Bagaimana Ketentuan Penetapan dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar?

Kompas.com - 06/04/2020, 11:58 WIB
Wali Kota Dedy Yon Supriyono dan anggota Forkompimda Kota Tegal usai menutup akses perbatasan Kota dan Kabupaten Tegal di Kelurahan Debong, Tegal Selatan, Minggu (30/3/2020) KOMPAS.com/Tresno SetiadiWali Kota Dedy Yon Supriyono dan anggota Forkompimda Kota Tegal usai menutup akses perbatasan Kota dan Kabupaten Tegal di Kelurahan Debong, Tegal Selatan, Minggu (30/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Permenkes tersebut ditetapkan pada Jumat (3/4/2020).

Permenkes ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca juga: Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Adapun sejumlah pedoman pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diatur dalam Permenkes ini mulai dari tata cara penetapan hingga pelaksanaannya.

Permenkes tersebut terdiri dari 19 pasal yang terisi dari langkah-langkah pengajuan permohonan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Berikut tata cara permohonan PSBB dan pelaksanaannya berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020:

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

1. Daerah yang penuhi kriteria

Pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 diatur kriteria daerah yang bisa menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca juga: Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Kriteria itu tercantum pada Pasal 2 huruf a dan b, yang menyatakan bahwa, suatu wilayah provinsi/kabupaten/koya terdapat jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.

Kemudian, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

2. Diajukan Kepala Daerah

Kemudian, Menteri Kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berdasarkan permohonan yang diajukan dari gubernur/bupati/walikota.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan, selain ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, permohonan juga dapat diajukan PSBB dari gubernur/bupati/walikota dapat diajukan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Baca juga: Di Rapat Terbatas, Jokowi Tagih Penjelasan soal Aturan PSBB

"Penetapan PSBB ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan permohonan gubernur, wali kota/bupati. Ketua Gugus Tugas juga dapat mengusulkan kepada menteri untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu," kata Oscar, Minggu (5/4/2020).

3. Tim penetapan PSBB

Sementara itu, dalam menetapkan pembatasan sosial berskala besar, Menteri Kesehatan membentuk tim.

Pada Pasal 7 Ayat 2 disebutkan, tim penetapan PSBB itu bertugas melakukan pengkajian epidemiologis. Kemudian, aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan dan keamanan.

Baca juga: Bagaimana Kriteria Penetapan PSBB untuk Suatu Daerah?

Tim penetapan PSBB dapat berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kemudian, hasil pengkajian tersebut, disampaikan kepada menteri paling sama sejak satu hari diterimanya permohonan.

Dengan demikian, Menteri Kesehatan akan menetapkan PSBB di wilayah tersebut paling lama dua hari.

"Kemudian, Menteri Kesehatan menetapkan PSBB untuk wilayah provinsi, kabupaten/kota tertentu paling lama dua hari sejak diterimanya permohonan," ujar Oscar.

4. Pelaksanaan PSBB

Setelah Menteri Kesehatan menetapkan PSBB, maka wilayah tersebut bisa melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang meliputi, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Kemudian, kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Baca juga: KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

Namun, PSBB akan dikecualikan pada tempat atau fasilitas umum seperti, supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.

Lebih lanjut, pada Pasal 14 ayat 1 disebutkan pemerintah daerah dalam melaksanakan PSBB harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, pihak keamanan dan pengelolaan/penanggungjawab fasilitas kesehatan dan instansi logistik.

5. Menkes cabut status PSBB

Pada Pasal 16 Ayat 1 dan 2 disebutkan, selama PSBB gubernur/bupati/walikota melakukan pencatatan dan pelaporan di masing-masing wilayah.

Baca juga: Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Cegah Penyebaran Corona, Efektifkah?

Pencatatan tersebut dilaporkan kepada menteri untuk digunakan sebagai dasar menilai kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan PSBB.

Lebih lanjut, pada Pasal 17 ayat 7 disebut Menteri Kesehatan dapat mencabut penetapan PSBB berdasarkan laporan dan evaluasi yang dilakukan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

Nasional
Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nasional
Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Nasional
Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.