Jokowi Minta Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah yang Blokade Jalan

Kompas.com - 02/04/2020, 11:51 WIB
Presiden Joko Widodo akhirnya tiba di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sekitar pukul 12.35 WIB, Rabu (1/4/2020). DOK BPMI Setpres/RusmanPresiden Joko Widodo akhirnya tiba di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sekitar pukul 12.35 WIB, Rabu (1/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur kepala daerah yang memblokade jalan sehingga membuat distribusi logistik terganggu.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas persiapan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri lewat video conference dari Istana Bogor, Kamis (2/4/2020).

"Saya harapkan Mendagri memberi teguran kepada daerah yang blokir jalan-jalannya agar urusan distribusi logistik ini tidak terganggu," kata Jokowi.

Baca juga: Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Kepala Negara mengaku mendapat laporan mengenai kondisi dua daerah yang logistiknya terganggu karena ada kebijakan blokade jalan.

Ia tak menyebut dua daerah yang dimaksud. Namun, akibat penutupan jalan tersebut, stok beras di dua daerah sempat mengalami kelangkaan.

"Tolong pemda diberi tahu mengenai hal ini," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Pemprov DKI Siapkan Lahan untuk Bangun Gudang Logistik Covid-19

Ia menegaskan, dalam pandemi virus corona Covid-19 ini, pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan pokok rakyat tersedia di pasaran.

Terlebih lagi, sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan dan Lebaran sehingga kebutuhan rakyat akan bahan pokok akan meningkat.

"Ini betul-betul harus dicek di lapangan, ketersediaan barang-barang pokok. Saya juga sudah cek ke Bulog ke daerah-daerah mengenai panen raya seperti apa," kata dia.

Baca juga: Kemendes PDTT Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Siapkan Logistik Warga yang Dikarantina

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya telah memastikan ia tak memilih opsi lockdown atau karantina wilayah dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona ini.

Pemerintah pusat lebih memilih menerapkan skema pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan.

Kepala daerah yang hendak menerapkan skema PSBB ini pun harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan terlebih dulu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X