Doni Monardo: Warga Melanggar PSBB, Ada Penegakan Hukum dari Aparat

Kompas.com - 06/04/2020, 15:16 WIB
Kepala BNPB Doni Munardo saat ditemuidi Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKepala BNPB Doni Munardo saat ditemuidi Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan, masyarakat yang melanggar ketentuan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) nantinya bisa dikenakan sanksi hukum oleh aparat keamanan.

"Kemungkinan akan ada penegakan hukum dari aparat yang berwenang," ujar Doni usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui sambungan konferensi video, Senin (6/4/2020).

Meski demikian, Doni berharap agar aparat tidak sampai kepada penegakan hukum.

Doni berharap kesadaran masyarakat tentang penanggulangan penyebaran virus corona (Covid-19) semakin tinggi.

Baca juga: Ojol Dilarang Angkut Penumpang Saat PSBB, Ini Respons Grab

Penerapan social dan physical distancing harus semakin nyata dilakukan masyarakat. Demikian juga dengan penggunaan masker dalam beraktivitas sehari-hari hingga menjaga kebersihan tubuh.

Bahkan, kesadaran masyarakat itu harus tetap dilakukan meskipun pemerintah nantinya menerapkan skema PSBB melalui sejumlah kebijakan teknis.

"Tetapi kita sangat berharap pendekatan kedisiplinan, kesadaran kolektif untuk memahami kenapa pemerintah melakukan berbagai macam hal melakukan PSBB," ujar Doni.

Doni mengatakan, PSBB nantinya tetap akan memberikan akses kegiatan bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Baca juga: Di Rapat Terbatas, Jokowi Tagih Penjelasan soal Aturan PSBB

Karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk tetap tak berkerumun dan menjaga jarak fisik saat belanja kebutuhan sehari-hari di luar rumah.

"Jadi, kemudahan akses tetap diberikan terhadap aktivitas masyarakat. Tetapi (masyarakat wajib) memperhatikan physical dan social distancing," ujar Doni.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Pastikan Nilai Uang yang Diwakafkan Akan Terjaga

Wapres Pastikan Nilai Uang yang Diwakafkan Akan Terjaga

Nasional
Lembaga Eijkman: Vaksin Covid-19 Masih Efektif Lawan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Lembaga Eijkman: Vaksin Covid-19 Masih Efektif Lawan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Dukcapil: Paspor AS Milik Bupati Sabu Raijua Terpilih, Orient Riwu Kedaluwarsa

Dukcapil: Paspor AS Milik Bupati Sabu Raijua Terpilih, Orient Riwu Kedaluwarsa

Nasional
Jokowi: Pandemi Buat Kinerja Perekonomian Kita Sangat Terganggu ...

Jokowi: Pandemi Buat Kinerja Perekonomian Kita Sangat Terganggu ...

Nasional
KPK: Tersangka Kasus Suap Pajak Diumumkan Setelah Penangkapan atau Penahanan

KPK: Tersangka Kasus Suap Pajak Diumumkan Setelah Penangkapan atau Penahanan

Nasional
Jaksa Diharapkan Tak Ajukan Tuntutan Rendah untuk Djoko Tjandra

Jaksa Diharapkan Tak Ajukan Tuntutan Rendah untuk Djoko Tjandra

Nasional
Kejagung Sita 17 Unit Bus Milik Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja

Kejagung Sita 17 Unit Bus Milik Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja

Nasional
[POPULER NASIONAL] Video Viral soal Perempuan yang Pamer Mobil Dinas TNI | Varian Baru Virus Corona yang Lebih Berbahaya

[POPULER NASIONAL] Video Viral soal Perempuan yang Pamer Mobil Dinas TNI | Varian Baru Virus Corona yang Lebih Berbahaya

Nasional
Transformasi Digital di Kesehatan, Pemerintah Akan Perluas Jangkauan Telemedicine

Transformasi Digital di Kesehatan, Pemerintah Akan Perluas Jangkauan Telemedicine

Nasional
Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Nasional
BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

Nasional
PDI-P Ingin Ada Dialog Partai Politik Asia Afrika, Siap Jadi Tuan Rumah

PDI-P Ingin Ada Dialog Partai Politik Asia Afrika, Siap Jadi Tuan Rumah

Nasional
UPDATE: Tambah 12 di Korea Selatan, Total 3.703 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 12 di Korea Selatan, Total 3.703 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
PKS Minta Tak Ada Intervensi dalam Penciptaan Faksi di Parpol

PKS Minta Tak Ada Intervensi dalam Penciptaan Faksi di Parpol

Nasional
Dirjen Jaminsos Sebut Tak Ada Pengumuman Pendaftaran Penyedia Bansos Covid-19

Dirjen Jaminsos Sebut Tak Ada Pengumuman Pendaftaran Penyedia Bansos Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X