Anggota Fraksi Nasdem Minta Komisi III Tak Buru-buru Bahas RKUHP

Kompas.com - 03/04/2020, 15:14 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari meminta, Komisi III DPR tidak terburu-buru membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Sebab, RUU tersebut tidak memiliki urgensi untuk dibahas di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

"RKUHP bisa ditunda dahulu pembahasannya, menunggu wabah Covid-19 ini reda agar memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan," kata Taufik ketika dihubungi wartawan, Jumat (3/4/2020).

Baca juga: ICJR: Masih Banyak Pasal Bermasalah dan Over-kriminalisasi dalam RKUHP

Taufik mengatakan, Fraksi Nasdem menginginkan agar RKUHP dibahas lebih mendalam, tidak hanya fokus pada 14 poin yang menjadi kontroversial.

"Kita perlu memastikan lagi soal kejelasan rumusan delik, mens rea yang terkandung di setiap pasal, terutama pasal-pasal baru yang tidak ada di KUHP lama, kalau perlu dilakukan simulasi sehingga tidak terjadi multi tafsir," ujarnya.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan, Fraksi Nasdem ingin mencegah kriminalisasi yang berlebihan dan memastikan asas hukum terpenuhi dalam RKUHP.

"Salah satu yang ingin direvisi oleh Fraksi Partai Nasdem, adalah Pasal 2 dalam RKUHP tersebut yang bertentangan dengan asas legalitas yang menjadi ciri dari hukum pidana," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan yang dilanjutkan dari periode lalu, kembali dibahas DPR.

Baca juga: RKUHP Dibahas di Masa Pandemi Covid-19, DPR dan Pemerintah Dinilai Tak Tunjukan Niat Baik

Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin, mengatakan Komisi III DPR telah melaporkan kedua RUU akan diselesaikan dan disahkan pekan depan.

"Persetujuan terhadap tindak lanjut pembahasan RUU Pemasyarakatan dan RKUHP, kami telah menerima dan berkoordinasi dengan pimpinan Komisi III dan kami menunggu tindak lanjut dari pimpinan Komisi III yang meminta waktu satu pekan dalam rangka pengesahan untuk dibawa ke Keputusan Tingkat II," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 177 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang NTT, 45 Masih Hilang

UPDATE: 177 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang NTT, 45 Masih Hilang

Nasional
Elektabilitas AHY Unggul Dibanding Prabowo Versi Survei, Demokrat Tak Ingin Berpuas Diri

Elektabilitas AHY Unggul Dibanding Prabowo Versi Survei, Demokrat Tak Ingin Berpuas Diri

Nasional
Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Nasional
BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

Nasional
Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Nasional
UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

Nasional
Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Nasional
UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

Nasional
UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

Nasional
UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

Nasional
Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X