Lanskap Politik Indonesia dalam Kurungan Covid-19

Kompas.com - 06/04/2020, 13:08 WIB
Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Rapat mengagendakan pembahasan tindak lanjut RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan. ANTARA FOTO/Raqilla/pus/foc.
ANTARA FOTO/RAQILLAAnggota DPR mengikuti Rapat Paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Rapat mengagendakan pembahasan tindak lanjut RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan. ANTARA FOTO/Raqilla/pus/foc.

Seakan-akan dunia akan hancur kalau tokoh yang didukungnya, mengalami kekalahan dalam kontestasi, atau bahkan sekedar kalah berargumentasi dalam diskusi (Levitsky & Ziblatt:2018).

Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 menjadi contoh nyata saat strategi polarisasi berhasil membelah Indonesia, menjadi dua kubu yang saling berhadapan.

Ada kelompok-kelompok, meskipun kecil tapi punya pengaruh, yang melabelkan tokoh yang merupakan lawan politiknya, sebagai musuh besar, bahkan pengkhianat negara.

Padahal, persaingan yang terjadi sebenarnya lebih kepada perbedaan cara dalam mengelola negara, tetapi tetap dengan dasar niat baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Saking hebatnya strategi polarisasi ini, bahkan ketika kedua jagoannya pasca Pilpres 2019 sudah melebur di dalam satu kubu, polarisasi di tingkat akar rumput masih terus terjadi.

Bahkan, polarisasi seakan-akan menjadi cara baru dalam berpolitik dan berpendapat. Selalu hanya akan ada dua kutub dalam setiap diskusi dan kontestasi, pendukung saya dan lawan saya. Ya atau tidak.

Seakan-akan ruang untuk kubu alternatif, atau pemikiran baru, tertutup rapat. Jika berusaha merangkul kedua kutub atau merintis ruang kompromi, dianggap tidak konsisten, ataupun mendua.

Lanskap politik kedua ini menjadi tantangan besar berikutnya bagi parpol-parpol di Indonesia saat ini.

Bagaimana pola pikir dan gerakan mengedepankan polarisasi yang menguat di kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat kita, yang memecah-belah masyarakat, bangsa, dan negara dalam dua kubu, bisa dijebol, diruntuhkan, dan dikembalikan kepada pola pikir dan sikap menghargai perbedaan.

Pola pikir yang menganggap semakin beragam pemikiran dan sikap politik yang ada, semakin baik.

Bukan menutup ruang untuk yang berbeda. Bukan menganggap kubu lain sebagai musuh. Melainkan sama-sama menyadari kita berjuang untuk bangsa dan negara, meskipun berbeda dalam cara dan pandangan.

Penurunan kebebasan sipil

Lanskap politik Indonesia terkini yang ketiga adalah semakin melemahnya peran masyarakat sipil dan menurunnya apresiasi terhadap hak-hak politik dan kebebasan sipil di Indonesia.

Berdasarkan laporan global tahunan Freedom House, lembaga pemantau dan pendukung demokrasi yang berdiri sejak 1941 di New York, Indonesia mengalami kemunduran indeks hak-hak politik dan kebebasan masyarakat sipil secara siginifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Ada dua hal yang harus menjadi perhatian kita bersama terkait lanskap politik Indonesia ketiga ini.

Pertama, menurut Freedom House, sebagaimana dikutip dari laman freedomhouse.org, sejak tahun 2014, sampai dengan laporan terakhir tahun 2020 ini, demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Indonesia kembali ke kategori negara partly free atau bebas sebagian.

Padahal, Indonesia telah berhasil masuk ke kategori negara free atau bebas sejak 2006. Kategori negara-negara yang dianggap demokrasinya sudah sangat baik. Prestasi ini bertahan sampai dengan tahun 2013.

Kedua, bukan saja kondisi negara kita yang tertahan di kategori partly free selama enam tahun ini yang perlu kita khawatirkan.

Rating-nya pun terus menurun, terutama dalam empat tahun terakhir. Dari 65 di tahun 2017 (skor yang diberikan dalam skala 100), 64 di tahun 2018, 62 di tahun 2019, dan 61 di laporan tahun 2020.

Penurunan secara konsisten terutama di beberapa indikator kebebasan sipil.

Dalam diskusi secara terpisah dengan seorang profesor ilmu politik lembaga penelitian terkemuka dan petinggi media massa di negeri ini, kondisi ini dianggap sudah masuk ke fase memprihatinkan. Karena, negara secara konsisten membiarkan kondisi ini terjadi. Atau, dengan kata lain, by omission (pembiaran) oleh negara.

Padahal, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu menegaskan komitmen kuatnya tehadap demokrasi.

Hanya, penilaian oleh Freedom House ini bukan berhenti di level kebijakan atau aturan semata, melainkan juga bagaimana implementasinya di lapangan. Sehingga, hasilnya memang lebih komprehensif dan sesuai dengan realita di lapangan.

Perhatian khusus pun perlu kita berikan kepada media massa. Media massa yang selama ini diagung-agungkan sebagai alat kontrol moral, dan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif (trias politica-nya Montesquieu), dikhawatirkan ada yang mulai terkooptasi oleh tangan-tangan kekuasaan sehingga mengarah pada apa yang bisa disebut sebagai "humas" bagi kebijakan pemerintah (McNair:2011).

Tidak lagi menjadi sparring partner bagi pemerintah, dalam menelurkan kebijakan-kebijakan terbaik untuk masyarakat. Bahkan, ada yang mulai membatasi ruang untuk masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya.

Meningkatnya peran para pendengung atau buzzer dalam lanskap politik kekinian pun, punya pengaruh besar terhadap daya kritis masyarakat sipil. Bahkan, mengancam kebebasan masyarakat sipil dalam menyampaikan pendapat berbeda.

Serbuan para pendengung alias buzzer pendukung opini atau kebijakan tertentu, bagaimanapun telah membuat repot berbagai pihak yang berbeda pendapat.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Nasional
Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Nasional
Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Nasional
Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Nasional
Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Nasional
Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Nasional
UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

Nasional
UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

Nasional
Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Nasional
UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X