Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/04/2020, 20:51 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi meminta wacana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dikaji secara matang dan sistematis.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK tidak ingin revisi PP tersebut justru membuat narapidana kasus korupsi lebih mudah bebas dari penjara alih-alih untuk menekan jumlah penghuni penjara dan mencegah penyebaran Covid-19 di penjara.

"KPK berharap jika dilakukan revisi PP tersebut tidak memberikan kemudahan bagi para napi koruptor, mengingat dampak dan bahaya dari korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat," kata Ali kepada wartawan, Rabu (1/4/2020).

Baca juga: Selain 30.000 Napi, Yasonna Juga Bakal Bebaskan Koruptor dan Napi Narkotika Lewat Revisi PP

Ali menuturkan, KPK melalui Biro Hukum KPK tidak pernah dimintai pendapat tentang substansi dari materi yang akan dimasukan dalam perubahan PP tersebut.

Ia pun meminta Kemenkumham membuka data terkait jumlah narapidana kasus korupsi bila wacana revisi tersebut benar-benar ditujukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Apabila fokus pengurangan jumlah napi untuk mengurangi wabah bahaya Covid-19 terkait kasus korupsi, maka Kemenkumham menurut kami semestinya perlu menyampaikan kepada publik secara terbuka sebenarnya napi kejahatan apa yang over kapasitas di Lapas saat ini,"

Ali mengatakan, KPK pun telah melakukan kajian terkait layanan lapas yang juga mengidentifikasi persoalan kelebihan kapasitas dan potensi penyalahgunaan kewenangan sebagaimana kasus korupsi kalapas Sukamiskin yang KPK tangani pada 2018.

Dari tindak lanjut kajian tersebut, kata Ali, atas 14 rencana aksi yang diimplementasikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sejak 2019, baru satu rencana aksi yang statusnya selesai.

"KPK meyakini jika rencana aksi tersebut telah dijalankan semuanya, maka persoalan terkait layanan lapas termasuk over kapasitas dapat diselesaikan," kata Ali.

Baca juga: Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Di samping itu, lanjut Ali, salah satu rekomendasi KPK untuk menekan overkapasitas lapas adalah memberi remisi bagi para pengguna narkoba mengingat nyaris separuh penghuni lapas dan rutan terkait dengan kasus narkoba.

"Salah satu rekomendasi jangka menengah KPK dalam menekan overstay adalah mendorong revisi PP 99 tahun 2012 khusus untuk pemberian remisi terutama bagi pengguna narkoba, termasuk mendorong mekanisme diversi untuk pengguna narkoba dengan mengoptimalkan peran Bapas dan BNN (rehab)," ujar Ali.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hal itu dikarenakan napi koruptor dan narkotika, yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP itu, tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Baca juga: Menkumham: 5.556 Napi Sudah Dilepaskan demi Cegah Penyebaran Covid-19

Lewat revisi itu, Yasonna ingin memberikan asimilasi kepada napi korupsi berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana yang jumlahnya sebanyak 300 orang.

"Karena ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami terobos karena Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang digelar virtual, Rabu (1/4/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Nasional
Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Nasional
Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Nasional
Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Nasional
KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

Nasional
Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya 'PR'

Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya "PR"

Nasional
Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Nasional
Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Nasional
Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Nasional
BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

Nasional
Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Soal Dugaan Korupsi, Diduga Akibat Keliru Alur Penyelidikan

Kepala Daerah Takut Diperiksa Soal Dugaan Korupsi, Diduga Akibat Keliru Alur Penyelidikan

Nasional
KY Sebut Tak Ada Larangan Polisi Aktif Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA

KY Sebut Tak Ada Larangan Polisi Aktif Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.