Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/04/2020, 15:04 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini menyatakan siap untuk melistriki 433 desa sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

Zulkifli pun menargetkan seluruh desa tersebut bisa terang benderang pada tahun 2020 ini.

"Situasi saat ini Covid dan lain-lain bisa saja ada kendala, tapi kami ingin meyakinkan kepada bapak Presiden Insya Allah seluruh program 433 desa bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2020," kata Zulkifli usai rapat dengan Presiden Jokowi, Jumat (3/4/2020).

"Malah kalau memungkikan 17 Agustus (2020) sebagian besar 433 desa ini sudah terlistriki," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Sesalkan Akses Listrik RI Kalah dari Malaysia dan Vietnam

Zulkifli mengakui ada beberapa kendala yang harus dihadapi dalam menyalurkan aliran listrik ke 433 desa tersebut. Salah satunya yakni terkait lokasi desa yang sulit dijangkau.

"Yang paling sulit medan, infrastruktur, dan kerawanan dari sisi keamanan. Jadi tinggal yang sulit saja. Dari sisi lokasi melacak koordinatnya saja tidak gampang," ujar dia.

Sebagai solusinya, PLN sudah melakukan pemetaan untuk bisa menemukan titik penyaluran terhadap 433 desa itu.

Selain itu, PLN juga tengah mencari sumber energi baru agar desa-desa tersebut bisa terlistriki secara mandiri.

"Karena sangat remote harus bisa menggunakan sumber-sumber energi pada desa tersebut," ucap Zulkifli.

Presiden Jokowi sebelumnya menyoroti masih adanya 433 desa di tanah air yang belum teraliri listrik.

Baca juga: Jokowi Soroti Adanya 433 Desa Belum Teraliri Listrik

Ia meminta jajarannya untuk merumuskan langkah agar listrik bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

"Meskipun jumlahnya sedikit, kalau dibandingkan dengan jumlah desa di seluruh Tanah Air 75.000 desa, tapi apa pun ini harus kita selesaikan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait rasio elektrifikasi pedesaan, Jumat (3/4/2020).

Jokowi merinci 433 desa yang belum berlistrik itu tersebar di empat provinsi.

Di provinsi Papua terdapat 325 desa, Provinsi Papua Barat 102 desa, Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 desa dan provinsi Maluku 1 desa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Jika Jadi Cawapres, Cak Imin Janji Cari Solusi agar Pupuk Mudah Didapat Petani

Jika Jadi Cawapres, Cak Imin Janji Cari Solusi agar Pupuk Mudah Didapat Petani

Nasional
Soal Peresmian Media Center Indonesia Maju, Menkominfo: Tanya yang Bikin

Soal Peresmian Media Center Indonesia Maju, Menkominfo: Tanya yang Bikin

Nasional
RUU DKJ, PAN Usul Gubernur dan Wali Kota di Jakarta Dipilih Rakyat

RUU DKJ, PAN Usul Gubernur dan Wali Kota di Jakarta Dipilih Rakyat

Nasional
Ketua DPP PDI-P Hamka Haq Meninggal Dunia

Ketua DPP PDI-P Hamka Haq Meninggal Dunia

Nasional
KPK Duga Eks Wamenkumham Buka Blokir Hasil RUPS atas Permintaan Tersangka Penyuapnya

KPK Duga Eks Wamenkumham Buka Blokir Hasil RUPS atas Permintaan Tersangka Penyuapnya

Nasional
Mayjen Saleh Mustafa Resmi Jabat Pangkostrad

Mayjen Saleh Mustafa Resmi Jabat Pangkostrad

Nasional
Ketika Cak Imin Berkelakar Ada Pejabat yang Pindahkan Matahari karena Kepanasan...

Ketika Cak Imin Berkelakar Ada Pejabat yang Pindahkan Matahari karena Kepanasan...

Nasional
Sandiaga: Pak Ganjar itu Jokowi 3.0, Sosok Pak Jokowi di 2024

Sandiaga: Pak Ganjar itu Jokowi 3.0, Sosok Pak Jokowi di 2024

Nasional
KPK Sebut Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Janjikan Kasus Pengusaha di Bareskrim Di-SP3

KPK Sebut Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Janjikan Kasus Pengusaha di Bareskrim Di-SP3

Nasional
Di Hadapan Relawan, Cak Imin: Silakan Bandingkan Siapa yang Sungguh-sungguh dan Bergimik Ria

Di Hadapan Relawan, Cak Imin: Silakan Bandingkan Siapa yang Sungguh-sungguh dan Bergimik Ria

Nasional
Ingin Debat Capres Berbobot, Fahira Idris: Mulai dengan Perbedaan Pendapat Antarpaslon

Ingin Debat Capres Berbobot, Fahira Idris: Mulai dengan Perbedaan Pendapat Antarpaslon

Nasional
KPK Duga Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Terima Suap dan Gratifikasi Rp 8 Miliar dari Pengusaha

KPK Duga Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Terima Suap dan Gratifikasi Rp 8 Miliar dari Pengusaha

Nasional
TNI Kerahkan 22.893 Prajurit Amankan Natal dan Tahun Baru 2024

TNI Kerahkan 22.893 Prajurit Amankan Natal dan Tahun Baru 2024

Nasional
KPK Masih Kejar Uang Pengganti Kasus E-KTP

KPK Masih Kejar Uang Pengganti Kasus E-KTP

Nasional
KPK Tetapkan Penyuap Eks Wamenkumham sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Penyuap Eks Wamenkumham sebagai Tersangka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com