Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khawatir Covid-19 Menyebar, Wapres Dorong MUI Keluarkan Fatwa Haram Mudik

Kompas.com - 03/04/2020, 16:53 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku telah mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa haram tentang mudik dalam situasi Covid-19 seperti saat ini.

"Kami sudah mendorong MUI untuk menyatakan bahwa pada saat sekarang itu, mudik itu haram hukumnya," ujar Ma'ruf saat video conference dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jumat (3/4/2020).

Ia mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19 MUI sudah mengeluarkan beberapa fatwa seperti fatwa tentang shalat Jumat, penanganan jenazah, hingga shalat tanpa wudhu dan tayamum bagi petugas medis.

Baca juga: Saat Jokowi Putuskan Tak Melarang Mudik di Tengah Wabah Virus Corona

Oleh karena itu, terkait dengan mudik ini, ia pun akan meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa juga.

Pasalnya, mudik menjadi salah satu kekhawatiran daerah untuk penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.

"Nanti saya akan coba dorong lagi MUI untuk mengeluarkan (fatwa mudik haram)," kata Ma'ruf.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik.

Baca juga: Purwakarta Batasi Hilir Mudik Kendaraan AKDP dan Bolehkan Angkot Tetap Beroperasi

Menurut dia, fatwa ulama akan lebih didengar oleh masyarakat karena selama ini banyak masyarakat yang berdalih dengan ayat serta syariat.

"Nanti kalau MUI bisa keluar fatwa, tugas saya sebagai umaro (pemimpin) tinggal menguatkan. Jadi mohon inovasi Pak Wapres adalah menghasilkan fatwa yang menguatkan demi keselamatan dan menjauhi kemudaratan," ujar Ridwan Kamil.

Adapun dalam laporannya, Ridwan menyebutkan, apabila mudik bisa dikendalikan, maka ia yakin di daerah-daerah pelosok bisa aman terkendali secara terukur dari Covid-19.

Sebab, kata dia, selama ini faktor mudik masyarakat daerah dari perantauan membuat pemerintah daerah Jawa Barat waswas.

Baca juga: Cerita Staf Ridwan Kamil Sembuh dari Covid-19, Saksikan Perjuangan Tim Medis Rawat Pasien Corona

Dalam catatan Ridwan Kamil, yang mudik sudah ada 70.000. Sudah ada catatan kami yang mudik duluan ke Jawa Barat.

"Artinya kami tiba-tiba mendapati 70.000 ODP baru, padahal ODP ini semuanya sedang kami tes dengan rapid test," ucap Kang Emil.

"Jadi kalau kedatangan lagi puluh-puluh ribu mudik, kami kehabisan alat tes untuk meyakinkan bahwa mereka adalah pemudik yang sehat," kata dia.

Namun kenyataannya, kata dia, di antara para pemudik itu banyak yang tidak sehat.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com