Kemendagri Minta Pemda Tak Blokir Jalan dalam Terapkan PSBB

Kompas.com - 03/04/2020, 12:42 WIB
Pekerja memindahkan beton untuk diangkut saat pembukaan jalur utama karantina wilayah di Jalan Sultan Agung, Tegal, Jawa Tengah, Kamis (2/4/2020). Pemerintah Kota Tegal membuka kembali lima jalur utama masuk ke Kota Tegal pasca karantina wilayah sementara 31 jalur lainnya masih ditutup. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/foc. ANTARA FOTO/Oky LukmansyahPekerja memindahkan beton untuk diangkut saat pembukaan jalur utama karantina wilayah di Jalan Sultan Agung, Tegal, Jawa Tengah, Kamis (2/4/2020). Pemerintah Kota Tegal membuka kembali lima jalur utama masuk ke Kota Tegal pasca karantina wilayah sementara 31 jalur lainnya masih ditutup. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) meminta pemerintah tak memblokir jalan dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB).

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menyatakan, dalam menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, Mendagri Tito Karnavian telah mengingatkan kepala daerah terkait pemblokiran jalan.

Ia menambahkan, Mendagri bersama jajaran Kemendagri telah menghubungi dan meminta kepala daerah agar membuka pemblokiran jalan yang menghambat distribusi logistik kebutuhan pokok dan kesehatan masyarakat.

Baca juga: Cegah Pemudik, 2 Desa di Kabupaten Tasikmalaya Lakukan Karantina Mandiri

"Mendagri mengingatkan bahwa distribusi logistik kebutuhan pokok masyarakat, pemenuhan kebutuhan alat serta barang dan bahan untuk menggerakkan perekonomian serta pemenuhan kebutuhan bidang kesehatan khusus percepatan penanganan Covid-19 tidak boleh terhambat," kata Bahtiar melalui keterangan tertulis, Jumat (3/4/2020).

"Karena logistik adalah hal yang sangat esensial dan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat," lanjut dia.

Mendagri, lanjut Bahtiar, menyatakan, semua daerah punya tanggung jawab besar dalam mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 sesuai kebijakan PSBB.

Namun, pemblokiran jalan sangat kontra produktif jika menghambat arus keluar masuk distribusi logistik, barang kebutuhan pokok pangan masyarakat atau alat kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tenaga medis.

"Memang kita harus mencegah penularan dan penyebaran Covid-19, namun Pemda juga berkewajiban memastikan kelancaran distribusi logistik bahan pokok masyarakat, bahan yang menggerakan perekonomian masyarakat, dan logistik kesehatan masyarakat," papar Bahtiar.

"Gugus Tugas di daerah harus aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19," lanjut dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur kepala daerah yang memblokade jalan sehingga membuat distribusi logistik terganggu.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X