Lanskap Politik Indonesia dalam Kurungan Covid-19

Kompas.com - 06/04/2020, 13:08 WIB
Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Rapat mengagendakan pembahasan tindak lanjut RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan. ANTARA FOTO/Raqilla/pus/foc.
ANTARA FOTO/RAQILLAAnggota DPR mengikuti Rapat Paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Rapat mengagendakan pembahasan tindak lanjut RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan. ANTARA FOTO/Raqilla/pus/foc.

POLITIK adalah tentang who gets what, when, how, demikian ungkapan yang sangat dikenal dalam dunia politik. Definisi ini disampaikan oleh Harold Laswell, seorang ilmuwan politik Amerika, dalam salah satu bukunya yang terkenal di tahun 1936, dengan judul yang sama.

Berbicara tentang politik, berarti berbicara tentang siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana.

Untuk mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana, tentunya setiap parpol mesti memahami lanskap politik terkini di lingkungan tempatnya berada.

Begitu juga dengan partai politik di Indonesia. Pemahaman mengenai lanskap politik Indonesia terkini, menjadi dasar bagi setiap parpol dalam memilih jalan yang akan ditempuh untuk merebut kepercayaan masyarakat.

Menarik untuk menelaah, seperti apa lanskap politik Indonesia terkini, termasuk krisis Covid-19 yang menjadi bagian di dalamnya saat ini.

Peta politik parlemen

Lanskap politik Indonesia terkini yang pertama adalah perubahan peta politik di parlemen pasca Pileg 2019.

Saat ini ada sembilan partai politik parlemen. Enam parpol merupakan pendukung pemerintah, yaitu PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, dan PPP. Adapun yang di luar pemerintahan ada tiga parpol, yaitu Demokrat, PKS, dan PAN.

Koalisi parpol di dalam pemerintahan memiliki 427 kursi atau 74 persen, sedangkan parpol di luar pemerintahan memiliki 148 kursi atau setara dengan 26 persen kursi parlemen.

Secara matematis, parpol di luar pemerintahan, memiliki keterbatasan ruang gerak karena program dan anggaran pemerintah lebih condong seirama dengan program para parpol pendukung, dan begitu juga sebaliknya.

Dengan kata lain, butuh kemampuan ekstra untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Apalagi tiga parpol di luar pemerintahan, saat ini masih memiliki posisi masing-masing.

PAN diprediksi memilih pendekatan soft dan cenderung mendekat ke pemerintah. Terpilih kembalinya Zulkifli Hasan dan keluarnya Amien Rais yang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi dari struktur DPP PAN 2020-2025 bisa dianggap sebagai "kode keras" ingin mengambil hati pemerintah.

Adapun PKS cenderung mengambil jarak dari pemerintahan. Langkah PKS ini sangat strategis untuk menjaga pemilih mereka di 2019 lalu, yang notabene tidak memilih Joko Widodo.

Posisi tersebut sekaligus mengintip peluang mengambil ceruk pemilih Gerindra yang kecewa karena Gerindra bergabung dengan pemerintahan.

Untuk Demokrat, masih ditunggu bagaimana memosisikan dirinya dan menentukan pola relasi dengan pemerintah, koalisi parpol pendukung pemerintah, dan sesama parpol di luar pemerintahan pasca pergantian tampuk kepemimpinan ke Agus Harimurti Yudhoyono.

Di satu sisi, harus ada strong point dan strong value yang ditawarkan Demokrat dan bermanfaat serta berbeda dibandingkan dengan parpol-parpol pendukung pemerintah, sehingga Pemerintah merasa perlu mendengarkan masukan-masukan Demokrat.

Di sisi lain, Demokrat juga harus hadir menyuarakan aspirasi dan memberikan solusi untuk masyarakat yang terbatas aksesnya atau kurang terakomodir dalam kebijakan dan program pemerintah.

Gerakan nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena kalau sekedar kencang ke pemerintah, ada PKS yang dianggap jauh lebih kencang, dan posisinya, clear and loud, jauh dari pemerintah.

Hanya, mendekati Pemilu 2024, lanskap politik ini dapat saja berubah. Parpol-parpol pendukung pemerintah bisa saja tidak selalu sepakat lagi, karena memiliki kepentingan untuk pemilu 2024.

Bagaimanapun, Presiden Joko Widodo tidak dapat maju lagi di 2024, sehingga persaingan menjadi sangat terbuka, bagi kader-kader terbaik dari sembilan parpol parlemen.

