikutip Kompas.com, Minggu (5/4/2020).

Baca juga: Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Sesuai Pasal 207 KUHP, penghinaan itu bisa terancam pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.

Di dalam pasal itu disebutkan, "Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yudo Margono Sudah Sowan ke Andika Perkasa Usai Disetujui Jadi Calon Panglima TNI

Yudo Margono Sudah Sowan ke Andika Perkasa Usai Disetujui Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
Mendagri Akan Beri 'Warning' ke Kepala Daerah yang Belanjanya Rendah

Mendagri Akan Beri "Warning" ke Kepala Daerah yang Belanjanya Rendah

Nasional
Bakal Jabat Panglima TNI Hanya 11 Bulan, Yudo: Yang Penting Bekerja

Bakal Jabat Panglima TNI Hanya 11 Bulan, Yudo: Yang Penting Bekerja

Nasional
Wapres Minta Pemda Antisipasi Potensi Bencana pada Akhir Tahun

Wapres Minta Pemda Antisipasi Potensi Bencana pada Akhir Tahun

Nasional
Mahfud Optimistis Yudo Margono Mampu Lanjutkan Tugas Andika Perkasa

Mahfud Optimistis Yudo Margono Mampu Lanjutkan Tugas Andika Perkasa

Nasional
Ricky Rizal Jawab Tak Tahu Bharada E Diperintah Sambo Tembak Brigadir J, Hakim: Terserah Saudara Lah..

Ricky Rizal Jawab Tak Tahu Bharada E Diperintah Sambo Tembak Brigadir J, Hakim: Terserah Saudara Lah..

Nasional
BNPB: Letusan Gunung Semeru Tidak Sebabkan Tsunami

BNPB: Letusan Gunung Semeru Tidak Sebabkan Tsunami

Nasional
Pemerintah Canangkan Reformasi Birokrasi Tematik, Disebut Bakal Beri Dampak ke Masyarakat

Pemerintah Canangkan Reformasi Birokrasi Tematik, Disebut Bakal Beri Dampak ke Masyarakat

Nasional
Hakim MK Koreksi Gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Hakim MK Koreksi Gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Daripada Pakai KUHP Belanda yang Sudah Ortodoks

RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Daripada Pakai KUHP Belanda yang Sudah Ortodoks

Nasional
Peluang Menkominfo Dipanggil di Kasus BTS 4G, Kejagung: Semua Pihak Terkait Akan Diperiksa

Peluang Menkominfo Dipanggil di Kasus BTS 4G, Kejagung: Semua Pihak Terkait Akan Diperiksa

Nasional
Hendak Disahkan, RKUHP Dinilai Masih Bermasalah

Hendak Disahkan, RKUHP Dinilai Masih Bermasalah

Nasional
Hakim ke Ricky Rizal: Sayang Enggak Sama Anak Kamu?

Hakim ke Ricky Rizal: Sayang Enggak Sama Anak Kamu?

Nasional
Ricky Rizal Pindahkan Rp 200 Juta dari Rekening Brigadir J, Hakim: Sudah Membunuh, Masih Mencuri!

Ricky Rizal Pindahkan Rp 200 Juta dari Rekening Brigadir J, Hakim: Sudah Membunuh, Masih Mencuri!

Nasional
Wapres Sebut Impor Beras untuk Antisipasi Kekurangan Stok Domestik

Wapres Sebut Impor Beras untuk Antisipasi Kekurangan Stok Domestik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.