Kompas.com - 02/04/2020, 11:51 WIB
Presiden Joko Widodo akhirnya tiba di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sekitar pukul 12.35 WIB, Rabu (1/4/2020). DOK BPMI Setpres/RusmanPresiden Joko Widodo akhirnya tiba di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sekitar pukul 12.35 WIB, Rabu (1/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur kepala daerah yang memblokade jalan sehingga membuat distribusi logistik terganggu.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas persiapan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri lewat video conference dari Istana Bogor, Kamis (2/4/2020).

"Saya harapkan Mendagri memberi teguran kepada daerah yang blokir jalan-jalannya agar urusan distribusi logistik ini tidak terganggu," kata Jokowi.

Baca juga: Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Kepala Negara mengaku mendapat laporan mengenai kondisi dua daerah yang logistiknya terganggu karena ada kebijakan blokade jalan.

Ia tak menyebut dua daerah yang dimaksud. Namun, akibat penutupan jalan tersebut, stok beras di dua daerah sempat mengalami kelangkaan.

"Tolong pemda diberi tahu mengenai hal ini," kata Presiden Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pemprov DKI Siapkan Lahan untuk Bangun Gudang Logistik Covid-19

Ia menegaskan, dalam pandemi virus corona Covid-19 ini, pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan pokok rakyat tersedia di pasaran.

Terlebih lagi, sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan dan Lebaran sehingga kebutuhan rakyat akan bahan pokok akan meningkat.

"Ini betul-betul harus dicek di lapangan, ketersediaan barang-barang pokok. Saya juga sudah cek ke Bulog ke daerah-daerah mengenai panen raya seperti apa," kata dia.

Baca juga: Kemendes PDTT Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Siapkan Logistik Warga yang Dikarantina

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya telah memastikan ia tak memilih opsi lockdown atau karantina wilayah dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona ini.

Pemerintah pusat lebih memilih menerapkan skema pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan.

Kepala daerah yang hendak menerapkan skema PSBB ini pun harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan terlebih dulu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Nasional
Menko PMK: Ada 1.500 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021

Menko PMK: Ada 1.500 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021

Nasional
KPK: Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari Sesuai Fakta Persidangan

KPK: Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari Sesuai Fakta Persidangan

Nasional
Pemangkasan Vonis Djoko Tjandra, Antiklimaks dari Kisah Penangkapan yang Monumental

Pemangkasan Vonis Djoko Tjandra, Antiklimaks dari Kisah Penangkapan yang Monumental

Nasional
Periksa 3 Tersangka Kasus Munjul, KPK Dalami Negosiasi Pembayaran dari Pembanguan Sarana Jaya

Periksa 3 Tersangka Kasus Munjul, KPK Dalami Negosiasi Pembayaran dari Pembanguan Sarana Jaya

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Nasional
Pusako: Tuntutan Hukuman 11 Tahun Eks Mensos Juliari Jauh dari Minimal, Seharusnya Seumur Hidup

Pusako: Tuntutan Hukuman 11 Tahun Eks Mensos Juliari Jauh dari Minimal, Seharusnya Seumur Hidup

Nasional
Masyarakat Kembali Diimbau Waspadai Penipuan Mengatasnamakan KPK

Masyarakat Kembali Diimbau Waspadai Penipuan Mengatasnamakan KPK

Nasional
DPR Minta Pemerintah Percepat Distribusi Vaksin Covid-19 hingga ke Kampung dan Pedalaman

DPR Minta Pemerintah Percepat Distribusi Vaksin Covid-19 hingga ke Kampung dan Pedalaman

Nasional
Luhut Usulkan 4 Langkah untuk Tekan Angka Kematian akibat Covid-19

Luhut Usulkan 4 Langkah untuk Tekan Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
TNI Diminta Benahi Cara Pandang Personel terhadap Rasialisme

TNI Diminta Benahi Cara Pandang Personel terhadap Rasialisme

Nasional
Menko PMK: Sudah Waktunya Informasi BMKG Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

Menko PMK: Sudah Waktunya Informasi BMKG Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

Nasional
Asuh Anak Tidak Hanya Tugas Ibu, Menteri PPPA Ingatkan Orangtua Perlu Kompak

Asuh Anak Tidak Hanya Tugas Ibu, Menteri PPPA Ingatkan Orangtua Perlu Kompak

Nasional
Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Agar Tak Mudah Termakan Hoaks soal Bencana

Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Agar Tak Mudah Termakan Hoaks soal Bencana

Nasional
Jokowi: Kita Harus Meningkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana Alam

Jokowi: Kita Harus Meningkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana Alam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X