Positioning yang tepat menjelang pemilu, bisa membuka jalan menarik simpati pemilih yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

Polarisasi

Lanskap politik kedua adalah mengentalnya budaya politik polarisasi. Jika Anda memiliki pilihan atau pemikiran yang sama dengan saya, Anda adalah teman saya. Jika sebaliknya, Anda adalah lawan saya. Pola pikir ekstrem ini mendekati konsep identifikasi diri menurut WG Sumner, in-group dan out-group.

Sekarang, di beberapa elemen masyarakat ada kecenderungan memetakan orang-orang di sekelilingnya, berdasarkan pilihan politik. Ada in-group, dan ada out-group.

Saya pendukung pemerintah, sedangkan teman saya sesama pendukung pemerintah (in-group), apa pun sarannya, pasti punya niat baik untuk pemerintah.

Yang bukan pendukung pemerintah atau berada di luar pemerintah (out-group), apa pun sarannya, pasti punya niat menjelek-jelekkan pemerintah, dan punya niat untuk menjatuhkan pemerintah.

Ada kecenderungan menguatnya prasangka kepada kelompok yang berbeda pandangan. Menganggap pihak yang satu kutub dengannya sebagai sesama patriot, pembela bangsa dan negara. Di sisi lain, menganggap pihak lain sebagai musuh, pengkhianat, yang berusaha menghancurkan negara ini.

Seakan-akan dunia akan hancur kalau tokoh yang didukungnya, mengalami kekalahan dalam kontestasi, atau bahkan sekedar kalah berargumentasi dalam diskusi (Levitsky & Ziblatt:2018).

Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 menjadi contoh nyata saat strategi polarisasi berhasil membelah Indonesia, menjadi dua kubu yang saling berhadapan.

Ada kelompok-kelompok, meskipun kecil tapi punya pengaruh, yang melabelkan tokoh yang merupakan lawan politiknya, sebagai musuh besar, bahkan pengkhianat negara.

Padahal, persaingan yang terjadi sebenarnya lebih kepada perbedaan cara dalam mengelola negara, tetapi tetap dengan dasar niat baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Saking hebatnya strategi polarisasi ini, bahkan ketika kedua jagoannya pasca Pilpres 2019 sudah melebur di dalam satu kubu, polarisasi di tingkat akar rumput masih terus terjadi.

Bahkan, polarisasi seakan-akan menjadi cara baru dalam berpolitik dan berpendapat. Selalu hanya akan ada dua kutub dalam setiap diskusi dan kontestasi, pendukung saya dan lawan saya. Ya atau tidak.

Seakan-akan ruang untuk kubu alternatif, atau pemikiran baru, tertutup rapat. Jika berusaha merangkul kedua kutub atau merintis ruang kompromi, dianggap tidak konsisten, ataupun mendua.

Lanskap politik kedua ini menjadi tantangan besar berikutnya bagi parpol-parpol di Indonesia saat ini.

Bagaimana pola pikir dan gerakan mengedepankan polarisasi yang menguat di kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat kita, yang memecah-belah masyarakat, bangsa, dan negara dalam dua kubu, bisa dijebol, diruntuhkan, dan dikembalikan kepada pola pikir dan sikap menghargai perbedaan.

Pola pikir yang menganggap semakin beragam pemikiran dan sikap politik yang ada, semakin baik.

Bukan menutup ruang untuk yang berbeda. Bukan menganggap kubu lain sebagai musuh. Melainkan sama-sama menyadari kita berjuang untuk bangsa dan negara, meskipun berbeda dalam cara dan pandangan.

Penurunan kebebasan sipil

Lanskap politik Indonesia terkini yang ketiga adalah semakin melemahnya peran masyarakat sipil dan menurunnya apresiasi terhadap hak-hak politik dan kebebasan sipil di Indonesia.

Berdasarkan laporan global tahunan Freedom House, lembaga pemantau dan pendukung demokrasi yang berdiri sejak 1941 di New York, Indonesia mengalami kemunduran indeks hak-hak politik dan kebebasan masyarakat sipil secara siginifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Ada dua hal yang harus menjadi perhatian kita bersama terkait lanskap politik Indonesia ketiga ini.

Pertama, menurut Freedom House, sebagaimana dikutip dari laman freedomhouse.org, sejak tahun 2014, sampai dengan laporan terakhir tahun 2020 ini, demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Indonesia kembali ke kategori negara partly free atau bebas sebagian.

Padahal, Indonesia telah berhasil masuk ke kategori negara free atau bebas sejak 2006. Kategori negara-negara yang dianggap demokrasinya sudah sangat baik. Prestasi ini bertahan sampai dengan tahun 2013.

