Pemerintah Minta Pekerja Migran Tidak Pulang ke Indonesia Selama Pandemi Covid-19

Kompas.com - 03/04/2020, 13:31 WIB
Sejumlah pekerja migran Indonesia yang dideportasi yang dideportasi dari Malaysia sedang antre pemeriksaan kesehatan oleh petugas Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kalbar, Sabtu (21/3/2020). KOMPAS.COM/HENDRA CIPTASejumlah pekerja migran Indonesia yang dideportasi yang dideportasi dari Malaysia sedang antre pemeriksaan kesehatan oleh petugas Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kalbar, Sabtu (21/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap ratusan ribu WNI pekerja migran di Malaysia yang akan pulang ke Tanah Air imbas dari kebijakan lockdown  yang diterapkan negara tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk melindungi rakyat di Indonesia, sekaligus meminta kesadaran pekerja migran agar tidak kembali dulu ke Indonesia.

“Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi warganya sekaligus meminta kesadaran WNI untuk sementara tidak kembali ke Indonesia dalam situasi masih tingginya penyebaran Covid-19 di Indonesia,” ujar Muhadjir saat memimpin rapat tingkat menteri, dikutip dari siaran pers, Jumat (3/4/2020).

Baca juga: RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Diprioritaskan untuk Pasien Pekerja Migran

Ia mengatakan, pemerintah memerlukan strategi penanganan yang tepat karena jumlah pekerja migran dan anak buah kapal (ABK) yang akan pulang sangat banyak.

Muhadjir mengatakan, mereka yang pulang ke Tanah Air dipastikan akan dalam kondisi sehat dan negatif Covid-19.

"Perlu strategi penanganan yang tepat lantaran banyaknya jumlah PMI dan ABK yang dipulangkan. Salah satunya, mereka yang masuk akan dipastikan dalam kondisi sehat dan negatif Covid-19," kata Muhadjir.

Baca juga: Malaysia Deportasi Pekerja Migran Indonesia di Tengah Lockdown, Migrant Care Minta Pemerintah Protes

Terkait kepulangan pekerja migran, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berkoordinasi.

Antara lain dengan menambah petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) oleh Kementerian Kesehatan dan bantuan dari TNI/Polri saat melakukan screening kedatangan mereka.

"Bagi WNI yang terpantau dalam kondisi kurang atau tidak sehat, akan langsung mendapat perawatan khusus di rumah sakit rujukan," kata Muhadjir.

Sementara WNI yang sehat akan diizinkan langsung kembali ke daerah asalnya dengan melakukan karantina pribadi selama 14 hari dan dimonitor oleh pihak pemerintah daerah.

Baca juga: 32.192 Pekerja Migran Kembali ke Indonesia karena Pandemi Corona

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto

Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto

Nasional
Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt

Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt

Nasional
Kemenkes Jelaskan Tingkat Penularan Covid-19 jika Masyarakat Abai Pakai Masker

Kemenkes Jelaskan Tingkat Penularan Covid-19 jika Masyarakat Abai Pakai Masker

Nasional
MAKI Duga Eks Politikus Nasdem Berupaya Hilangkan Barang Bukti Dalam Perkara Djoko Tjandra

MAKI Duga Eks Politikus Nasdem Berupaya Hilangkan Barang Bukti Dalam Perkara Djoko Tjandra

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Pemerintah hingga KPU Dinilai Pertaruhkan Nyawa Rakyat

Pilkada di Tengah Pandemi, Pemerintah hingga KPU Dinilai Pertaruhkan Nyawa Rakyat

Nasional
Kemenko PMK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Berturut-turut

Kemenko PMK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Berturut-turut

Nasional
Mendagri Akui Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Timbulkan Kontroversi

Mendagri Akui Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Timbulkan Kontroversi

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 252.923, Bertambah 4.071

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 252.923, Bertambah 4.071

Nasional
Komisi I Belum Menerima Draf Perpres tentang Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Komisi I Belum Menerima Draf Perpres tentang Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tenaga Medis Pasien Covid-19 akan Difasilitasi Swab Test Gratis

Tenaga Medis Pasien Covid-19 akan Difasilitasi Swab Test Gratis

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Kemkominfo Himbau Masyarakat Ingat 3M

Cegah Penularan Covid-19, Kemkominfo Himbau Masyarakat Ingat 3M

Nasional
JK: Stok Darah di PMI Menurun hingga 50 Persen

JK: Stok Darah di PMI Menurun hingga 50 Persen

Nasional
Doni Monardo: Yang Tak Bisa Dihindari dari Pilkada adalah Adanya Kerumunan

Doni Monardo: Yang Tak Bisa Dihindari dari Pilkada adalah Adanya Kerumunan

Nasional
JK Minta Masyarakat Tak Takut Donasikan Darah di Tengah Pandemi

JK Minta Masyarakat Tak Takut Donasikan Darah di Tengah Pandemi

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X