Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Para Menteri Diminta Puasa Media Sosial Selama Wabah Covid-19

Kompas.com - 06/04/2020, 19:13 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para menteri Kabinet Indonesia Maju diminta untuk lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan terkait Covid-19, terutama di media sosial.

Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto mengatakan, ada baiknya para menteri berpuasa menggunakan media sosial selama pandemi.

"Para anggota kabinet perlu diet atau puasa media sosial," kata Wijayanto dalam sebuah diskusi, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Pemprov DKI: 639 Jenazah Dimakamkan dengan Protokol Pemulasaran Jasad Pasien Covid-19

"Jangan sampai terkesan bahwa para menteri ini justru mencari panggung masing-masing dan melahirkan orkestra yang tidak enak didengar dan tidak jelas," lanjutnya.

Wijayanto mengatakan, berdasar hasil penelitian LP3SE, ada puluhan blunder komunikasi politik yang dilakukan pemerintah selama kurang lebih tiga bulan menghadapi Covid-19. Tidak sedikit pernyataan blunder itu disampailan melalui media sosial.

Pada pertengahan Febuari 2020 misalnya, melalui akun Twitternya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Covid-19 tak masuk ke Indonesia karena perizinannya susah.

Kicauan ini menjadi viral. Apalagi, tak lama setelah itu yaitu awal Maret 2020, dua warga Indonesia dinyatakan positif corona.

Akibatnya, pemerintah dinilai tidak serius, menyepelekan, bahkan menolak kemungkinan adanya kasus corona di Indonesia.

Pemerintah pun diminta tidak lagi membuat lelucon mengenai pandemi Covid-19 ini.

"Yang jelas corona bukan obyek untuk dibuat joke sehingga hindari joke-joke yang tidak produktif. Misalnya mengenai perizinan Covid-19 yang sulit sehingga tak masuk Indonesia tadi," ujar Wijayanto.

Wijayanto mengatakan, komunikasi terkait Covid-19 ini juga lebih baik dilakukan secara satu pintu. Harus ada pembatasan yang ketat mengenai izin bicara anggota kabinet di media.

Bersamaan dengan itu, menteri yang tidak terkait dengan urusan Covid-19 disarankan untuk tak membuat pernyataan terkait wabah ini dan mencari panggung.

"Perlu koordinasi yang baik antar para menteri, ketua BNPB dan para juru bicara," kata Wijayanto.

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) merilis penelitian mereka tentang komunikasi politik kabinet Presiden Joko Widodo selama pandemi Covid-19.

Hasilnya, selama menghadapi pandemi, ditemukan bahwa pemerintah banyak melakukan blunder atau kekeliruan dalam berkomunikasi.

Selama kurun waktu 1 Januari hingga 5 April 2020, LP3ES menemukan adanya 37 pernyataan blunder pemerintah terkait corona.

"Dalam tempo kurang dari 100 hari sejak wabah corona menjadi isu dan ancaman di Indonesia sejak akhir Januari, telah ada 37 pernyataan blunder yang dikeluarkan Jokowi dan kabinetnya dalam penanganan Covid-19," kata Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, saat konferensi pers, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Lebih Transparan dan Konsisten Tangani Covid-19

Wijayanto merinci, dari 37 pernyataan blunder itu, 13 di antaranya terjadi ketima masa pra krisis Covid-19. Kemudian, 4 pernyataan terjadi selama masa awal krisis, dan 20 pernyataan terjadi di masa krisis.

Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Menko Maritim, Menko Polhukam, Menko Perkonomian, Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Menteri Pariwisata, Juru Bicara Presiden, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, hingga Dirjen Perhubungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com