Pemerintah Didesak Gunakan Protokol Pemulangan Pekerja Migran dari Malaysia

Kompas.com - 06/04/2020, 15:45 WIB
Sejumlah WNI terdampak lockdown di Malaysia akan dipulangkan ke Sumatera Utara dari Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Dumai di Dumai, Riau, Selasa (31/3/2020). WNI terdampak lockdown pandemi wabah COVID-19 di Malaysia ke tanah air lewat Pelabuhan Dumai terancam tidak bisa pulang ke daerah asalnya seperti ke sejumlah kota di Sumut dan Sumbar yang sudah ada memberlakukan karantina daerah. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/nz
ANTARA FOTO/Aswaddy HamidSejumlah WNI terdampak lockdown di Malaysia akan dipulangkan ke Sumatera Utara dari Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Dumai di Dumai, Riau, Selasa (31/3/2020). WNI terdampak lockdown pandemi wabah COVID-19 di Malaysia ke tanah air lewat Pelabuhan Dumai terancam tidak bisa pulang ke daerah asalnya seperti ke sejumlah kota di Sumut dan Sumbar yang sudah ada memberlakukan karantina daerah. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono mendesak pemerintah untuk menggunakan protokol kesehatan dalam penjemputan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

"Baik Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, perwakilan RI di negara tujuan mempunyai protokol pemetaan dan deteksi data PMI baik yang documented maupun yang undocumented," ujar Nur ketika dihubungi Kompas.com, Senin (6/3/2020).

Baca juga: Ribuan Pekerja Migran Pulang ke Bali, Masyarakat Diminta Tak Panik

Selain itu, pihaknya juga mendorong adanya kerja sama antara kedua negara guna menerapkan protokol rapid test terhadap pekerja migran.

Termasuk dengan memberikan jaminan perlindungan hak-hak mereka.

Dia mengatakan, rapid test tersebut dapat dilakukan sebelum dilakukan penjemputan. Dengan begitu, setibanya di Tanah Air, PMI tersebut dipastikan dalam kondisi sehat.

"Sebelum kepulangan untuk memastikan kondisi kesehatan PMI," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain, pihaknya juga mendorong supaya pemerintah dapat mengedukasi PMI akan pentingnya pencegahan Covid-19.

"Serta memberikan program jaminan sosial untuk pemberdayaan PMI purna," terang dia.

Dia menambahkan, PMI di Malaysia diharapkan dapat menjadi prioritas penjemputan pemerintah.

"PMI di Malaysia mestinya menjadi prioritas karena banyak yang undokumented dan mereka kesulitan bahan pokok," terang dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X