Kompas.com - 05/04/2020, 12:15 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman berharap Presiden Joko Widodo mendengarkan nasehat para ahli dalam menangani pandemi Covid 19. Presiden diharapkan tidak dengar bisikan para pembantunya yang hanya memiliki ambisi politik maupun bisnis semata.

Hal itu dikemukakan Sohibul dalam surat terbuka untuk Jokowi yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/4/2020).

Ia mengaku, cukup memahami kondisi sulit Presiden dalam menentukan sikap di tengah situasi krisis saat ini. Namun, menurut dia, mendengarkan bisikan yang tepat dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya adalah hal yang paling penting untuk dilakukan oleh Presiden.

Baca juga: Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

"Kalau Bapak sepakat bahwa nyawa warga kita di atas ekonomi kita, maka pihak yang pertama dan utama Bapak dengar adalah pandangan dari para ahli kesehatan masyarakat, para ilmuwan, para ahli epidemiologi, para tenaga medis, para dokter dan perawat yang berjuang pertaruhkan nyawa mereka untuk selamatkan nyawa warga," kata Sohibul di dalam suratnya.

Menurut dia, merekalah yang memiliki kredibilitas, integritas, dan kompetensi untuk memberikan pandangan secara jernih dan tidak memiliki konflik kepentingan. Sebab, selama ini mereka dianggap selalu berjuang dengan sepenuh jiwa dan raga tanpa memiliki kepentingan politik atau bisnis tertentu.

Sohibul menilai, seharusnya mereka berada di lingkungan pertama Presiden dalam memberikan nasehat untuk menyelesaikan pandemi ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia meminta Presiden tidak mendengarkan para pembantunya yang memberi laporan bersifat "asal bapal senang/ABS" yang punya kepentingan bisnis atau ambisi politik.

"Jangan hanya mendengarkan suara para pemodal besar di mana kepentingan mereka semata-mata ingin mengejar keuntungan investasi semata! Jangan salah pilih penasehat di lingkaran Bapak! Salah ambil kebijakan nasib 260 juta warga RI dipertaruhkan!" imbuh dia.

Sohibul mengatakan, dalam menyelesaikan pandemi Covid-19, yang harus ditangani terlebih dahulu adalah akar persoalannya. Dalam hal ini, akar persoalan pandemi adalah penyakit Covid-19 itu sendiri.

Sementara, kondisi ekonomi global dan nasional yang mengalami fluktuasi adalah akibat dari pandemi tersebut. Ia meyakini bahwa kondisi perekonomian nasional akan pulih seiring dengan diselesaikannya pandemi ini.

Namun, bila pandemi tak kunjung diselesaikan, ekonomi nasional juga akan semakin lama pulihnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus mengutamakan keselamatan masyarakat dan tenaga medis dalam menangani pandemi ini, dengan tidak menganggap mereka sebagai biaya dari krisis.

Sohibul meminta, Presiden untuk mempertimbangkan kembali merealisasikan opsi penerapan darurat sipil. Ia menilai, UU Penanggulangan Bencana dan UU Kekarantinaan Kesehatan sudah cukup untuk menangani krisis pandemi saat ini.

Sebaliknya, saat ini pemerintah seharusnya fokus dalam mendukung kebutuhan tenaga medis yang berjuang di garis depan penanganan pandemi, seperti penyediaan APD, penyediaan swab test yang mencukupi dan pelaksanaannya secara masif sebagai upaya mitigasi, penyediaan ventilator, obat-obatan, fasilitas rumah sakit, fasilitas penginapan yang layak dan tentunya santunan bagi para tenaga medis yang telah menjadi korban.

Baca juga: Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Pemerintah juga harus tegas dan berani dalam menerapkan karantina wilayah di sejumlah daerah yang telah ditetapkan sebagai zona merah, seperti DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Tanpa ada kebijakan karantina wilayah akan sulit memitigasi penyebaran Covid-19. Tanpa ada karantina wilayah, terutama untuk daerah zona merah, sulit untuk memitigasi dan melokalisir penyebaran Covid-19 ke daerah-daerah lain," ujarnya.

Saat ini, sudah ada imbauan agar masyarakat yang tinggal di daerah pandemi untuk tidak mudik ke kampung halaman. Namun, imbauan ini harus didukung dengan kebijakan yang lebih tegas untuk menghindari terjadinya outbreak kedua di daerah.

"Jangan sampai episentrum Covid-19 menjadi semakin meluas karena para mudik dari Pusat berpotensi menjadi agen yang menyebarkan Covid-19 di kampung halamannya. Ini yang sangat berbahaya," kata Sohibul.

Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memperluas program perlindungan sosial seperti PKH dan BLT untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Namun, Sohibul mengingatkan, agar Presiden juga memperhatikan pekerja informal dan UMKM yang jumlahnya mencapai 59 juta jiwa.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Nasional
LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Nasional
Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Nasional
Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Nasional
Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Nasional
UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

Nasional
145 Kematian akibat Covid-19 Dalam 24 Jam Terakhir, Tertinggi Sumatera Utara

145 Kematian akibat Covid-19 Dalam 24 Jam Terakhir, Tertinggi Sumatera Utara

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.234 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jatim dengan 234

UPDATE: Sebaran 2.234 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jatim dengan 234

Nasional
UPDATE 19 September: Ada 234.824 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 September: Ada 234.824 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 September: Ada 60.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 September: Ada 60.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.