KILAS

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Kompas.com - 01/04/2020, 22:27 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI Fauzi H. Amro menilai kebijakan pemerintah terhadap pengendalain pandemi Covid-19 masih kurang manksimal Dok. Humas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Anggota Komisi IV DPR RI Fauzi H. Amro menilai kebijakan pemerintah terhadap pengendalain pandemi Covid-19 masih kurang manksimal

KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR Fauzi H. Amro mengatakan kebijakan baru pemerintah mengatasi pandemi coronavirus diease 2019 (Covid-19) dinilai kurang efektif.

Meski begitu, Amro menjelaskan kebijakan tersebut mampu mengurangi keresahan di masyarakat, 

Adapun beberapa kebijakan yang dimaksud itu adalah penetapan status darurat kesehatan, melarang mudik atau mobilitas penduduk.

Lalu menggratiskan biaya listrik selama tiga bulan ke depan untuk kelas daya listrik 450 volt ampere (VA) dan mendiskon 50 persen bagi pelanggan berdaya 900 VA.

 “Sudah tepat Pak Jokowi menetapkan status darurat kesehatan," kata Fauzi seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (1/4/2020).

Meski begitu, legislator dari fraksi partai Nasdem mengatakan kebijakan soal listrik masih kurang tepat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Digratiskan Jokowi, Berapa Rata-rata Tagihan Listrik 450 VA Sebulan?

Sebab, kata dia, saat ini kebanyakan masyarakat sudah beralih menggunakan token listrik atau listrik pra bayar.

"Jadi kebijakan listrik itu, dinilai tidak adil bagi sebagian masyarakat," ujarnya.

Legislator asal Sumatera Selatan (Sumsel) mengatakan, masyarakat mengharapkan kebijakan lain, seperti karantina wilayah.

Kebijakan ini dinilai dapat meingkatkan efektivitas pemerintah dalam memutus rantai persebaran covid-19.

Fauzi menjelaskan, tanpa karantina wilayah, maka kebijakan pemerintah yang akan melarang masyarakat mudik Lebaran tahun ini dinilai kurang efektif.  Sebab masih memungkinkan adanya mobilitas masyarakat jarak dekat.

“Harusnya mobil-mobil dan transportasi lainnya dilarang keluar masuk jurusan Jakarta, kecuali kendaraan kesehatan dan logistik. Hal ini pun disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan," ujar Fauzi H. Amro.

Baca juga: Anies Minta Pusat Terapkan Karantina Wilayah di Jakarta, dengan Syarat...

Namun disayangkan, kata dia, aspirasi yang dicetuskan Anies tersebut ditolak Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaksana Menteri Perhubungan.

Akibatnya banyaknya penduduk yang melakukan mudik di tengah situasi pandemi Covid-19, Kasus positif Corona naik hingga mencapai 1.528 orang

Fokus pemerintah saat ini seharusnya pada pengendalian dan penanganan covid-19 mulai dari cara pencegahan hingga menangani penanggulangan virus Corona serta kebutuhan para petugas medis di setiap harinya.

Ia pun menyayangkan kebijakan pemerintah yang tidak melakukan karantina wilayah karena alasan ekonomi.

"Menurut Presiden Ghana ekonomi bisa dibangkitkan, tapi orang meninggal tidak bisa dihidupkan kembali," kata dia.

 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.