Lanskap Politik Indonesia dalam Kurungan Covid-19

Kompas.com - 06/04/2020, 13:08 WIB
Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Rapat mengagendakan pembahasan tindak lanjut RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan. ANTARA FOTO/Raqilla/pus/foc.
ANTARA FOTO/RAQILLAAnggota DPR mengikuti Rapat Paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Rapat mengagendakan pembahasan tindak lanjut RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan. ANTARA FOTO/Raqilla/pus/foc.

POLITIK adalah tentang who gets what, when, how, demikian ungkapan yang sangat dikenal dalam dunia politik. Definisi ini disampaikan oleh Harold Laswell, seorang ilmuwan politik Amerika, dalam salah satu bukunya yang terkenal di tahun 1936, dengan judul yang sama.

Berbicara tentang politik, berarti berbicara tentang siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana.

Untuk mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana, tentunya setiap parpol mesti memahami lanskap politik terkini di lingkungan tempatnya berada.

Begitu juga dengan partai politik di Indonesia. Pemahaman mengenai lanskap politik Indonesia terkini, menjadi dasar bagi setiap parpol dalam memilih jalan yang akan ditempuh untuk merebut kepercayaan masyarakat.

Menarik untuk menelaah, seperti apa lanskap politik Indonesia terkini, termasuk krisis Covid-19 yang menjadi bagian di dalamnya saat ini.

Peta politik parlemen

Lanskap politik Indonesia terkini yang pertama adalah perubahan peta politik di parlemen pasca Pileg 2019.

Saat ini ada sembilan partai politik parlemen. Enam parpol merupakan pendukung pemerintah, yaitu PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, dan PPP. Adapun yang di luar pemerintahan ada tiga parpol, yaitu Demokrat, PKS, dan PAN.

Koalisi parpol di dalam pemerintahan memiliki 427 kursi atau 74 persen, sedangkan parpol di luar pemerintahan memiliki 148 kursi atau setara dengan 26 persen kursi parlemen.

Secara matematis, parpol di luar pemerintahan, memiliki keterbatasan ruang gerak karena program dan anggaran pemerintah lebih condong seirama dengan program para parpol pendukung, dan begitu juga sebaliknya.

Dengan kata lain, butuh kemampuan ekstra untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Apalagi tiga parpol di luar pemerintahan, saat ini masih memiliki posisi masing-masing.

PAN diprediksi memilih pendekatan soft dan cenderung mendekat ke pemerintah. Terpilih kembalinya Zulkifli Hasan dan keluarnya Amien Rais yang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi dari struktur DPP PAN 2020-2025 bisa dianggap sebagai "kode keras" ingin mengambil hati pemerintah.

Adapun PKS cenderung mengambil jarak dari pemerintahan. Langkah PKS ini sangat strategis untuk menjaga pemilih mereka di 2019 lalu, yang notabene tidak memilih Joko Widodo.

Posisi tersebut sekaligus mengintip peluang mengambil ceruk pemilih Gerindra yang kecewa karena Gerindra bergabung dengan pemerintahan.

Untuk Demokrat, masih ditunggu bagaimana memosisikan dirinya dan menentukan pola relasi dengan pemerintah, koalisi parpol pendukung pemerintah, dan sesama parpol di luar pemerintahan pasca pergantian tampuk kepemimpinan ke Agus Harimurti Yudhoyono.

Di satu sisi, harus ada strong point dan strong value yang ditawarkan Demokrat dan bermanfaat serta berbeda dibandingkan dengan parpol-parpol pendukung pemerintah, sehingga Pemerintah merasa perlu mendengarkan masukan-masukan Demokrat.

Di sisi lain, Demokrat juga harus hadir menyuarakan aspirasi dan memberikan solusi untuk masyarakat yang terbatas aksesnya atau kurang terakomodir dalam kebijakan dan program pemerintah.

Gerakan nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena kalau sekedar kencang ke pemerintah, ada PKS yang dianggap jauh lebih kencang, dan posisinya, clear and loud, jauh dari pemerintah.

Hanya, mendekati Pemilu 2024, lanskap politik ini dapat saja berubah. Parpol-parpol pendukung pemerintah bisa saja tidak selalu sepakat lagi, karena memiliki kepentingan untuk pemilu 2024.

Bagaimanapun, Presiden Joko Widodo tidak dapat maju lagi di 2024, sehingga persaingan menjadi sangat terbuka, bagi kader-kader terbaik dari sembilan parpol parlemen.

Positioning yang tepat menjelang pemilu, bisa membuka jalan menarik simpati pemilih yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

Polarisasi

Lanskap politik kedua adalah mengentalnya budaya politik polarisasi. Jika Anda memiliki pilihan atau pemikiran yang sama dengan saya, Anda adalah teman saya. Jika sebaliknya, Anda adalah lawan saya. Pola pikir ekstrem ini mendekati konsep identifikasi diri menurut WG Sumner, in-group dan out-group.

Sekarang, di beberapa elemen masyarakat ada kecenderungan memetakan orang-orang di sekelilingnya, berdasarkan pilihan politik. Ada in-group, dan ada out-group.

Saya pendukung pemerintah, sedangkan teman saya sesama pendukung pemerintah (in-group), apa pun sarannya, pasti punya niat baik untuk pemerintah.

Yang bukan pendukung pemerintah atau berada di luar pemerintah (out-group), apa pun sarannya, pasti punya niat menjelek-jelekkan pemerintah, dan punya niat untuk menjatuhkan pemerintah.

Ada kecenderungan menguatnya prasangka kepada kelompok yang berbeda pandangan. Menganggap pihak yang satu kutub dengannya sebagai sesama patriot, pembela bangsa dan negara. Di sisi lain, menganggap pihak lain sebagai musuh, pengkhianat, yang berusaha menghancurkan negara ini.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Tragis, Suami Diduga Bunuh Istri Lalu Gantung Diri, Polisi: Ada Luka Memar di Wajah

Tragis, Suami Diduga Bunuh Istri Lalu Gantung Diri, Polisi: Ada Luka Memar di Wajah

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X