3 KRI Disiagakan di Batam untuk Angkut 20.000 Migran dari Malaysia

Kompas.com - 03/04/2020, 13:07 WIB
Sejumlah WNI terdampak lockdown di Malaysia akan dipulangkan ke Sumatera Utara dari Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Dumai di Dumai, Riau, Selasa (31/3/2020). WNI terdampak lockdown pandemi wabah COVID-19 di Malaysia ke tanah air lewat Pelabuhan Dumai terancam tidak bisa pulang ke daerah asalnya seperti ke sejumlah kota di Sumut dan Sumbar yang sudah ada memberlakukan karantina daerah. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/nz
ANTARA FOTO/Aswaddy HamidSejumlah WNI terdampak lockdown di Malaysia akan dipulangkan ke Sumatera Utara dari Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Dumai di Dumai, Riau, Selasa (31/3/2020). WNI terdampak lockdown pandemi wabah COVID-19 di Malaysia ke tanah air lewat Pelabuhan Dumai terancam tidak bisa pulang ke daerah asalnya seperti ke sejumlah kota di Sumut dan Sumbar yang sudah ada memberlakukan karantina daerah. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak tiga kapal perang RI (KRI) Landing Platform Dock (LPD) disiagakan di Batam, Kepulauan Riau, guna mengangkut kepulangan 20.000 pekerja migran di Malaysia.

"Kemarin sudah disampaikan dari Kemenko Maritim, bahwasanya akan ada 20.000 personel (pekerja migran dari Malaysia)," ujar Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya Yudo Margonodi Graha BNPB, Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Yudo menjelaskan, ketiga KRI itu disiagakan untuk mengangkut pekerja migran dengan tujuan Pulau Jawa dan Kota Makassar.

Baca juga: Malaysia Lockdown, Pemerintah Perketat TKI yang Pulang ke Tanah Air

Dia mengatakan, penempatan tiga KRI itu di Batam dengan alasan agar bisa langsung bergerak apabila sudah ada keputusan waktu penjemputan.

"Jadi sewaktu-waktu digunakan untuk mengangkut personel, khususnya yang ke Jawa sudah siap semuanya di Batam," terang Yudo.

Dalam kesempatan itu, Yudo juga menjelaskan, Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pulau Galang, Kepulauan Riau setelah beroperasi akan diprioritaskan untuk pekerja migran Indonesia yang terjangkit virus corona.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini dikhususkan untuk pasien-pasien dari yang dari luar negeri, yaitu migran, diutamakan," ujar Yudo, Jumat (3/4/2020).

Yudo mengatakan, pihaknya juga telah menentukan bahwa rumah sakit dadakan itu diperuntukkan bagi pasien yang mengalami gejala ringan hingga sedang.

Namun, apabila nantinya tidak ada pasien yang berasal dari pekerja migran, akan digunakan pasien yang tak tertampung di rumah sakit daerah tersebut.

Baca juga: Mendagri Keluarkan Surat Edaran soal Pencegahan dan Penanganan Covid-19 bagi TKI, Begini Bunyinya

"Apabila nanti dari migran tidak ada, juga bisa digunakan untuk masyarakat, khususnya dari rumah sakit-rumah sakit di sana yang tidak bisa menampung, sehingga bisa digunakan rumah sakit darurat di Pulau Galang ini," kata dia.

Sementara itu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat, sebayak 32.192 pekerja migran Indonesia (PMI) telah pulang ke Tanah Air menyusul meluasnya pandemi virus corona.

Deputi Pelindungan BP2MI Anjar Prihantoro mengatakan, para pekerja itu pulang dari sejumlah negara yang terdampak Covid-19.

"Sesuai rekapitulasi data BP2MI, jumlah kepulangan PMI berdasarkan negara penempatan hingga periode 29 Maret 2020, terdapat sebanyak 33.503 PMI dari sejumah 85 negara penempatan," kata Anjar melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (30/3/2020).

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Reshuffle Kabinet, Jubir Jokowi: Tak Seorang Pun Tahu Kecuali Presiden

Isu Reshuffle Kabinet, Jubir Jokowi: Tak Seorang Pun Tahu Kecuali Presiden

Nasional
Wapres: Persoalan Utama Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Bukan karena Anggaran

Wapres: Persoalan Utama Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Bukan karena Anggaran

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.057 Kasus Baru Covid-19, Jateng Tertinggi dengan 308

UPDATE: Sebaran 2.057 Kasus Baru Covid-19, Jateng Tertinggi dengan 308

Nasional
Puan Tekankan Pentingnya Rencana Global Akhiri Pandemi

Puan Tekankan Pentingnya Rencana Global Akhiri Pandemi

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 10 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 10 Saksi

Nasional
UPDATE: 49.655.718 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 49.655.718 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 38.652 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 38.652 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Kata Istana soal Calon Panglima TNI Baru

Ini Kata Istana soal Calon Panglima TNI Baru

Nasional
Sebaran 124 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Sebaran 124 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Soal TWK Pegawai KPK, Jubir Jokowi: Presiden Hormati Kesopanan Ketatanegaraan

Soal TWK Pegawai KPK, Jubir Jokowi: Presiden Hormati Kesopanan Ketatanegaraan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 pada Anak Pasca-PTM dan Pembukaan Mal

Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 pada Anak Pasca-PTM dan Pembukaan Mal

Nasional
KPU Akan Berikan Laporan soal Penyelenggaraan Pemilu 2019 ke Partai Politik

KPU Akan Berikan Laporan soal Penyelenggaraan Pemilu 2019 ke Partai Politik

Nasional
Wapres: Peran Masyarakat Tetap Utama dalam Tangani Covid-19

Wapres: Peran Masyarakat Tetap Utama dalam Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: 275.768 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 3,98 Persen

UPDATE: 275.768 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 3,98 Persen

Nasional
Fraksi PDI-P Minta Pemerintah Timbang Ulang Pemilu 15 Mei 2024, Ini Alasannya

Fraksi PDI-P Minta Pemerintah Timbang Ulang Pemilu 15 Mei 2024, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.