Kedua, bukan saja kondisi negara kita yang tertahan di kategori partly free selama enam tahun ini yang perlu kita khawatirkan.

Rating-nya pun terus menurun, terutama dalam empat tahun terakhir. Dari 65 di tahun 2017 (skor yang diberikan dalam skala 100), 64 di tahun 2018, 62 di tahun 2019, dan 61 di laporan tahun 2020.

Penurunan secara konsisten terutama di beberapa indikator kebebasan sipil.

Dalam diskusi secara terpisah dengan seorang profesor ilmu politik lembaga penelitian terkemuka dan petinggi media massa di negeri ini, kondisi ini dianggap sudah masuk ke fase memprihatinkan. Karena, negara secara konsisten membiarkan kondisi ini terjadi. Atau, dengan kata lain, by omission (pembiaran) oleh negara.

Padahal, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu menegaskan komitmen kuatnya tehadap demokrasi.

Hanya, penilaian oleh Freedom House ini bukan berhenti di level kebijakan atau aturan semata, melainkan juga bagaimana implementasinya di lapangan. Sehingga, hasilnya memang lebih komprehensif dan sesuai dengan realita di lapangan.

Perhatian khusus pun perlu kita berikan kepada media massa. Media massa yang selama ini diagung-agungkan sebagai alat kontrol moral, dan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif (trias politica-nya Montesquieu), dikhawatirkan ada yang mulai terkooptasi oleh tangan-tangan kekuasaan sehingga mengarah pada apa yang bisa disebut sebagai "humas" bagi kebijakan pemerintah (McNair:2011).

Tidak lagi menjadi sparring partner bagi pemerintah, dalam menelurkan kebijakan-kebijakan terbaik untuk masyarakat. Bahkan, ada yang mulai membatasi ruang untuk masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya.

Meningkatnya peran para pendengung atau buzzer dalam lanskap politik kekinian pun, punya pengaruh besar terhadap daya kritis masyarakat sipil. Bahkan, mengancam kebebasan masyarakat sipil dalam menyampaikan pendapat berbeda.

Serbuan para pendengung alias buzzer pendukung opini atau kebijakan tertentu, bagaimanapun telah membuat repot berbagai pihak yang berbeda pendapat.

Pasukan siber ini membuat media sosial, yang pernah digembar-gemborkan sebagai kekuatan untuk kebebasan dan demokrasi, telah mendapat sorotan yang meningkat atas perannya dalam memperkuat disinformasi, menghasut kekerasan, dan menurunkan tingkat kepercayaan pada media dan institusi demokrasi (Bradshaw & Howard:2019).

Bahkan, muncul fenomena yang disebut doxing belakangan ini. Doxing diduga merupakan salah satu cara untuk membungkam kebebasan bersuara dan suara kritis publik yang dilakukan secara terstruktur dan terencana.

Para peretas dan vigilan online secara rutin mencari dan menyiarkan informasi pribadi tentang seseorang di internet, biasanya untuk maksud tidak baik. Praktik ini diduga menjadi salah satu cara untuk menundukkan kalangan tertentu karena bersuara kritis kepada pemerintah.

Kondisi ini membuat partai politik pun harus berhati-hati dalam memperjuangkan aspirasi publik. Karena, jika keliru melangkah, jangankan memperjuangkan nasib masyarakat, parpol sendiri bisa menjadi korban.

Untuk itu, isu menurunnya apresiasi terhadap hak-hak politik dan kebebasan masyarakat sipil ini perlu mendapat atensi khusus dari parpol.

Masyarakat menaruh harapan sangat besar kepada parpol sebagai elemen penting dalam demokrasi untuk memperbaiki situasi ini.

Krisis Covid-19

"Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power."

Demikian salah satu ungkapan yang dilekatkan pada sosok salah satu presiden terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Hampir semua pria dapat menghadapi kesulitan, tetapi jika Anda ingin menguji karakter seorang pria, berikan dia kekuatan.

Pandemi virus corona (Covid-19) dengan sendirinya telah mengubah wajah dunia. Banyak sosok pemimpin dunia dan sudah senior di dunia politik, tergagap merespons wabah ini.

Sekarang dan ke depannya, lanskap politik Indonesia dengan sendirinya bakal terpengaruh oleh pandemi ini. Kualitas kepemimpinan tokoh-tokoh politik nasional, diuji dengan situasi krisis seperti ini.

