Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Produksi APD Mandiri

Kompas.com - 04/04/2020, 12:08 WIB
Tsarina Maharani,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan, pandemi virus corona di Tanah Air memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat.

Menurut dia, kelangkaan alat pelindung diri (APD), seperti masker, membuka kesempatan bagi masyarakat memproduksi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

"Kami mungkin melihat ini ada peluang juga dari sisi ekonomi," kata Zulkieflimansyah dalam diskusi "Daerah Menghadapi Corona" yang diselenggarakan Populi Center dan Smart FM Network, Sabtu (4/4/2020).

Baca juga: Bertambah 2, Kasus Positif Covid-19 di NTB Jadi 8 Orang

"Cara bepikir ini harus diubah. Bikin masker teknologinya enggak canggih-canggih amat, bisa kita bikin di sini. APD kita bisa bikin sendiri di sini," lanjut dia.

Selain itu, cairan disinfektan yang juga kini jadi kebutuhan bisa diproduksi secara mandiri.

Menurut Zulkieflimansyah, pandemi virus corona ini sekaligus menggeliatkan kebanggaan tentang produk-produk dalam negeri.

"Ini celah bagi kita untuk meng-introduce semangat yang selama ini kita lupakan, bangga menggunakan produk kita sendiri," ujar Zulkieflimansyah.

Baca juga: Pasien Ketujuh Positif Corona di NTB Pernah Ikut Tabligh Akbar di Makassar

Dia mengatakan hal ini sudah terbukti di NTB. Zulkieflimansyah menyatakan Usaha Kecil Masyarakat (UKM) menjadi hidup di tengah pandemi virus corona.

"Sekarang di NTB tidak lagi langka. Sekarang kami bikin sndiri. UKM jadi hidup, ketimbang kita teriak-teriak di media sosial, di tempat tidur, kita bikin sendiri sekarang," kata dia.

"Nah, sekarang APD ngapain kita impor? Kita capacity, capability untuk memproduksi sendiri. Ini kesempatannya," imbuhnya.

Berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah, Zulkieflimansyah mengatakan Presiden Joko Widodo intens berkomunikasi dengan pemerintah daerah.

Baca juga: Banyak Warga Mudik, Jumlah ODP di NTB Mencapai 1.025 Orang

Ia mengatakan kebijakan pemerintah daerah beriringan dengan pemerintah pusat.

"Langkah kami ini betul-betul terukur, berkoordinasi pemerintah pusat dan dalam hal ini juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota," kata Zulkieflimansyah.

"Tentu tugas kami yang utama adalah, pertama, bagaimana mengatur ritme supaya mampu mengantisipasi wabah virus corona dengan baik dan persoalan teknis kesehatan lain," lanjutnya.

Ia pun mengatakan dapat memahami kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat, seperti misalnya keputusan belum ditetapkan karantina wilayah atau lockdown.

Menurut Zulkieflimansyah, peringatan soal pembatasan sosial atau social distancing sudah cukup.

Namun, ia meminta dampak ekonomi terhadap masyarakat juga betul-betul diperhatikan jika pandemi ini berlangsung lama.

"Kami apresiasi apa yg dilakukan pemerintah dan mengerti betul pertimbangan-pertimbangannya, karena itu kami rasakan sendiri. Kami paksakan orang social distancing, kemudian tetap berada di rumah, kalau dampak ekonomi sosialnya tidak diperhatikan kasihan juga," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com