Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/04/2020, 08:56 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Usul Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk membebaskan narapidana kasus korupsi mulai dibahas di Istana.

Rencana pembebasan koruptor ini diusulkan Yasonna untuk menghindari kelebihan kapasitas lapas demi mencegah penyebaran virus corona.

Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengaku baru saja menyampaikan usulan kepada Presiden Joko Widodo atas rencana Yasonna tersebut.

Baca juga: Kritik atas Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor di Tengah Wabah Covid-19

"Tim saya sendiri baru saja menyampaikan usulan untuk disampaikan ke Presiden. Jadi masih dalam proses," kata Dini kepada Kompas.com, Jumat (3/4/2020).

Yasonna sendiri sebelumnya sudah memutuskan membebaskan 30.000 napi dewasa dan anak.

Namun, untuk membebaskan napi kasus korupsi, Yasonna tak bisa mengambil keputusan sendiri.

Ia harus mendapat restu Jokowi untuk merevisi Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Baca juga: Yasonna Usul Bebaskan Koruptor karena Covid-19, YLBHI: Ibarat Merampok Saat Bencana

Namun Dini belum mau mengungkapkan apakah timnya merekomendasikan Jokowi untuk menerima atau menolak usul Yasonna untuk merevisi PP tersebut.

Sebab, pembahasan masih terus berlangsung dan belum ada keputusan yang diambil.

Dini juga mengaku belum mengetahui apakah Presiden Jokowi akan menyetujui atau menolak usul yang diajukan Yasonna.

"Untuk usulan revisi ini saya belum dapat info tentang respons Presiden," katanya.

"Kalau belum clear di dalam, enggak bisa dibahas ke luar," sambung Dini.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Tolak Usul Yasonna Bebaskan Koruptor karena Covid-19

Rencana Yasonna membebaskan koruptor di tengah pandemi virus corona ini sebelumnya menuai kritik pedas.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai wacana tersebut hanyalah akal-akalan Yasonna untuk meringankan hukuman para koruptor.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, Yasonna sengaja memanfaatkan wabah Covid-19 sebagai justifikasi untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang memudahkan napi korupsi bebas dari penjara.

"Wacana ini dimunculkan bisa kita sebut aji mumpung, bisa juga kita melihat sebagai peluang sehingga ada akal-akalan untuk mengaitkan kasus corona yang terjadi saat ini dengan upaya untuk merevisi PP 99 Tahun 2012 agar narapidana kasus korupsi bisa menjadi lebih cepat keluar dari selnya," kata Donal dalam konferensi pers, Kamis (2/4/2020).

Berdasarkan catatan ICW, kata Donal, Yasonna telah menggulirkan wacana merevisi PP tersebut sejak periode pertama Yasonna menjabat pada 2015.

Oleh karena itu, ia menilai, wacana revisi PP di tengah wabah Covid-19 tidak didasari oleh alasan kemanusiaan, melainkan untuk meringankan hukuman para koruptor.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Kirim Sampel ke BPOM Terkait 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta

Bareskrim Kirim Sampel ke BPOM Terkait 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta

Nasional
PT Pharos Indonesia Tarik Produk Obat Praxion yang Dikonsumsi Korban Gagal Ginjal Akut

PT Pharos Indonesia Tarik Produk Obat Praxion yang Dikonsumsi Korban Gagal Ginjal Akut

Nasional
Gempa di Turkiye, Muhammadiyah Siap Kirim Relawan Kesehatan dan Kemanusiaan

Gempa di Turkiye, Muhammadiyah Siap Kirim Relawan Kesehatan dan Kemanusiaan

Nasional
Semangat Berapi-api Prabowo, Berulang Kali Singgung soal Pengkhianatan hingga Musuh dalam Selimut

Semangat Berapi-api Prabowo, Berulang Kali Singgung soal Pengkhianatan hingga Musuh dalam Selimut

Nasional
Nasdem Tantang Sandiaga Laporkan Anies Jika Dirugikan soal Utang Piutang Rp 50 M

Nasdem Tantang Sandiaga Laporkan Anies Jika Dirugikan soal Utang Piutang Rp 50 M

Nasional
PKS Ajak Golkar Usung Anies Capres dan Gabung Koalisi Perubahan Sore Ini

PKS Ajak Golkar Usung Anies Capres dan Gabung Koalisi Perubahan Sore Ini

Nasional
Kepemimpinan Duta Besar: Jembatan Diplomasi Kedigdayaan Nusantara

Kepemimpinan Duta Besar: Jembatan Diplomasi Kedigdayaan Nusantara

Nasional
KSAL dan 4 Pati TNI AL Dapat Brevet Kehormatan Artileri Senjata Angkatan Laut

KSAL dan 4 Pati TNI AL Dapat Brevet Kehormatan Artileri Senjata Angkatan Laut

Nasional
KPK Lantik 21 Penyelidik dan Penyidik Baru dari Internal, Polri, dan BPKP

KPK Lantik 21 Penyelidik dan Penyidik Baru dari Internal, Polri, dan BPKP

Nasional
Jokowi: NU Harus Terdepan Membaca Gerak Zaman

Jokowi: NU Harus Terdepan Membaca Gerak Zaman

Nasional
Singgung soal Loyalitas dan Musuh dalam Selimut, Pidato Prabowo Sentil Nasdem hingga Anies?

Singgung soal Loyalitas dan Musuh dalam Selimut, Pidato Prabowo Sentil Nasdem hingga Anies?

Nasional
1 Abad Nahdlatul Ulama, Wapres Harap NU Berkembang Sesuai Zaman

1 Abad Nahdlatul Ulama, Wapres Harap NU Berkembang Sesuai Zaman

Nasional
Ketika Prabowo Bungkam soal Perjanjian dengan Anies dan Sandiaga, Fadli Zon Buka Suara

Ketika Prabowo Bungkam soal Perjanjian dengan Anies dan Sandiaga, Fadli Zon Buka Suara

Nasional
Banser Bawakan 'We Will Rock You', Jokowi: Sekarang Banser Sudah Senang Queen

Banser Bawakan "We Will Rock You", Jokowi: Sekarang Banser Sudah Senang Queen

Nasional
Gempa Bumi M 5,2 Guncang Banten, BMKG: Tetap Tenang, Hindari Bangunan Retak

Gempa Bumi M 5,2 Guncang Banten, BMKG: Tetap Tenang, Hindari Bangunan Retak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.