Kompas.com - 03/04/2020, 12:42 WIB
Pekerja memindahkan beton untuk diangkut saat pembukaan jalur utama karantina wilayah di Jalan Sultan Agung, Tegal, Jawa Tengah, Kamis (2/4/2020). Pemerintah Kota Tegal membuka kembali lima jalur utama masuk ke Kota Tegal pasca karantina wilayah sementara 31 jalur lainnya masih ditutup. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/foc. ANTARA FOTO/Oky LukmansyahPekerja memindahkan beton untuk diangkut saat pembukaan jalur utama karantina wilayah di Jalan Sultan Agung, Tegal, Jawa Tengah, Kamis (2/4/2020). Pemerintah Kota Tegal membuka kembali lima jalur utama masuk ke Kota Tegal pasca karantina wilayah sementara 31 jalur lainnya masih ditutup. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah tak memblokir jalan dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menyatakan, dalam menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, Mendagri Tito Karnavian telah mengingatkan kepala daerah terkait pemblokiran jalan.

Ia menambahkan, Mendagri bersama jajaran Kemendagri telah menghubungi dan meminta kepala daerah agar membuka pemblokiran jalan yang menghambat distribusi logistik kebutuhan pokok dan kesehatan masyarakat.

Baca juga: Cegah Pemudik, 2 Desa di Kabupaten Tasikmalaya Lakukan Karantina Mandiri

"Mendagri mengingatkan bahwa distribusi logistik kebutuhan pokok masyarakat, pemenuhan kebutuhan alat serta barang dan bahan untuk menggerakkan perekonomian serta pemenuhan kebutuhan bidang kesehatan khusus percepatan penanganan Covid-19 tidak boleh terhambat," kata Bahtiar melalui keterangan tertulis, Jumat (3/4/2020).

"Karena logistik adalah hal yang sangat esensial dan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat," lanjut dia.

Mendagri, lanjut Bahtiar, menyatakan, semua daerah punya tanggung jawab besar dalam mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 sesuai kebijakan PSBB.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, pemblokiran jalan sangat kontra produktif jika menghambat arus keluar masuk distribusi logistik, barang kebutuhan pokok pangan masyarakat atau alat kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tenaga medis.

"Memang kita harus mencegah penularan dan penyebaran Covid-19, namun Pemda juga berkewajiban memastikan kelancaran distribusi logistik bahan pokok masyarakat, bahan yang menggerakan perekonomian masyarakat, dan logistik kesehatan masyarakat," papar Bahtiar.

"Gugus Tugas di daerah harus aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19," lanjut dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur kepala daerah yang memblokade jalan sehingga membuat distribusi logistik terganggu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Nasional
Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Nasional
Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Nasional
Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Nasional
Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Nasional
PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Nasional
UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Nasional
Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Nasional
Luhut: Liga 2 Bisa Digelar di Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Jawa Bali

Luhut: Liga 2 Bisa Digelar di Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Jawa Bali

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.932 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 1.932 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Ini Syarat Terbaru Masuk Bioskop Selama PPKM Jawa-Bali hingga 4 Oktober

Ini Syarat Terbaru Masuk Bioskop Selama PPKM Jawa-Bali hingga 4 Oktober

Nasional
UPDATE: Kasus Harian Covid-19 Kembali di Bawah 2.000 Setelah Lebih dari Setahun

UPDATE: Kasus Harian Covid-19 Kembali di Bawah 2.000 Setelah Lebih dari Setahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.