Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/04/2020, 16:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo minta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menagih para kepala daerah untuk memenuhi syarat dan kelengkapan usul skema pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah diajukan.

"Kami dorong Menteri Kesehatan membuat surat lagi kepada (kepala) daerah yang ajukan usulan untuk melengkapi administrasi," ujar Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII melalui konferensi video, Senin (6/4/2020).

"Administrasi di sini itu termasuk kesiapan mereka di dalam menghadapi program PSBB termasuk juga rencana aksi," lanjut dia.

Baca juga: Doni Monardo: Warga Melanggar PSBB, Ada Penegakan Hukum dari Aparat

Doni menekankan bahwa kepala daerah harus memiliki perencanaan yang baik terkait penerapan PSBB di wilayah mereka agar pelaksanaannya efektif.

Ia sekaligus menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan di dalam menerapkan PSBB usulan pemerintah daerah. Kerjasama ini guna meminimalisasi kendala selama pelaksanaan PSBB tersebut.

"Kita harapkan koordinasi pusat dan daerah berjalan lebih baik sehingga seluruh daerah yang (menerapkan PSBB), tanpa ada daerah yang terganggu arus logistik tetap lancar arus transportasi tentang ada, tetapi dibatasi," ujar Doni.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebelumnya menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca juga: Kemenkes Belum Setujui Satu Pun PSBB Usulan Daerah, Apa Penyebabnya?

Permenkes tersebut ditetapkan pada Jumat (3/4/2020).

Permenkes ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Usulan PSBB Belum Disetujui

Adapun sejumlah pedoman pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diatur dalam Permenkes ini mulai dari tata cara penetapan hingga pelaksanaannya.

Namun, hingga saat ini Kementerian Kesehatan belum menyetujui satu pun skema PSBB untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) yang diajukan sejumlah pemerintah daerah.

Baca juga: Bagaimana Ketentuan Penetapan dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar?

"Tentang PSBB, sudah ada beberapa (pemerintah) daerah yang mengajukan kepada Menkes. Tapi belum ada (yang disetujui)," ujar Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Senin.

Meski demikian, Doni membantah bahwa Kementerian Kesehatan sedang menghalang-halangi percepatan penanganan virus corona di daerah.

Doni menjelaskan, ketika pemerintah daerah mengajukan skema PSBB untuk diterapkan di wilayahnya, Kementerian Kesehatan memang tidak bisa serta merta menyetujuinya.

Kementerian Kesehatan harus terlebih dahulu mengkajinya sambil berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengenai aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam usulan PSBB pemerintah daerah itu.

Baca juga: Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Berdasarkan kajian dan koordinasi itu, rupanya hampir seluruh usulan pemerintah daerah tentang skema PSBB di wilayahnya kurang memenuhi sejumlah aspek.

Salah satunya aspek mengenai rencana kesiapan pelaksanaan PSBB.

"Kami dari Gugus Tugas telah membuat surat kepada Bapak Menkes agar para daerah yang telah mengajukan usulan mendapatkan izin PSBB ini melengkapi dengan rencana aksinya dan juga membuat rencana tentang kesiapannya," kata Doni.

"Sehingga diharapkan ketika daerah sudah memulai program ini bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik," sambung dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menanti Putusan Eliezer: Progresif untuk Keadilan

Menanti Putusan Eliezer: Progresif untuk Keadilan

Nasional
MUI: Subsidi Biaya Haji Tak Boleh Pakai Uang Jemaah yang Belum Berangkat

MUI: Subsidi Biaya Haji Tak Boleh Pakai Uang Jemaah yang Belum Berangkat

Nasional
Bertemu Airlangga, Surya Paloh Sebut Atas Inisiatif Jokowi, Bukan Perintah Jokowi

Bertemu Airlangga, Surya Paloh Sebut Atas Inisiatif Jokowi, Bukan Perintah Jokowi

Nasional
Surya Paloh Buka Kemungkinan Nasdem Berkoalisi dengan KIB

Surya Paloh Buka Kemungkinan Nasdem Berkoalisi dengan KIB

Nasional
Minta Jokowi Copot Kepala BRIN, Anggota DPR: Konsolidasi Program dan Anggaran Tak Jalan!

Minta Jokowi Copot Kepala BRIN, Anggota DPR: Konsolidasi Program dan Anggaran Tak Jalan!

Nasional
Asops Kapolri Sebut Manajemen Risiko di Stadion GBK Belum Maksimal

Asops Kapolri Sebut Manajemen Risiko di Stadion GBK Belum Maksimal

Nasional
Singgung Perjanjian Saat Pilgub DKI, Gerindra Dinilai Tengah 'Menyerang' Anies

Singgung Perjanjian Saat Pilgub DKI, Gerindra Dinilai Tengah "Menyerang" Anies

Nasional
Kejagung Dalami Keterlibatan Gregorius Alex Plate di Proyek BAKTI Kominfo

Kejagung Dalami Keterlibatan Gregorius Alex Plate di Proyek BAKTI Kominfo

Nasional
Jokowi Tegaskan Hilirisasi Industri Harus Jalan Terus meski Digugat

Jokowi Tegaskan Hilirisasi Industri Harus Jalan Terus meski Digugat

Nasional
Skor Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, Demokrasi Indonesia dalam Masalah Serius

Skor Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, Demokrasi Indonesia dalam Masalah Serius

Nasional
Jokowi: Tekanan Ekonomi Global ke Indonesia Sudah Agak Mereda

Jokowi: Tekanan Ekonomi Global ke Indonesia Sudah Agak Mereda

Nasional
Pimpinan DPR Angkat Bicara soal Desakan agar Kepala BRIN Diganti

Pimpinan DPR Angkat Bicara soal Desakan agar Kepala BRIN Diganti

Nasional
Saling Serang Kubu Ferdy Sambo dan Jaksa, Saat Tudingan Keterlibatan Penembakan Yosua Diperdebatkan...

Saling Serang Kubu Ferdy Sambo dan Jaksa, Saat Tudingan Keterlibatan Penembakan Yosua Diperdebatkan...

Nasional
Menteri PPPA Sebut Hukuman Mati untuk Pemerkosa 5 Anak dan 2 Cucu di Ambon Sudah Manusiawi

Menteri PPPA Sebut Hukuman Mati untuk Pemerkosa 5 Anak dan 2 Cucu di Ambon Sudah Manusiawi

Nasional
PKS Dukung Anies Capres, Pembentukan Koalisi Perubahan Tinggal Tunggu Waktu

PKS Dukung Anies Capres, Pembentukan Koalisi Perubahan Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.