Kompas.com - 02/04/2020, 16:17 WIB
Prajurit TNI mengawal kardus berisi alat pelindung diri (APD) setibanya di Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (29/3/2020). Sebanyak 1.800 buah alat pelindung diri (APD) bantuan dari Gugus Tugas Nasional COVID-19 tiba di Kendari untuk nantinya akan didistribusikan ke rumah sakit rujukan. ANTARA FOTO/Jojon/pras. JOJONPrajurit TNI mengawal kardus berisi alat pelindung diri (APD) setibanya di Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (29/3/2020). Sebanyak 1.800 buah alat pelindung diri (APD) bantuan dari Gugus Tugas Nasional COVID-19 tiba di Kendari untuk nantinya akan didistribusikan ke rumah sakit rujukan. ANTARA FOTO/Jojon/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah mendiskusikan alat pelindung diri (APD) ke seluruh provinsi.

Yuri mengatakan, dari seluruh provinsi, DKI Jakarta menerima APD sebanyak 85.000 set APD yang dikirimkan dua tahap yaitu pada 23 Maret dan 31 Maret 2020.

"Pertama terkait kebutuhan APD, DKI telah mendapatkan distribusi sebanyak 85.000, yang kita kirimkan pada tanggal 23 Maret dan 31 maret kemarin," kata Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Kamis (2/4/2020).

Baca juga: Tiap Hari, RSUP Persahabatan Membutuhkan 1.000 APD untuk Tangani Pasien Covid-19

Yuri mengatakan, untuk Jawa Barat sudah didistribusikan sebanyak 55.000 APD, Jawa Tengah 20.000 APD, Jawa Timur sebanyak 25.000 APD dan Banten 10.000 APD.

"Provinsi di luar Jawa, Bali sampai dengan rata-rata 5.000 pada dua kali distribusi," ujarnya.

Yuri meminta rumah sakit yang menjadi rujukan untuk menghubungi Dinas Kesehatan provinsi untuk memperoleh APD.

"Karena titik distribusi kami adalah dinas kesehatan provinsi. Ini kan terus kami lakukan sejalan dengan kebutuhan yang ada," ucapnya.

Baca juga: Djarum Sumbang Rp 1,5 Miliar untuk Pengadaan APD di Kudus

Sementara itu, Yuri mengatakan, hingga Kamis (2/4/2020) Gugus Tugas menerima donasi sebesar Rp 72,2 Miliar.

Selain itu, kata Yuri, para relawan tenaga kesehatan dari daerah yang berhasil membantu melakukan penyelidikan terhadap epidemiologi dengan tracking, sehingga mengumpulkan lebih dari 7.093 spesimen.

"Oleh karena itu, tetap yang harus kita lakukan mencari kasus positif di tengah masyarakat. Karena dengan itu, maka kita bisa melakukan isolasi dan karantina agar tidak ada penularan di orang lain," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Nasional
Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X