Parpol memiliki peluang untuk berkontribusi nyata. Setiap ketua umum parpol, memiliki power untuk mendorong itu.

Pertama, tentu saja melalui pintu parlemen. Memberikan masukan-masukan strategis terkait strategi dan pelaksanaan pencegahan dan penanganan pandemic Covid-19 melalui perwakilannya di Senayan. Mengawal realokasi anggaran agar bisa lebih difokuskan kepada penanganan Covid-19. Mengawal, memonitor, dan mengevaluasi pilihan kebijakan dan implementasinya yang dipilih pemerintah.

Kedua, untuk parpol pemerintah, bisa melakukannya dengan mendorong dan mendukung kader-kadernya yang terlibat dalam kabinet, untuk melakukan kerja nyata mencegah dan menangani isu Covid-19.

Hanya, rasanya kurang pas jika mengklaim kerja menggunakan uang rakyat, sebagai jasa pribadi. Lebih tepat untuk menunjukkan kalau memang kader parpol bersangkutan cakap mengemban amanah di jabatan publik.

Ketiga, baik parpol pendukung pemerintah maupun yang di luar pemerintahan, dapat menggerakkan para pengurus dan kadernya di seluruh pelosok Indonesia untuk melakukan kerja nyata, sistematis, terstruktur, dan masif, mencegah dan menangani pandemi Covid-19 sesuai dengan kemampuannya.

Setiap parpol memiliki perwakilan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kotamadya. Belum lagi pengurus di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.

Sumber daya ini sangat sayang jika tidak dioptimalkan dalam pencegahan dan penanganan virus corona. Inilah kerja nyata dan utama yang bakal segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat di lapangan.

Keempat, setiap parpol yang melakukan kegiatan terkait Covid-19, kita dorong melakukan publikasi seluas-luasnya kepada publik.

Ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas ke publik, mengenai apa kontribusi parpol selama masa krisis ini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemilih mereka ketika pileg lalu.

Sudah semestinya bila partai politik, terutama yang memiliki sumber daya jauh lebih besar, untuk bergerak cepat dan sigap memberikan bantuan kepada elemen-elemen pemerintah dan rumah sakit di seluruh Tanah Air, serta kepada masyarakat secara langsung.

Di situasi seperti ini, semakin banyak tangan bergerak dan secara terkoordinasi, akan jauh lebih baik.

Kita akui, pabrik masker dan APD memang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan workshop pembuatan kaos dan spanduk. Tetapi, kepedulian bukan tampak dalam jumlah, melainkan pada keberanian melakukan di tengah keterbatasan sumber daya dan situasi sulit.

Kini bukan saatnya menghitung suara karena memang bukan musim kampanye. Hanya, masyarakat tidak tidur. Mereka tentu akan mengingat dengan jelas, parpol mana saja yang turun tangan di saat krisis.

Inilah lanskap politik Indonesia terkini keempat yang mesti dihadapi oleh seluruh parpol di Indonesia, krisis Covid-19. Saatnya masyarakat Indonesia lebih mengedepankan isu-isu kemanusiaan dan sosial ekonomi, dibandingkan isu politik semata.

Kita tunggu, kepedulian dan solidaritas dari parpol-parpol di Indonesia, untuk masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

"Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

Nasional
Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Nasional
Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Nasional
Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Nasional
Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Nasional
KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

Nasional
Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Nasional
Pertumbuhan Ekonomi Minus, Jokowi Sebut Sektor Pariwisata dan Penerbangan Paling Terdampak

Pertumbuhan Ekonomi Minus, Jokowi Sebut Sektor Pariwisata dan Penerbangan Paling Terdampak

Nasional
Merasa Dihina, Jonatan Bunuh Majikan di Malaysia dan Terancam Hukuman Mati

Merasa Dihina, Jonatan Bunuh Majikan di Malaysia dan Terancam Hukuman Mati

Nasional
Kemendagri-Kejagung Perbaharui Kerja Sama Penindakan Hukum Lewat Database Kependudukan

Kemendagri-Kejagung Perbaharui Kerja Sama Penindakan Hukum Lewat Database Kependudukan

Nasional
Lewat Twitter, Jokowi Sampaikan Duka Cita untuk Korban Ledakan Lebanon

Lewat Twitter, Jokowi Sampaikan Duka Cita untuk Korban Ledakan Lebanon

Nasional
Tolak RUU Cipta Kerja, Buruh Gelar Demonstrasi di DPR 14 Agustus

Tolak RUU Cipta Kerja, Buruh Gelar Demonstrasi di DPR 14 Agustus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X