Lanskap Politik Indonesia dalam Kurungan Covid-19

Kompas.com - 06/04/2020, 13:08 WIB
Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Rapat mengagendakan pembahasan tindak lanjut RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan. ANTARA FOTO/Raqilla/pus/foc.
ANTARA FOTO/RAQILLAAnggota DPR mengikuti Rapat Paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Rapat mengagendakan pembahasan tindak lanjut RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan. ANTARA FOTO/Raqilla/pus/foc.

Seakan-akan dunia akan hancur kalau tokoh yang didukungnya, mengalami kekalahan dalam kontestasi, atau bahkan sekedar kalah berargumentasi dalam diskusi (Levitsky & Ziblatt:2018).

Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 menjadi contoh nyata saat strategi polarisasi berhasil membelah Indonesia, menjadi dua kubu yang saling berhadapan.

Ada kelompok-kelompok, meskipun kecil tapi punya pengaruh, yang melabelkan tokoh yang merupakan lawan politiknya, sebagai musuh besar, bahkan pengkhianat negara.

Padahal, persaingan yang terjadi sebenarnya lebih kepada perbedaan cara dalam mengelola negara, tetapi tetap dengan dasar niat baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Saking hebatnya strategi polarisasi ini, bahkan ketika kedua jagoannya pasca Pilpres 2019 sudah melebur di dalam satu kubu, polarisasi di tingkat akar rumput masih terus terjadi.

Bahkan, polarisasi seakan-akan menjadi cara baru dalam berpolitik dan berpendapat. Selalu hanya akan ada dua kutub dalam setiap diskusi dan kontestasi, pendukung saya dan lawan saya. Ya atau tidak.

Seakan-akan ruang untuk kubu alternatif, atau pemikiran baru, tertutup rapat. Jika berusaha merangkul kedua kutub atau merintis ruang kompromi, dianggap tidak konsisten, ataupun mendua.

Lanskap politik kedua ini menjadi tantangan besar berikutnya bagi parpol-parpol di Indonesia saat ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bagaimana pola pikir dan gerakan mengedepankan polarisasi yang menguat di kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat kita, yang memecah-belah masyarakat, bangsa, dan negara dalam dua kubu, bisa dijebol, diruntuhkan, dan dikembalikan kepada pola pikir dan sikap menghargai perbedaan.

Pola pikir yang menganggap semakin beragam pemikiran dan sikap politik yang ada, semakin baik.

Bukan menutup ruang untuk yang berbeda. Bukan menganggap kubu lain sebagai musuh. Melainkan sama-sama menyadari kita berjuang untuk bangsa dan negara, meskipun berbeda dalam cara dan pandangan.

Penurunan kebebasan sipil

Lanskap politik Indonesia terkini yang ketiga adalah semakin melemahnya peran masyarakat sipil dan menurunnya apresiasi terhadap hak-hak politik dan kebebasan sipil di Indonesia.

Berdasarkan laporan global tahunan Freedom House, lembaga pemantau dan pendukung demokrasi yang berdiri sejak 1941 di New York, Indonesia mengalami kemunduran indeks hak-hak politik dan kebebasan masyarakat sipil secara siginifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Ada dua hal yang harus menjadi perhatian kita bersama terkait lanskap politik Indonesia ketiga ini.

Pertama, menurut Freedom House, sebagaimana dikutip dari laman freedomhouse.org, sejak tahun 2014, sampai dengan laporan terakhir tahun 2020 ini, demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Indonesia kembali ke kategori negara partly free atau bebas sebagian.

Padahal, Indonesia telah berhasil masuk ke kategori negara free atau bebas sejak 2006. Kategori negara-negara yang dianggap demokrasinya sudah sangat baik. Prestasi ini bertahan sampai dengan tahun 2013.

Kedua, bukan saja kondisi negara kita yang tertahan di kategori partly free selama enam tahun ini yang perlu kita khawatirkan.

Rating-nya pun terus menurun, terutama dalam empat tahun terakhir. Dari 65 di tahun 2017 (skor yang diberikan dalam skala 100), 64 di tahun 2018, 62 di tahun 2019, dan 61 di laporan tahun 2020.

Penurunan secara konsisten terutama di beberapa indikator kebebasan sipil.

Dalam diskusi secara terpisah dengan seorang profesor ilmu politik lembaga penelitian terkemuka dan petinggi media massa di negeri ini, kondisi ini dianggap sudah masuk ke fase memprihatinkan. Karena, negara secara konsisten membiarkan kondisi ini terjadi. Atau, dengan kata lain, by omission (pembiaran) oleh negara.

Padahal, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu menegaskan komitmen kuatnya tehadap demokrasi.

Hanya, penilaian oleh Freedom House ini bukan berhenti di level kebijakan atau aturan semata, melainkan juga bagaimana implementasinya di lapangan. Sehingga, hasilnya memang lebih komprehensif dan sesuai dengan realita di lapangan.

Perhatian khusus pun perlu kita berikan kepada media massa. Media massa yang selama ini diagung-agungkan sebagai alat kontrol moral, dan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif (trias politica-nya Montesquieu), dikhawatirkan ada yang mulai terkooptasi oleh tangan-tangan kekuasaan sehingga mengarah pada apa yang bisa disebut sebagai "humas" bagi kebijakan pemerintah (McNair:2011).

Tidak lagi menjadi sparring partner bagi pemerintah, dalam menelurkan kebijakan-kebijakan terbaik untuk masyarakat. Bahkan, ada yang mulai membatasi ruang untuk masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya.

Meningkatnya peran para pendengung atau buzzer dalam lanskap politik kekinian pun, punya pengaruh besar terhadap daya kritis masyarakat sipil. Bahkan, mengancam kebebasan masyarakat sipil dalam menyampaikan pendapat berbeda.

Serbuan para pendengung alias buzzer pendukung opini atau kebijakan tertentu, bagaimanapun telah membuat repot berbagai pihak yang berbeda pendapat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpanjangan PPKM Level 4, Komisi IX: Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan

Perpanjangan PPKM Level 4, Komisi IX: Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4, Pelonggaran Aturan, dan Ancaman Varian Baru

Perpanjangan PPKM Level 4, Pelonggaran Aturan, dan Ancaman Varian Baru

Nasional
Kemenkes Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Testing dan Tracing

Kemenkes Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Testing dan Tracing

Nasional
Ketentuan PPKM Level 4, Pasar Rakyat Boleh Buka hingga Izin Operasi Transportasi

Ketentuan PPKM Level 4, Pasar Rakyat Boleh Buka hingga Izin Operasi Transportasi

Nasional
Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Nasional
PPKM Level 3, Pedagang Kaki Lima hingga Laundry Boleh Buka Sampai Pukul 20.00

PPKM Level 3, Pedagang Kaki Lima hingga Laundry Boleh Buka Sampai Pukul 20.00

Nasional
PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Dihadiri Maksimal 20 Undangan

PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Dihadiri Maksimal 20 Undangan

Nasional
PPKM Level 3 Diterapkan di 33 Daerah Jawa-Bali, Ini Ketentuannya

PPKM Level 3 Diterapkan di 33 Daerah Jawa-Bali, Ini Ketentuannya

Nasional
Luhut Ungkap Sejumlah Faktor Tingginya Angka Kematian akibat Covid-19

Luhut Ungkap Sejumlah Faktor Tingginya Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi soal Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Pidato Lengkap Jokowi soal Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Nasional
Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Nasional
Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Nasional
Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Nasional
Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X