Napi yang Keluar dari Penjara Lewat Program Asimilasi Tak Boleh Keluar Rumah

Kompas.com - 06/04/2020, 11:50 WIB
Ilustrasi penjara. The GuardianIlustrasi penjara.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyatakan, tidak semua narapidana yang dibebaskan penjara dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 boleh keluar dari rumah setelah dibebaskan.

Kepala Bagian Humas dan Publikasi Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti menyatakan, narapidana yang bebas melalui program asimilasi tidak boleh keluar dari rumah mereka.

"Mereka asimilasi di lingkungan rumah, untuk Integrasi boleh di luar rumah. Namun sekali lagi, sesuai dengan arahan Pak Presiden semua masyarakat diimbau untuk tinggal di rumah," kata Rika kepada Kompas.com, Senin (6/4/2020).

"Untuk yang asimilasi ketahuan keluyuran akan diberikan sanksi pencabutan," ucap Rika.

Baca juga: Patuhi Perintah Jokowi, Kemenkumham Batal Bebaskan Napi Koruptor

Plt Dirjen Pemasyarakatan Nugroho mengatakan, para narapidana dan anak yang sudah keluar dari penjara itu pun wajib mengikuti bimbingan dan pengawasan oleh Pembimbingan Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dengan wajib lapor.

"Karena kondisi seperti ini, maka pembimbingan dan pengawasaan dilakukan secara online melaui video call atau fasilitas sejenis oleh PK BAPAS," kata Nugroho dalam siaran pers tertanggal Minggu (5/4/2020).

Pihak Ditjen Pemasyarakatan pun telah mencatat alamat rumah serta nomor telepon para narapidana sebelum mereka keluar dari penjara.

Nugroho menambahkan, para narapidana tersebut sudah melalui penilaian perilaku yang ketat sehingga diperbolehkan keluar dari penjara.

Baca juga: Narapidana Kasus Korupsi Dinilai Bukan Prioritas untuk Dibebaskan

Para narapidana juga telah mengikuti program pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin selama menjalani pidana.

"Jadi narapidana dan anak yang diasimilasikan di rumah telah melalui penilaian perilaku dan dinilai telah siap kembali ke masyarakat, hidup sebagai warga negara yang baik," kata Nugroho.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengeluarkan dan membebaskan sekira 30.000 narapidana dan anak-anak dari tahanan dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona atau penyakit Covid-19.

Ketentuan itu diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dalam kepmen tersebut, dijelaskan bahwa salah satu pertimbangan dalam membebaskan para tahanan itu adalah tingginya tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara sehingga rentan terhadap penyebaran virus Corona.

"Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran Covid-19," bunyi diktum pertama Keputusan Menkumham tersebut.

Baca juga: Dapat Hak Asimilasi Dampak Covid-19, 130 Warga Binaan Lapas Salemba Bebas

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSP Sebut 4 Bidang Ini Harus Dipastikan Berpihak pada Difabel Saat New Normal

KSP Sebut 4 Bidang Ini Harus Dipastikan Berpihak pada Difabel Saat New Normal

Nasional
Pembangunan Tol Cisamdawu Terhambat, Jokowi Singgung Hal Ini...

Pembangunan Tol Cisamdawu Terhambat, Jokowi Singgung Hal Ini...

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Kemungkinan Baru Dibuka Lagi pada 2021

Menpan RB: Seleksi CPNS Kemungkinan Baru Dibuka Lagi pada 2021

Nasional
UPDATE: Tambah 55, RSD Wisma Atlet Tangani 754 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Tambah 55, RSD Wisma Atlet Tangani 754 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Penjelasan Dukcapil soal Dugaan Pemalsuan e-KTP Djoko Tjandra

Penjelasan Dukcapil soal Dugaan Pemalsuan e-KTP Djoko Tjandra

Nasional
Menag: Ada 1.030 Pengajuan Pengembalian Setoran Pelunasan Biaya Haji, 955 Sudah Direalisasikan

Menag: Ada 1.030 Pengajuan Pengembalian Setoran Pelunasan Biaya Haji, 955 Sudah Direalisasikan

Nasional
KSP Akui Banyak Penyandang Disabilitas Tak Dapat Bantuan

KSP Akui Banyak Penyandang Disabilitas Tak Dapat Bantuan

Nasional
ICJR Desak Aparat Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Anak oleh Kepala P2TP2A

ICJR Desak Aparat Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Anak oleh Kepala P2TP2A

Nasional
UPDATE 7 Juli: Tambah Satu Orang, RS Pulau Galang Rawat 17 Pasien Covid-19

UPDATE 7 Juli: Tambah Satu Orang, RS Pulau Galang Rawat 17 Pasien Covid-19

Nasional
Menpan RB: Tak Ada Penerimaan Sekolah Kedinasan Tahun Ini, Kecuali STIN

Menpan RB: Tak Ada Penerimaan Sekolah Kedinasan Tahun Ini, Kecuali STIN

Nasional
Jokowi Minta Menteri Cari Terobosan Biayai Tol Trans Sumatera

Jokowi Minta Menteri Cari Terobosan Biayai Tol Trans Sumatera

Nasional
Komisi III DPR Akan Gelar RDP dengan KPK dan Dewas di Gedung Merah Putih KPK

Komisi III DPR Akan Gelar RDP dengan KPK dan Dewas di Gedung Merah Putih KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat dengan Menag, Evaluasi Keputusan Pembatalan Haji 2020

DPR Gelar Rapat dengan Menag, Evaluasi Keputusan Pembatalan Haji 2020

Nasional
Pemerintah Akan Bantu Daerah yang Pelayanan Kesehatan Covid-19 Minim

Pemerintah Akan Bantu Daerah yang Pelayanan Kesehatan Covid-19 Minim

Nasional
KPK Panggil 4 Saksi dalam Kasus Suap PT Dirgantara Indonesia

KPK Panggil 4 Saksi dalam Kasus Suap PT Dirgantara Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X