Pemerintah Akui Sulit Mendapatkan Alat Rapid Test dan APD

Kompas.com - 06/04/2020, 16:38 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo (kanan) memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (27/3/2020). Untuk menangani penyebaran virus COVID-19, Kantor Staf Presiden menyerahkan bantuan masker dan sarung tangan masing-masing sebanyak  1 juta buah yang diserahkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 BNPB. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz
NOVA WAHYUDIKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo (kanan) memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (27/3/2020). Untuk menangani penyebaran virus COVID-19, Kantor Staf Presiden menyerahkan bantuan masker dan sarung tangan masing-masing sebanyak 1 juta buah yang diserahkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 BNPB. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Doni Monardo mengakui sulitnya mendapatkan alat  rapid test corona.

Sebab, kata Doni, semakin banyak negara yang berebut untuk mendapatkan alat tersebut seiring dengan semakin banyaknya negara yang terdampak. 

"Memang kita sadari tdak mudah ternayata untuk mendapatkan alat peralatan yang berhubungan dengan rapid test," kata Doni setelah rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (6/4/2020).

Baca juga: UPDATE: 24.015 Warga Jakarta Jalani Rapid Test Covid-19, Sebanyak 589 Orang Positif

Untuk itu, kata Doni, Presiden Joko Widodo meminta agar penggunaan rapid test diprioritaskan bagi orang-orang yang berisiko tinggi, misalnya dokter dan tenaga medis, serta masyarakat yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

"Karena dengan semakin banyaknya negara terdampak, bahkan negara besar sekalipun, semua negara berebutan untuk mendapatkan alat-alat yang berhubungan dengan penanganan Covid-19," kata dia.

Selain rapid test, Doni mengakui kesulitan mendapatkan alat pelindung diri atau APD yang diperlukan dokter untuk menangani pasien Covid-19.

"APD ini menjadi masalah global. Baru-baru ini, bahkan ada negara yang mengambil alih pemberangkatan APD dari satu tempat ke tempat lain," ujar dia. 

Doni tidak menyebut negara yang dimaksud. Kendati demikian, ia menyebut pemerintah sudah mencari solusi untuk permasalahan keterbatasan APD ini.

Baca juga: Ketua Gugus Tugas Covid-19: RI Akan Produksi APD Berbahan Baku Lokal

Ke depan, pemerintah akan memproduksi APD dengan bahan baku lokal yang sudah bersertifikat WHO.

Sebelumnya, Indonesia bergantung pada bahan baku impor. Doni menyebut, pemerintah sejauh ini memiliki 570.000 APD dan sudah didistribusikan ke daerah sebanyak 390.000. 

"Siang ini, 105.000 APD juga tiba. Semua diprioritaskan untuk daerah-daerah terdampak," ujar Doni.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Tidak Benar Tenaga Kerja Asing Akan Menjajah Kita

Luhut: Tidak Benar Tenaga Kerja Asing Akan Menjajah Kita

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya sebagai Tersangka

Nasional
Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Nasional
Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Nasional
Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Nasional
Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Nasional
100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

Nasional
KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

Nasional
OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

Nasional
Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Nasional
Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Nasional
KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

Nasional
Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasional
Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X