Pemerintah Didesak Gunakan Protokol Pemulangan Pekerja Migran dari Malaysia

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono mendesak pemerintah untuk menggunakan protokol kesehatan dalam penjemputan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

"Baik Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, perwakilan RI di negara tujuan mempunyai protokol pemetaan dan deteksi data PMI baik yang documented maupun yang undocumented," ujar Nur ketika dihubungi Kompas.com, Senin (6/3/2020).

Baca juga: Ribuan Pekerja Migran Pulang ke Bali, Masyarakat Diminta Tak Panik

Selain itu, pihaknya juga mendorong adanya kerja sama antara kedua negara guna menerapkan protokol rapid test terhadap pekerja migran.

Termasuk dengan memberikan jaminan perlindungan hak-hak mereka.

Dia mengatakan, rapid test tersebut dapat dilakukan sebelum dilakukan penjemputan. Dengan begitu, setibanya di Tanah Air, PMI tersebut dipastikan dalam kondisi sehat.

"Sebelum kepulangan untuk memastikan kondisi kesehatan PMI," katanya.

Di sisi lain, pihaknya juga mendorong supaya pemerintah dapat mengedukasi PMI akan pentingnya pencegahan Covid-19.

"Serta memberikan program jaminan sosial untuk pemberdayaan PMI purna," terang dia.

Dia menambahkan, PMI di Malaysia diharapkan dapat menjadi prioritas penjemputan pemerintah.

"PMI di Malaysia mestinya menjadi prioritas karena banyak yang undokumented dan mereka kesulitan bahan pokok," terang dia.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak tiga KRI Landing Platform Rock (LPD) disiagakan di Batam, Kepulauan Riau, guna mengangkut kepulangan 20.000 pekerja migran di Malaysia.

"Kemarin sudah disampaikan dari Kemenko Maritim, bahwasanya akan ada 20.000 personel (pekerja migran dari Malaysia)," ujar Yudo di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Baca juga: TKI yang Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Ilegal Berpotensi Bawa Virus Corona

Yudo menjelaskan, ketiga KRI itu disiagakan untuk mengangkut pekerja migran dengan tujuan Pulau Jawa dan Kota Makassar.

Dia mengatakan, penempatan tiga KRI itu di Batam dengan alasan agar bisa langsung bergerak apabila sudah ada keputusan waktu penjemputan.

"Jadi sewaktu-waktu digunakan untuk mengangkut personel, khususnya yang ke Jawa sudah siap semuanya di Batam," terang Yudo.