Kemendagri Minta Pemda Tak Blokir Jalan dalam Terapkan PSBB

Kompas.com - 03/04/2020, 12:42 WIB
Pekerja memindahkan beton untuk diangkut saat pembukaan jalur utama karantina wilayah di Jalan Sultan Agung, Tegal, Jawa Tengah, Kamis (2/4/2020). Pemerintah Kota Tegal membuka kembali lima jalur utama masuk ke Kota Tegal pasca karantina wilayah sementara 31 jalur lainnya masih ditutup. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/foc. ANTARA FOTO/Oky LukmansyahPekerja memindahkan beton untuk diangkut saat pembukaan jalur utama karantina wilayah di Jalan Sultan Agung, Tegal, Jawa Tengah, Kamis (2/4/2020). Pemerintah Kota Tegal membuka kembali lima jalur utama masuk ke Kota Tegal pasca karantina wilayah sementara 31 jalur lainnya masih ditutup. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) meminta pemerintah tak memblokir jalan dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB).

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menyatakan, dalam menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, Mendagri Tito Karnavian telah mengingatkan kepala daerah terkait pemblokiran jalan.

Ia menambahkan, Mendagri bersama jajaran Kemendagri telah menghubungi dan meminta kepala daerah agar membuka pemblokiran jalan yang menghambat distribusi logistik kebutuhan pokok dan kesehatan masyarakat.

Baca juga: Cegah Pemudik, 2 Desa di Kabupaten Tasikmalaya Lakukan Karantina Mandiri

"Mendagri mengingatkan bahwa distribusi logistik kebutuhan pokok masyarakat, pemenuhan kebutuhan alat serta barang dan bahan untuk menggerakkan perekonomian serta pemenuhan kebutuhan bidang kesehatan khusus percepatan penanganan Covid-19 tidak boleh terhambat," kata Bahtiar melalui keterangan tertulis, Jumat (3/4/2020).

"Karena logistik adalah hal yang sangat esensial dan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat," lanjut dia.

Mendagri, lanjut Bahtiar, menyatakan, semua daerah punya tanggung jawab besar dalam mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 sesuai kebijakan PSBB.

Namun, pemblokiran jalan sangat kontra produktif jika menghambat arus keluar masuk distribusi logistik, barang kebutuhan pokok pangan masyarakat atau alat kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tenaga medis.

"Memang kita harus mencegah penularan dan penyebaran Covid-19, namun Pemda juga berkewajiban memastikan kelancaran distribusi logistik bahan pokok masyarakat, bahan yang menggerakan perekonomian masyarakat, dan logistik kesehatan masyarakat," papar Bahtiar.

"Gugus Tugas di daerah harus aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19," lanjut dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur kepala daerah yang memblokade jalan sehingga membuat distribusi logistik terganggu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Nasional
Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Nasional
Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Nasional
Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Nasional
Menteri LHK Klaim Hulu Daerah Aliran Sungai Barito Masih Terjaga Baik

Menteri LHK Klaim Hulu Daerah Aliran Sungai Barito Masih Terjaga Baik

Nasional
Soal Perpres Pencegahan Ekstremisme, Moeldoko: Kita Mesti Rasional

Soal Perpres Pencegahan Ekstremisme, Moeldoko: Kita Mesti Rasional

Nasional
Pengadaan Citra Satelit Diduga Dikorupsi, KPK: Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Pengadaan Citra Satelit Diduga Dikorupsi, KPK: Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X