Istana Perhatikan Tuntutan Buruh soal Pembahasan RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 03/04/2020, 18:56 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (26/2/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (26/2/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, Presiden Joko Widodo memberi perhatian khusus terkait rencana unjuk rasa serikat buruh yang meminta agar pemerintah dan DPR tak melanjutkan pembahasan omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja di tengah berlangsungnya pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Sudah menjadi atensi. Sedang dalam proses pembahasan di internal Istana," ujar Dini melalui pesan singkat, Jumat (3/4/2020).

Terlebih, di tengah pandemi Covid-19 ini, pemerintah telah mengimbau agar masyarakat tak berkerumun untuk memutus mata rantai penularan virus corona.

Baca juga: Tanpa Partisipasi Publik, Omnibus Law Cipta Kerja Jadi Cacat Moral

Politisi PSI yang kini jadi Staf Khusus Presiden, Dini PurwonoFabian Januarius Kuwado Politisi PSI yang kini jadi Staf Khusus Presiden, Dini Purwono
Namun saat ditanya kepastian soal apakah Presiden bakal mengeluarkan keputusan resmi untuk tak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja bersama DPR, Dini mengaku tak tahu.

"Belum tahu," papar dia.

Untuk diketahui, pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja dipastikan berlanjut di DPR. Rapat paripurna DPR menyepakati pembahasan draf RUU Cipta Kerja diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg).

"Surat Presiden tanggal 7 Februari berkenaan RUU tentang Cipta Kerja yang telah dibawa dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah dan telah disepakati untuk diserahkan kepada Badan Legislasi," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Aksi tersebut akan dilakukan pada pertengahan April dengan melibatkan 50.000 buruh se-Jabodetabek.

Said mengatakan, aksi buruh akan dipusatkan di depan gedung DPR.

Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Berencana Gelar Unjuk Rasa di DPR

"Kalau ada sebagian pihak yang tidak sependapat dengan aksi puluhan ribu buruh ini, tanyakan pada lembaga DPR. DPR yang telah memulai dan menabuh," ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Menurut Said, DPR tidak memiliki hati dan empati terhadap para buruh dengan tetap melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja.

Said mengatakan, DPR sebaiknya fokus membantu pemerintah untuk mengatasi penyebaran Covid-19, terutama terkait nasib buruh yang rentan terkena PHK karena wabah virus corona.

"DPR tidak punya hati nurani dan tidak memiliki empati kepada jutaan buruh yang sampai saat ini bertaruh nyawa dengan tetap bekerja di pabrik-pabrik, di tengah imbauan social distancing," kata Said.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akhir Perburuan eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Buka Rakornas, Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Buka Rakornas, Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
Ini Sebaran 467 Kasus Baru Covid-19: DKI Penambahan Tertinggi

Ini Sebaran 467 Kasus Baru Covid-19: DKI Penambahan Tertinggi

Nasional
ICW Pernah Minta Informasi soal Kartu Prakerja, tetapi Tak Digubris

ICW Pernah Minta Informasi soal Kartu Prakerja, tetapi Tak Digubris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X