Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

Kompas.com - 06/04/2020, 08:13 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Rumahnya Bantul Senin (3/2/2020) KOMPAS.COM/MARKUS YUWONOKetua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Rumahnya Bantul Senin (3/2/2020)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah mengeluarkan aturan yang tegas untuk melarang warga mudik saat Lebaran di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Haedar mengatakan, organisasi-organisasi keagamaan telah sepakat membantu pemerintah mengimbau agar warga tak perlu mudik.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah juga membantu dengan membuat aturan yang tegas.

"Ketika organisasi-organisasi keagamaan khususnya di kaum muslimin diminta fatwanya untuk mudik dan berbagai kegiatan keagamaan, bahkan sebagian ada yang mengharamkan mudik di saat seperti ini, maka selayaknya pemerintah juga melakukan kebijakan yang sejalan," kata Haedar dalam keterangan tertulis, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Tahun Ini, 56 Persen Warga Jabodetabek Diprediksi Tak Mudik

"Jangan sampai pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan hal-hal lain, lalu transportasi dan kebijakan transportasi tidak sejalan dengan imbauan untuk tidak mudik pada tahun ini," ujar Haedar.

Haedar mengatakan, mudik merupakan tradisi positif bangsa Indonesia jika dalam situasi normal.

Lewat mudik, umat saling bersilaturahim dan mempererat kekeluargaan. Namun, saat kondisi pandemi corona ini, mudik justru membawa banyak mudarat.

Baca juga: Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

"Kegiatan keagamaan saja dibatasi sedemikian rupa sesuai dengan hukum syariat, maka mudik sebagai kegiatan sosial, tentu saja dapat dihentikan atau tidak dilaksanakan," katanya.

Haedar menyebutkan, mudik bisa dilakukan oleh masyarakat setelah pandemi corona usai.

" Mudik bisa diganti di waktu lain setelah kita keluar dari musibah ini, insya Allah akan ada manfaatnya," kata dia.

Baca juga: Angkutan Mudik, Organda: Naik Tarif, Rasanya Kok Enggak Pas

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Potensi Under-Reported Masih Ada

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Potensi Under-Reported Masih Ada

Nasional
Harapan kepada Jenderal Listyo Sigit...

Harapan kepada Jenderal Listyo Sigit...

Nasional
UPDATE Covid-19: Kematian Tertinggi dan Instruksi Menkes kepada Rumah Sakit

UPDATE Covid-19: Kematian Tertinggi dan Instruksi Menkes kepada Rumah Sakit

Nasional
Panglima Mutasi 50 Pati, Letjen Ganip Warsito Jabat Kasum TNI

Panglima Mutasi 50 Pati, Letjen Ganip Warsito Jabat Kasum TNI

Nasional
'Ayo Semua Jangan Takut Divaksinasi...'

"Ayo Semua Jangan Takut Divaksinasi..."

Nasional
KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X