Wacana Darurat Sipil dalam Opsi Akhir PSBB yang Menuai Polemik...

Hal senada disampaikan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Alih-alih memberlakukan darurat sipil, ia pun meminta pemerintah menjamin program yang telah dicanangkan untuk mengatasi Covid-19 berjalan dengan baik.

Trubus pun meminta pemerintah memastikan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun.

"Pemerintah sudah menganggarkan Rp 405,1 triliun untuk Covid-19. Itu harus dipastikan benar-benar tersalurkan kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja sektor informal karena mereka yang paling terdampak," kata Trubus.

Baca juga: Imbas Corona, 463.000 Warga Miskin Kalbar Terima Bantuan 20 Kg Beras

Ke depan, ia meminta pemerintah membuat kebijakan penanganan wabah secara lebih komprehensif dengan melakukan pemetaan wilayah terlebih dahulu.

Dengan adanya pemetaan wilayah yang menjelaskan status kegawatdaruratan atas terjangkitnya wabah, Trubus menilai pemda akan lebih mudah membantu pemerintah pusat dalam memutus mata rantai penularan wabah.

"Harusnya sebelum dibuat aturan PSBB, pemerintah lebih dulu memetakan mana daerah yang sudah merah (parah), kuning (sedang), atau hijau (aman), sehingga daerah tidak bingung menentukan sikap," kata dia.