Lanskap Politik Indonesia dalam Kurungan Covid-19

Kompas.com - 06/04/2020, 13:08 WIB
Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Rapat mengagendakan pembahasan tindak lanjut RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan. ANTARA FOTO/Raqilla/pus/foc.
ANTARA FOTO/RAQILLAAnggota DPR mengikuti Rapat Paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Rapat mengagendakan pembahasan tindak lanjut RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan. ANTARA FOTO/Raqilla/pus/foc.

Pasukan siber ini membuat media sosial, yang pernah digembar-gemborkan sebagai kekuatan untuk kebebasan dan demokrasi, telah mendapat sorotan yang meningkat atas perannya dalam memperkuat disinformasi, menghasut kekerasan, dan menurunkan tingkat kepercayaan pada media dan institusi demokrasi (Bradshaw & Howard:2019).

Bahkan, muncul fenomena yang disebut doxing belakangan ini. Doxing diduga merupakan salah satu cara untuk membungkam kebebasan bersuara dan suara kritis publik yang dilakukan secara terstruktur dan terencana.

Para peretas dan vigilan online secara rutin mencari dan menyiarkan informasi pribadi tentang seseorang di internet, biasanya untuk maksud tidak baik. Praktik ini diduga menjadi salah satu cara untuk menundukkan kalangan tertentu karena bersuara kritis kepada pemerintah.

Kondisi ini membuat partai politik pun harus berhati-hati dalam memperjuangkan aspirasi publik. Karena, jika keliru melangkah, jangankan memperjuangkan nasib masyarakat, parpol sendiri bisa menjadi korban.

Untuk itu, isu menurunnya apresiasi terhadap hak-hak politik dan kebebasan masyarakat sipil ini perlu mendapat atensi khusus dari parpol.

Masyarakat menaruh harapan sangat besar kepada parpol sebagai elemen penting dalam demokrasi untuk memperbaiki situasi ini.

Krisis Covid-19

"Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power."

Demikian salah satu ungkapan yang dilekatkan pada sosok salah satu presiden terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Hampir semua pria dapat menghadapi kesulitan, tetapi jika Anda ingin menguji karakter seorang pria, berikan dia kekuatan.

Pandemi virus corona (Covid-19) dengan sendirinya telah mengubah wajah dunia. Banyak sosok pemimpin dunia dan sudah senior di dunia politik, tergagap merespons wabah ini.

Sekarang dan ke depannya, lanskap politik Indonesia dengan sendirinya bakal terpengaruh oleh pandemi ini. Kualitas kepemimpinan tokoh-tokoh politik nasional, diuji dengan situasi krisis seperti ini.

Parpol memiliki peluang untuk berkontribusi nyata. Setiap ketua umum parpol, memiliki power untuk mendorong itu.

Pertama, tentu saja melalui pintu parlemen. Memberikan masukan-masukan strategis terkait strategi dan pelaksanaan pencegahan dan penanganan pandemic Covid-19 melalui perwakilannya di Senayan. Mengawal realokasi anggaran agar bisa lebih difokuskan kepada penanganan Covid-19. Mengawal, memonitor, dan mengevaluasi pilihan kebijakan dan implementasinya yang dipilih pemerintah.

Kedua, untuk parpol pemerintah, bisa melakukannya dengan mendorong dan mendukung kader-kadernya yang terlibat dalam kabinet, untuk melakukan kerja nyata mencegah dan menangani isu Covid-19.

Hanya, rasanya kurang pas jika mengklaim kerja menggunakan uang rakyat, sebagai jasa pribadi. Lebih tepat untuk menunjukkan kalau memang kader parpol bersangkutan cakap mengemban amanah di jabatan publik.

Ketiga, baik parpol pendukung pemerintah maupun yang di luar pemerintahan, dapat menggerakkan para pengurus dan kadernya di seluruh pelosok Indonesia untuk melakukan kerja nyata, sistematis, terstruktur, dan masif, mencegah dan menangani pandemi Covid-19 sesuai dengan kemampuannya.

Setiap parpol memiliki perwakilan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kotamadya. Belum lagi pengurus di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.

Sumber daya ini sangat sayang jika tidak dioptimalkan dalam pencegahan dan penanganan virus corona. Inilah kerja nyata dan utama yang bakal segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat di lapangan.

Keempat, setiap parpol yang melakukan kegiatan terkait Covid-19, kita dorong melakukan publikasi seluas-luasnya kepada publik.

Ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas ke publik, mengenai apa kontribusi parpol selama masa krisis ini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemilih mereka ketika pileg lalu.

Sudah semestinya bila partai politik, terutama yang memiliki sumber daya jauh lebih besar, untuk bergerak cepat dan sigap memberikan bantuan kepada elemen-elemen pemerintah dan rumah sakit di seluruh Tanah Air, serta kepada masyarakat secara langsung.

Di situasi seperti ini, semakin banyak tangan bergerak dan secara terkoordinasi, akan jauh lebih baik.

Kita akui, pabrik masker dan APD memang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan workshop pembuatan kaos dan spanduk. Tetapi, kepedulian bukan tampak dalam jumlah, melainkan pada keberanian melakukan di tengah keterbatasan sumber daya dan situasi sulit.

Kini bukan saatnya menghitung suara karena memang bukan musim kampanye. Hanya, masyarakat tidak tidur. Mereka tentu akan mengingat dengan jelas, parpol mana saja yang turun tangan di saat krisis.

Inilah lanskap politik Indonesia terkini keempat yang mesti dihadapi oleh seluruh parpol di Indonesia, krisis Covid-19. Saatnya masyarakat Indonesia lebih mengedepankan isu-isu kemanusiaan dan sosial ekonomi, dibandingkan isu politik semata.

Kita tunggu, kepedulian dan solidaritas dari parpol-parpol di Indonesia, untuk masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Nasional
Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Nasional
Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Nasional
Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Nasional
100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

Nasional
KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

Nasional
OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

Nasional
Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Nasional
Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Nasional
KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

Nasional
Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasional
Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Nasional
KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

Nasional
Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X