Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Kompas.com - 05/04/2020, 17:20 WIB
Ilustrasi virus corona (Covid-19) ShutterstockIlustrasi virus corona (Covid-19)
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah yang menemukan kasus positif Covid-19 di wilayahnya dalam jumlah signifikan dapat mengajukan kepada pemerintah pusat agar menetapkan wilayahnya sebagai lokasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menjelaskan, untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB suatu wilayah provinsi maupun kabupaten/kota harus memenuhi dua kriteria.

"Pertama, jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah," kata Oscar di Graha BNPB, Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Baca juga: Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Kedua, terdapat ikatan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

"Penetapan PSBB ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan permohonan gubernur, wali kota/bupati. Ketua Gugus Tugas juga dapat mengusulkan kepada menteri untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu," kata dia.

Sebelum suatu daerah ditetapkan sebagai PSBB, harus didukung dengan data dan bukti epidemiologis yang cukup.

Data dan bukti itu, menurut Oscar, antara lain peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu dan kejadian transmisi lokal.

Baca juga: KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

Selain itu, daerah juga perlu menginformasikan kesiapan masing-masing meliputi aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar masyarakat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, serta aspek keamanan.

"Kemudian, Menteri Kesehatan menetapkan PSBB untuk wilayah provinsi, kabupaten/kota tertentu paling lama dua hari sejak diterimanya permohonan," ujarnya.

"Jadi, betul-betul kita responsif terhadap usulan ini dan dilaksanakan dengan pertimbagan tepat oleh tim yang dibentuk dengan memperhatikan arahan ketua tim gugus tugas," kata Oscar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Nasional
Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Nasional
TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Nasional
Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Nasional
Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X