Kompas.com - 03/04/2020, 12:42 WIB
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (30/3/2020). Rapat tersebut beragendakan penyampaian pidato ketua DPR dan laporan Komisi XI mengenai hasil fit and proper test tiga Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc. Rivan Awal LinggaKetua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (30/3/2020). Rapat tersebut beragendakan penyampaian pidato ketua DPR dan laporan Komisi XI mengenai hasil fit and proper test tiga Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak DPR untuk memprioritaskan lebih dulu pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Pasalnya, saat ini DPR justru menargetkan pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) krusial dan tidak berkaitan dengan penanganan wabah Covid-19.

"Membahas poin-poin yang relevan saja dengan kondisi tanggap darurat saat ini, seperti pembahasan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, pembahasan RUU Perubahan APBN, dan pembahasan RUU lainnya yang relevan dengan penanganan Covid-19," kata perwakilan koalisi, Ardi Manto Adiputra dalam keterangan tertulis, Kamis (2/3/2020).

Baca juga: Pelibatan Publik dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Diragukan

Selain itu, Ardi juga minta DPR untuk menghentikan pembahasan dan pengesahan semua RUU kontroversial, seperti RUU Mahkamah Konstitusi, RUU ASN, RKUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Cipta Kerja.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan juga menyayangkan sikap DPR yang membahas sejumlah RUU kontroversial di tengah pandemi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pembahasan RUU krusial seperti RKUHP dan RUU Permasyarakatan di tengah pandemi Covid-19 dinilai tidak patut dilakukan.

"Membahas beberapa RUU yang masih krusial dan menjadi perhatian masyarakat seperti RUU Mahkamah Konstitusi, RUU ASN, RKUHP, dan RUU Pemasyarakatan di tengah status darurat kesehatan seperti saat ini merupakan sebuah tindakan yang tidak patut," ujar Ardi.

Baca juga: Pusako: DPR dan Pemerintah Semestinya Tak Munculkan Polemik Pembahasan RUU

 

Ardi mengatakan pembahasan tersebut juga mengamputasi aspirasi masyarakat dan terkesan mengutamakan kepentingan elite.

Padahal, dalam situasi seperti ini seharusnya DPR lebih mementingkan kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Sebelumnya diberitakan, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan yang sempat ditunda pengesahannya pada periode lalu, akan kembali dibahas di DPR.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Nasional
Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Nasional
Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

Nasional
Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Nasional
Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Nasional
Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Nasional
Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Nasional
Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

Nasional
KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

Nasional
Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Nasional
Wamenlu Ungkap 3 Isu yang Akan Jadi Tantangan hingga 2022

Wamenlu Ungkap 3 Isu yang Akan Jadi Tantangan hingga 2022

Nasional
Tidak Hanya Kesehatan, Prinsip Pelayanan Sosial, Ekonomi, hingga Psikologi Lansia Juga Perlu Diperhatikan

Tidak Hanya Kesehatan, Prinsip Pelayanan Sosial, Ekonomi, hingga Psikologi Lansia Juga Perlu Diperhatikan

Nasional
Komnas HAM: Kehadiran Presiden Jokowi Makin Ditunggu untuk Selesaikan Masalah TWK di KPK

Komnas HAM: Kehadiran Presiden Jokowi Makin Ditunggu untuk Selesaikan Masalah TWK di KPK

Nasional
Banyak Hambatan, Koordinasi Pemerintah soal Program Khusus Lansia Dinilai Kurang

Banyak Hambatan, Koordinasi Pemerintah soal Program Khusus Lansia Dinilai Kurang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.