Kompas.com - 03/04/2020, 11:56 WIB
Pimpinan DPR Azis Syamsuddin (tengah) dan Rahmat Gobel (kiri) memimpin Rapat Paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Rapat mengagendakan pembahasan tindak lanjut RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan. ANTARA FOTO/Raqilla/pus/foc.
RAQILLAPimpinan DPR Azis Syamsuddin (tengah) dan Rahmat Gobel (kiri) memimpin Rapat Paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Rapat mengagendakan pembahasan tindak lanjut RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan. ANTARA FOTO/Raqilla/pus/foc.

Feri pun meminta publik untuk terus mengawal dan mengkritisi kinerja DPR dan pemerintah di tengah pandemi virus corona ini.

Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Stabilitas Ekonomi demi menghadapi situasi kedaruratan ini.

Dia berharap kebijakan dan sikap pemerintah konsisten dengan kebijakan tersebut.

"Publik harus ingatkan mereka bersama-sama. Seluruh rapat dan persidangan bertujuan untuk penanggulangan Covid-19. Bukan untuk kepentingan bisnis, kelompok, atau partai tertentu yang kemudian diperjuangkan di tengah bencana," ujar Feri.

Baca juga: PSHK: Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Saat Wabah Covid-19 Bisa Rugikan Pemerintah

Desakan sejumlah kelompok masyarakat sipil agar DPR dan Pemerintah menunda pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja di tengah wabah virus corona tak dipedulikan.

Rapat Paripurna DPR pada Kamis (2/4//2020), membacakan surat presiden (surpres) tentang draf omnibus law RUU Cipta Kerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lewat Rapat Paripurna siang itu, DPR pun menetapkan pembahasan daf RUU Cipta Kerja diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg).

"Surat Presiden tanggal 7 Februari berkenaan RUU tentang Cipta Kerja yang telah dibawa dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah dan telah disepakati untuk diserahkan kepada Badan Legislasi," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Selain itu, DPR juga memutuskan untuk kembali membahas RKUHP dan RUU PAS yang merupakan carry over atau kelanjutan dari periode sebelumnya.

RKUHP dan RUU PAS dibahas oleh panitia kerja (Panja) di Komisi III DPR.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim: Napoleon Bonaparte Lumuri Wajah dan Tubuh Muhammad Kece dengan Kotoran

Bareskrim: Napoleon Bonaparte Lumuri Wajah dan Tubuh Muhammad Kece dengan Kotoran

Nasional
Jokowi Resmikan Rusun Pasar Rumput, Berkapasitas 1.984 Hunian

Jokowi Resmikan Rusun Pasar Rumput, Berkapasitas 1.984 Hunian

Nasional
Jokowi Minta Kemenpora Bangun Pusat Latihan dan Sentra Olahraga untuk Atlet Disabilitas

Jokowi Minta Kemenpora Bangun Pusat Latihan dan Sentra Olahraga untuk Atlet Disabilitas

Nasional
Wali Kota Nonaktif TanjungBalai M Syahrial Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Wali Kota Nonaktif TanjungBalai M Syahrial Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Nasional
Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Nasional
Komisi III Mulai Gelar 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung Hari Ini

Komisi III Mulai Gelar "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung Hari Ini

Nasional
Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Nasional
Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Nasional
4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Nasional
LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.