Kompas.com - 05/04/2020, 12:15 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman berharap Presiden Joko Widodo mendengarkan nasehat para ahli dalam menangani pandemi Covid 19. Presiden diharapkan tidak dengar bisikan para pembantunya yang hanya memiliki ambisi politik maupun bisnis semata.

Hal itu dikemukakan Sohibul dalam surat terbuka untuk Jokowi yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/4/2020).

Ia mengaku, cukup memahami kondisi sulit Presiden dalam menentukan sikap di tengah situasi krisis saat ini. Namun, menurut dia, mendengarkan bisikan yang tepat dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya adalah hal yang paling penting untuk dilakukan oleh Presiden.

Baca juga: Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

"Kalau Bapak sepakat bahwa nyawa warga kita di atas ekonomi kita, maka pihak yang pertama dan utama Bapak dengar adalah pandangan dari para ahli kesehatan masyarakat, para ilmuwan, para ahli epidemiologi, para tenaga medis, para dokter dan perawat yang berjuang pertaruhkan nyawa mereka untuk selamatkan nyawa warga," kata Sohibul di dalam suratnya.

Menurut dia, merekalah yang memiliki kredibilitas, integritas, dan kompetensi untuk memberikan pandangan secara jernih dan tidak memiliki konflik kepentingan. Sebab, selama ini mereka dianggap selalu berjuang dengan sepenuh jiwa dan raga tanpa memiliki kepentingan politik atau bisnis tertentu.

Sohibul menilai, seharusnya mereka berada di lingkungan pertama Presiden dalam memberikan nasehat untuk menyelesaikan pandemi ini.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia meminta Presiden tidak mendengarkan para pembantunya yang memberi laporan bersifat "asal bapal senang/ABS" yang punya kepentingan bisnis atau ambisi politik.

"Jangan hanya mendengarkan suara para pemodal besar di mana kepentingan mereka semata-mata ingin mengejar keuntungan investasi semata! Jangan salah pilih penasehat di lingkaran Bapak! Salah ambil kebijakan nasib 260 juta warga RI dipertaruhkan!" imbuh dia.

Sohibul mengatakan, dalam menyelesaikan pandemi Covid-19, yang harus ditangani terlebih dahulu adalah akar persoalannya. Dalam hal ini, akar persoalan pandemi adalah penyakit Covid-19 itu sendiri.

Sementara, kondisi ekonomi global dan nasional yang mengalami fluktuasi adalah akibat dari pandemi tersebut. Ia meyakini bahwa kondisi perekonomian nasional akan pulih seiring dengan diselesaikannya pandemi ini.

Namun, bila pandemi tak kunjung diselesaikan, ekonomi nasional juga akan semakin lama pulihnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus mengutamakan keselamatan masyarakat dan tenaga medis dalam menangani pandemi ini, dengan tidak menganggap mereka sebagai biaya dari krisis.

Sohibul meminta, Presiden untuk mempertimbangkan kembali merealisasikan opsi penerapan darurat sipil. Ia menilai, UU Penanggulangan Bencana dan UU Kekarantinaan Kesehatan sudah cukup untuk menangani krisis pandemi saat ini.

Sebaliknya, saat ini pemerintah seharusnya fokus dalam mendukung kebutuhan tenaga medis yang berjuang di garis depan penanganan pandemi, seperti penyediaan APD, penyediaan swab test yang mencukupi dan pelaksanaannya secara masif sebagai upaya mitigasi, penyediaan ventilator, obat-obatan, fasilitas rumah sakit, fasilitas penginapan yang layak dan tentunya santunan bagi para tenaga medis yang telah menjadi korban.

Baca juga: Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Pemerintah juga harus tegas dan berani dalam menerapkan karantina wilayah di sejumlah daerah yang telah ditetapkan sebagai zona merah, seperti DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Tanpa ada kebijakan karantina wilayah akan sulit memitigasi penyebaran Covid-19. Tanpa ada karantina wilayah, terutama untuk daerah zona merah, sulit untuk memitigasi dan melokalisir penyebaran Covid-19 ke daerah-daerah lain," ujarnya.

Saat ini, sudah ada imbauan agar masyarakat yang tinggal di daerah pandemi untuk tidak mudik ke kampung halaman. Namun, imbauan ini harus didukung dengan kebijakan yang lebih tegas untuk menghindari terjadinya outbreak kedua di daerah.

"Jangan sampai episentrum Covid-19 menjadi semakin meluas karena para mudik dari Pusat berpotensi menjadi agen yang menyebarkan Covid-19 di kampung halamannya. Ini yang sangat berbahaya," kata Sohibul.

Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memperluas program perlindungan sosial seperti PKH dan BLT untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Namun, Sohibul mengingatkan, agar Presiden juga memperhatikan pekerja informal dan UMKM yang jumlahnya mencapai 59 juta jiwa.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X