IAKMI Nilai Kebijakan Social Distancing untuk Cegah Covid-19 Belum Berjalan dengan Baik

Kompas.com - 02/04/2020, 21:57 WIB
Calon penumpang duduk di kursi tunggu yang diberi penanda jarak aman di Stasiun Purwosari, Solo, Jawa Tengah, Senin (23/3/2020). PT KAI DAOP 6 Yogyakarta menerapkan kebijakan pengaturan jarak atau Social Distancing dengan garis pembatas satu meter di area umum pelayanan stasiun untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/aww. ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHACalon penumpang duduk di kursi tunggu yang diberi penanda jarak aman di Stasiun Purwosari, Solo, Jawa Tengah, Senin (23/3/2020). PT KAI DAOP 6 Yogyakarta menerapkan kebijakan pengaturan jarak atau Social Distancing dengan garis pembatas satu meter di area umum pelayanan stasiun untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Husein Habsyi menilai pembatasan sosial atau social distancing untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19) belum berjalan dengan baik.

Sebab, kata dia, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang sering beraktivitas di luar rumah.

"Kita masih sering, bagaimanapun kita lihat, orang berkerumun masih tetap ada di jalan. Orang pergi dengan dengan tetangga dan lain-lain itu, di komunitas itu, masih kelihatan," kata Husein dalam video conference, Kamis (2/4/2020).

Baca juga: Siwon Choi Ingatkan soal Social Distancing dengan Twit Bahasa Indonesia

Husein menilai social distancing tidak akan pernah berjalan mulus apabila tidak ada pelibatan elemen masyarakat seperti Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).

Menurut dia, pelibatan RT dan RW bisa membantu mengkontrol pelaksanaan social distancing.

"Betapapun kuatnya Keppres dan Perpres ada pembatasan skala besar begitu jika tidak didukung oleh community leader oleh pimpinan-pimpinan di tingkat akar rumput, itu nampaknya sulit sekali untuk berjalan," ungkapnya.

Karena itu, IAKMI lanjut Husein, mendorong pemerintah untuk membentuk gugus tugas di tingkat RT dan RW.

Baca juga: Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Ia melanjutkan, pembuatan gugus bisa membantu penanganan wabah Covid-19 secara lebih maksimal.

"Untuk mengawasi, kemudian mereka bisa mengatur bagaimana juga melakukan membantu mengawasi orang-orang yang beresiko yang berumur lebih dari 60 tahun misalnya," ujar Husein.

Diketahui, pemerintah masih mengimbau masyarakat untuk melakukan social distancing atau physical distancing untuk mencegah Covid-19.

Untuk penanganan Covid-19 lebih baik, pemerintah juga mewacanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbudristek Jalin Kerjasama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Kemendikbudristek Jalin Kerjasama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Nasional
Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Nasional
Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Nasional
KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

Nasional
Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Nasional
Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Nasional
BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

Nasional
Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Nasional
Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Nasional
Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Nasional
Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Nasional
Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Nasional
Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Nasional
Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X