Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Jika Banyak Orang Pergi ke Daerah, Penyebaran Covid-19 Akan Cepat

Kompas.com - 03/04/2020, 10:09 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, imbauan pemerintah agar masyarakat tidak mudik pada Lebaran 2020, bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

"Kita sadar apabila banyak orang pergi ke daerah lain penyebarannya akan cepat. Oleh karena itu harus ada pemutus mata rantainya, jangan sampai menyebar ke daerah-daerah," ujar Kalla dalam wawancara yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (2/4/2020).

Baca juga: Jusuf Kalla: Pemerintah Pusat Seharusnya Lebih Cepat Bertindak Dibanding Pemda

Kalla pun meminta masyarakat tidak perlu mudik jika tak ingin penyebaran virus corona semakin meluas.

Menurut Kalla, pemerintah pusat juga telah menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan tidak mudik.

"Apapun yang menjadi dilema pasti pemerintah akan memilih pilihan terbaik. Itu semua untuk menyelamatkan orang, tapi konsekuensinya dana, ya kalau dana masih bisa kita cari," terang dia.

Baca juga: Jusuf Kalla: Ada Tiga Masalah yang Harus Diselesaikan Pemerintah Terkait Covid-19

Selain itu, Kalla mengatakan, dalam kondisi pandemi seperti saat ini, perlu ada tindakan cepat yang diambil pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda).

Terkait tindakan, JK justru menilai pemda lebih cepat mengambil tindakan dalam upaya meredam penyebaran virus corona.

"Apa yang dilakukan daerah lebih realistis karena dia yang mengetahui kondisi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta perantau di Jakarta tak mudik karena dapat menularkan Covid-19 kepada keluarga mereka di daerah.

Apalagi, saat ini Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah pasien Covid-19 terbanyak.

Karena itu, bagi mereka yang tak mudik, pemerintah menjanjikan kompensasi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari selama di Jakarta.

"Jadi kami imbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik pasti bawa penyakit. Hampir pasti bawa penyakit. Dan kalau bawa penyakit, di daerah bisa meninggal, bisa keluargamu. Makanya kami anjurkan tidak mudik," ujar Luhut usai rapat bersama Presiden, melalui sambungan konferensi video, Kamis (2/4/2020).

"Karena tidak mudik maka kami beri kompensasi dan itu kami lakukan. Pertimbangan utama kami supaya ekonomi tidak mati sama sekali. Setelah kami hitung, ini pilihan yang terbaik," ucap Luhut.

Baca juga: Saat Jokowi Putuskan Tak Melarang Mudik di Tengah Wabah Virus Corona

Ia mengatakan, Indonesia tidak memberlakukan lockdown seperti di India, Malaysia, dan China.

Opsi lockdown tidak diambil lantaran akan sangat merugikan masyarakat menengah ke bawah.

"Setelah kami hitung, ini pilihan yang terbaik. Katakan kita lockdown (seperti) di India, Malaysia, di China itu juga hanya di Hubei," ujar Luhut.

"Makanya dari pertimbangan semua itu, kami sarankan ke Presiden dan Presiden lebih jernih, kalau itu dilakukan maka dampak yang paling kena adalah masyarakat terbawah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com