Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sesalkan Akses Listrik RI Kalah dari Malaysia dan Vietnam

Kompas.com - 03/04/2020, 11:36 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyesalkan peringkat electricity access population atau akses listrik terhadap populasi Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Padahal, Jokowi mengklaim, rasio elektrifikasi hingga saat ini sudah mencapai 99,4 persen.

Angka rasio elektrifikasi Indonesia saat ini meningkat signifikan dibandingkan pada posisi tahun 2014 yang sebesar 84 persen.

Bahkan angka rasio 99,48 persen ini melampaui target RPJMN periode 2015-2019 yang hanya sebesar 96 persen.

Baca juga: Fakta-fakta Listrik Gratis, Syarat hingga Cara Dapatnya

"Namun kita juga harus melihat electricity access population kita berada di peringkat 95," kata Jokowi saat membuka ratas mengenai peningkatan rasio elektrifikasi pedesaan secara virtual, Jakarta, Jumat (3/4/2020).

"Masih tertinggal dari Malaysia peringkat 87, Vietnam peringkat 84, dan Singapura, Thailand, Tiongkok, Korea Selatan berada pada peringkat kedua," sambung dia.

Selain itu, Indonesia juga masih tertinggal dari negara tetangga pada sisi electricity supply quality atau kualitas suplai listrik.

Indonesia berada di peringkat 54, sedangkan Malaysia di 38, Thailand di 31, China 18, dan Singapura peringkat dua.

Jokowi menyebut salah satu faktor Indonesia masih kalah dengan negara tetangga lantaran masih ada 433 desa yang belum teraliri listrik.

Seluruh desa itu berada di empat provinsi yaitu Papua sebanyak 325 desa, Papua Barat sebanyak 102 desa, Nusa Tenggara Timur (NTT) ada 5 desa, dan Maluku 1 desa.

Jokowi pun meminta jajarannya untuk mengidentifikasi atau mendata secara jelas desa-desa tersebut.

Dengan begitu, maka pemerintah dapat menentukan strategi pendekatan serta teknologi yang tepat.

Baca juga: Jokowi Soroti Adanya 433 Desa Belum Teraliri Listrik

Jokowi pun meminta jajarannya mempersiapkan anggaran, regulasi dan kebijakan investasi yang diperlukan untuk mendukung program desa listirk ini.

"Yang ketiga saya minta agar tidak cukup desa berlistrik tetapi juga peningkatan akses warga terutama warga miskin dalam mendapatkan listrik," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com