Lanskap Politik Indonesia dalam Kurungan Covid-19

Kompas.com - 06/04/2020, 13:08 WIB
Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Rapat mengagendakan pembahasan tindak lanjut RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan. ANTARA FOTO/Raqilla/pus/foc.
ANTARA FOTO/RAQILLAAnggota DPR mengikuti Rapat Paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Rapat mengagendakan pembahasan tindak lanjut RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan. ANTARA FOTO/Raqilla/pus/foc.

Pasukan siber ini membuat media sosial, yang pernah digembar-gemborkan sebagai kekuatan untuk kebebasan dan demokrasi, telah mendapat sorotan yang meningkat atas perannya dalam memperkuat disinformasi, menghasut kekerasan, dan menurunkan tingkat kepercayaan pada media dan institusi demokrasi (Bradshaw & Howard:2019).

Bahkan, muncul fenomena yang disebut doxing belakangan ini. Doxing diduga merupakan salah satu cara untuk membungkam kebebasan bersuara dan suara kritis publik yang dilakukan secara terstruktur dan terencana.

Para peretas dan vigilan online secara rutin mencari dan menyiarkan informasi pribadi tentang seseorang di internet, biasanya untuk maksud tidak baik. Praktik ini diduga menjadi salah satu cara untuk menundukkan kalangan tertentu karena bersuara kritis kepada pemerintah.

Kondisi ini membuat partai politik pun harus berhati-hati dalam memperjuangkan aspirasi publik. Karena, jika keliru melangkah, jangankan memperjuangkan nasib masyarakat, parpol sendiri bisa menjadi korban.

Untuk itu, isu menurunnya apresiasi terhadap hak-hak politik dan kebebasan masyarakat sipil ini perlu mendapat atensi khusus dari parpol.

Masyarakat menaruh harapan sangat besar kepada parpol sebagai elemen penting dalam demokrasi untuk memperbaiki situasi ini.

Krisis Covid-19

"Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power."

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Demikian salah satu ungkapan yang dilekatkan pada sosok salah satu presiden terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Hampir semua pria dapat menghadapi kesulitan, tetapi jika Anda ingin menguji karakter seorang pria, berikan dia kekuatan.

Pandemi virus corona (Covid-19) dengan sendirinya telah mengubah wajah dunia. Banyak sosok pemimpin dunia dan sudah senior di dunia politik, tergagap merespons wabah ini.

Sekarang dan ke depannya, lanskap politik Indonesia dengan sendirinya bakal terpengaruh oleh pandemi ini. Kualitas kepemimpinan tokoh-tokoh politik nasional, diuji dengan situasi krisis seperti ini.

Parpol memiliki peluang untuk berkontribusi nyata. Setiap ketua umum parpol, memiliki power untuk mendorong itu.

Pertama, tentu saja melalui pintu parlemen. Memberikan masukan-masukan strategis terkait strategi dan pelaksanaan pencegahan dan penanganan pandemic Covid-19 melalui perwakilannya di Senayan. Mengawal realokasi anggaran agar bisa lebih difokuskan kepada penanganan Covid-19. Mengawal, memonitor, dan mengevaluasi pilihan kebijakan dan implementasinya yang dipilih pemerintah.

Kedua, untuk parpol pemerintah, bisa melakukannya dengan mendorong dan mendukung kader-kadernya yang terlibat dalam kabinet, untuk melakukan kerja nyata mencegah dan menangani isu Covid-19.

Hanya, rasanya kurang pas jika mengklaim kerja menggunakan uang rakyat, sebagai jasa pribadi. Lebih tepat untuk menunjukkan kalau memang kader parpol bersangkutan cakap mengemban amanah di jabatan publik.

Ketiga, baik parpol pendukung pemerintah maupun yang di luar pemerintahan, dapat menggerakkan para pengurus dan kadernya di seluruh pelosok Indonesia untuk melakukan kerja nyata, sistematis, terstruktur, dan masif, mencegah dan menangani pandemi Covid-19 sesuai dengan kemampuannya.

Setiap parpol memiliki perwakilan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kotamadya. Belum lagi pengurus di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.

Sumber daya ini sangat sayang jika tidak dioptimalkan dalam pencegahan dan penanganan virus corona. Inilah kerja nyata dan utama yang bakal segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat di lapangan.

Keempat, setiap parpol yang melakukan kegiatan terkait Covid-19, kita dorong melakukan publikasi seluas-luasnya kepada publik.

Ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas ke publik, mengenai apa kontribusi parpol selama masa krisis ini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemilih mereka ketika pileg lalu.

Sudah semestinya bila partai politik, terutama yang memiliki sumber daya jauh lebih besar, untuk bergerak cepat dan sigap memberikan bantuan kepada elemen-elemen pemerintah dan rumah sakit di seluruh Tanah Air, serta kepada masyarakat secara langsung.

Di situasi seperti ini, semakin banyak tangan bergerak dan secara terkoordinasi, akan jauh lebih baik.

Kita akui, pabrik masker dan APD memang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan workshop pembuatan kaos dan spanduk. Tetapi, kepedulian bukan tampak dalam jumlah, melainkan pada keberanian melakukan di tengah keterbatasan sumber daya dan situasi sulit.

Kini bukan saatnya menghitung suara karena memang bukan musim kampanye. Hanya, masyarakat tidak tidur. Mereka tentu akan mengingat dengan jelas, parpol mana saja yang turun tangan di saat krisis.

Inilah lanskap politik Indonesia terkini keempat yang mesti dihadapi oleh seluruh parpol di Indonesia, krisis Covid-19. Saatnya masyarakat Indonesia lebih mengedepankan isu-isu kemanusiaan dan sosial ekonomi, dibandingkan isu politik semata.

Kita tunggu, kepedulian dan solidaritas dari parpol-parpol di Indonesia, untuk masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

Nasional
Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Nasional
Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Nasional
Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Nasional
Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X