IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Kompas.com - 02/04/2020, 16:53 WIB
Seorang wanita melintas di depan mural yang mengajak orang untuk melawan virus corona di Surabaya, 26 Maret 2020. Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh virus corona menjadi insipirasi seniman grafiti atau mural untuk memberikan peringatan dan motivasi bagi warga dalam menghadapi virus tersebut. AFP/JUNI KRISWANTOSeorang wanita melintas di depan mural yang mengajak orang untuk melawan virus corona di Surabaya, 26 Maret 2020. Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh virus corona menjadi insipirasi seniman grafiti atau mural untuk memberikan peringatan dan motivasi bagi warga dalam menghadapi virus tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Ede Surya Darmawan mengaku setuju dengan pemerintah bahwa saat ini Indonesia berada dalam status darurat kesehatan akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Sebab, kata dia, pandemi Covid-19 berpotensi menimbulkan banyak korban positif ataupun meninggal dunia.

"Artinya presiden sebagai kepala negara pemimpin tertinggi di republik ini menyatakan kalau negara kita darurat," kata Ede dalam video conference, Kamis (2/4/2020).

"Tapi tolong dicatat ini bukan darurat militer, bukan darurat sipil, tetapi darurat kesehatan masyarakat," sambung dia.

Baca juga: Bilik Tes Swab Virus Corona di Korea Selatan Kreatif dan Efektif

Ede menjelaskan, pada puncak pandemi Covid-19 berpotensi menimbulkan banyak pasien positif dan meninggal yang cukup besar.

"Kalau permodelannya itu dimulai pada bulan Februari, maka ini akan terjadi pada tanggal 19-20 April yang akan datang," ungkap Ede.

Oleh karena itu, Ede melanjutkan, pemerintah harus melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan dengan lebih baik lagi.

Baca juga: Benarkah Rokok Dapat Meningkatkan Risiko Infeksi Virus Corona?

Salah satunya dengan menyediakan alokasi dana khusus untuk penanganan Covid-19.

"Karena itulah IAKMI sebagai salah satu kekuatan civil society mengingatkan mari kita bersama-sama melaksanakan, (pencegahan dan penanggulangan)," ucap Ede.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat atas dampak pandemi virus corona Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD: Siapa yang Bunuh 6 Laskar FPI, Kita Buka di Pengadilan

Mahfud MD: Siapa yang Bunuh 6 Laskar FPI, Kita Buka di Pengadilan

Nasional
Besok, Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Unlawful Killing terhadap Laskar FPI

Besok, Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Unlawful Killing terhadap Laskar FPI

Nasional
Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkumham Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkumham Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Nasional
Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Nasional
Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Nasional
KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

Nasional
TP3 Yakin Penembakan FPI Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Ada 3 Syaratnya

TP3 Yakin Penembakan FPI Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Ada 3 Syaratnya

Nasional
BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

Nasional
Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Nasional
BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

Nasional
Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Nasional
Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Nasional
Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X