Kompas.com - 03/04/2020, 16:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketentuan dalam Pasal 3 ayat 2 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dikritik.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Muhammad Faiz Aziz menilai, intervensi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) memperlambat pengambilan keputusan oleh kepala daerah, khususnya dalam alokasi anggaran.

"Pemberian delegasi terlebih dahulu dalam pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri soal relaksasi kebijakan keuangan daerah akan menghambat pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang cepat dan segera dalam mengimplementasi relaksasi kebijakan keuangan daerah untuk penanggulangan Covid-19 dan situasi perekonomian di daerah," kata Faiz kepada wartawan, Jumat (3/4/2020).

Baca juga: Menkeu Serahkan Perppu tentang Stabilitas Sistem Keuangan ke DPR

Pasal 3 ayat 2 Perppu 1/2020 berbunyi, "Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refoansing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri."

Seharusnya, kata dia, Perppu No 1/2020 memberikan kewenangan penuh bagi pemda dalam mengambil kebijakan keuangan sesuai dengan kondisi masing-masing.

Kemendagri dalam hal ini cukup melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dan merujuk pada peratuan perundang-undangan di bidang keuangan negara atau daerah.

"Semestinya perppu memberikan kewenangan kepada pemerintah paerah langsung dalam mengambil kebijakan tersebut dengan tetap di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri," ujar Faiz.

Baca juga: Puan: DPR Akan Bahas RUU Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020

Catatan lain terhadap Perppu No 1/2020 itu yaitu berkaitan dengan Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan pejabat terkait dalam pelaksanaan perppu tidak dapat dituntut secara perdatau atau pidana.

Faiz mengatakan "pelindungan" yang diberikan pada pejabat pengambil dan pelaksana kebijakan itu mesti dipahami sebagai koridor dan batasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang,

"'Itikad baik' adalah standar dalam perumusan kebijakan publik, sehingga apabila ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dan benturan kepentingan dalam pengambilan serta pelaksanaan kebijakan publik, berarti perlu tetap dimungkinkan adanya penuntutan pidana atau perdata," ujarnya.

Baca juga: Topang Ekonomi, DPR Apresiasi Pemerintah Terbitkan Perppu Corona

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

Nasional
Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

Nasional
Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Nasional
KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

Nasional
DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 1, 'Work From Office' Bisa 100 Persen

Jabodetabek PPKM Level 1, "Work From Office" Bisa 100 Persen

Nasional
Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Nasional
Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Nasional
Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.