Ini Cara Bupati Banyumas "Paksa" Warganya Pakai Masker, dari Denda hingga Patroli Khusus

Kompas.com - 06/04/2020, 09:00 WIB
Bupati Banyumas Achmad Husein KOMPAS.COM/FADLAN MUKHTAR ZAINBupati Banyumas Achmad Husein

KOMPAS.com - Kampanye mengenakan masker selama pandemi corona terus dilakukan Bupati Banyumas Achmad Husein.

Dirinya bahkan telah membuat Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 440/212/Tahun 2020 tentang Peran Serta Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Penyebarluasan Corona.

Tak hanya itu, dirinya juga berencana akan memberi denda dan membentuk tim patroli khusus untuk memantau warganya yang tidak mengenakan masker.

"Tidak serta-merta (dikenakan denda), kita edukasi dulu. Besaran denda belum ditentukan, angkanya nantilah," kata Husein melalui pesan singkat, Sabtu (4/4/2020).

Baca juga: Dalam 3 Hari, Tiga PDP di Banjarmasin Meninggal, 2 Orang Positif Covid 19

Husein menjelaskan, sebelumnya warga akan dibagikan masker. Kurang lebih satu juta masker telah disiapkan, menurut Achmad.

"Kita bagikan masker dulu (sebelum aturan denda diberlakukan), tahap pertama satu juta masker. Masa percobaan juga ada selama satu minggu, nanti kita bahas (mulainya kapan) setelah masker datang," ujar Husein.

Sementara itu, terkait uang denda dari warga yang tak pakai masker, rencananya akan disumbangkan untuk penanganan wabah corona.

"Uang dendanya nanti bisa digunakan untuk pengadaan peralatan kesehatan yang terkait dengan corona," katanya.

(Penulis: Kontributor Banyumas, Fadlan Mukhtar Zain | Editor: Dheri Agriesta)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HWDI Ungkap Banyaknya Hambatan Penyandang Disabilitas Akses Layanan Bantuan Hukum

HWDI Ungkap Banyaknya Hambatan Penyandang Disabilitas Akses Layanan Bantuan Hukum

Nasional
Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Nasional
Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Nasional
Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Nasional
UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

Nasional
Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Nasional
Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Komisi IX Usulkan 132 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Komisi IX Usulkan 132 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Nasional
Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X