Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Tes Swab dan Rapid Test Dipercepat

Kompas.com - 06/04/2020, 11:22 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta tes swab dengan metode polymerase chain reaction (PCR) dan rapid test dipercepat untuk mengetahui jumlah riil pasien positif di Indonesia.

Menurut Presiden Jokowi, jumlah riil pasien positif itu penting untuk mengambil tindakan secepatnya dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

"Kecepatan pemeriksaan di laboratorium agar didorong lagi, ditekan lagi agar lebih cepat. Kita harapkan dengan kecepatan itu, kita bisa mengetahui siapa yang telah positif dan siapa yang negatif," ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas melalui sambungan konferensi video, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Sambil Tunggu Tes Swab, Warga Depok yang Positif Versi Rapid Test Diminta Isolasi Mandiri

Ia pun meminta PCR dan rapid test didahulukan bagi orang yang berisiko tinggi tertular Covid-19, antara lain tenaga kesehatan, pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang dalam pemantauan (ODP).

"Kemudian yang ketiga mengenai kecepatan. Saya betul-betul minta agar tes PCR, pelaksanaan rapid test ini diberikan prioritas untuk orang-orang yang berisiko tinggi. Baik itu dokter dan keluarganya sekali lagi, untuk yang PDP, untuk yang ODP," lanjut Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto menyatakan, hingga saat ini sebanyak 9.712 spesimen terkait Covid-19 telah diuji.

"Per 5 April kami sudah periksa 9.712 warga yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dari pusat hingga daerah dalam menegakkan diagnosis," ujar Yuri saat memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Baca juga: Setelah Rapid Test, 300 Polisi di Sukabumi Akan Menjalani Tes Swab

Pemeriksaan spesimen penting bagi pemerintah untuk terus mendeteksi jumlah pasien positif Covid-19.

Jika proses deteksi berjalan lancar, maka proses pemutusan mata rantai penularan Covid-19 menjadi lebih mudah.

"Ini penting. Mari kita sadari bersama bahwa keberadaan kasus positif menjadi sumber penularan di masyarakat. Karena itu, segera kita cari, temukan, dan isolasi," kata Achmad Yurianto.

Berdasarkan data di situs Kementerian Kesehatan, 9.712 spesimen merupakan data yang didapat hingga 4 April 2020 pukul 17.00 WIB.

Jumlah ini tentunya terbilang sedikit, mengingat pentingnya jumlah tes yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan Covid-19 di masyarakat.

Baca juga: Bilik Tes Swab Virus Corona di Korea Selatan Kreatif dan Efektif

Sebagai pembanding, hingga saat ini, negeri tetangga Malaysia sudah melakukan tes Covid-19 sebanyak 51.937 spesimen hingga 5 April 2020.

Jika dibandingkan dengan negara lain yang memang dikenal mengedepankan tes massal, yakni Korea Selatan, jumlah spesimen yang diperiksa di Indonesia sangat jauh tertinggal.

Misalnya, Korea Selatan hingga 5 April 2020 sudah menguji 461.233 spesimen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com