Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Prioritaskan Keselamatan Masyarakat dalam Atasi Wabah Covid-19

Kompas.com - 01/04/2020, 19:34 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Risalah Jakarta meminta Presiden Joko Widodo mengutamakan keselamatan jiwa masyarakat dalam memitigasi wabah Covid-19.

Pendiri Jaringan Gusdurian yang tergabung dalam Risalah Jakarta, Alissa Wahid menilai, perlu adanya kepastian sarana-prasarana dengan membangun sejumlah rumah sakit darurat di pusat dan daerah beserta keperluan alat-alat kesehatan.

Ia menambahkan, bila perlu, siapkan rumah sakit lapangan untuk merawat pasien yang terinfeksi Covid-19 bergejala ringan.

Ia juga menyarankan pemerintah agar memberi izin rumah sakit yang telah menyatakan kesiapan untuk melakukan rapid-test.

Baca juga: BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

“Terapkanlah pula teknologi manajemen data dan informasi yang terintegrasi antara rumah-rumah sakit dengan Pemerintah (pusat dan daerah) maupun antar sesama rumah sakit (rujukan dan non-rujukan), dengan pola koordinasi yang mampu mengatasi kelangkaan obat-obatan, alat kesehatan dan Alat Pelindung Diri (APD).” kata Alissa melalui keterangan tertulis, Rabu (1/4/2020).

Ia menambahkan, keadaan saat ini bersifat luar biasa, khususnya dalam hal darurat kesehatan masyarakat akibat penyakit yang menular secara signifikan dan cukup serius.

Karenanya, ia menilai kedaruratan itu dapat dinyatakan oleh negara sesuai hukum dan standar internasional yang berlaku.

Kebijakan pembatasan sosial misalnya, menurut Alissa jika penduduk diharuskan tinggal di rumah maka harus disertai penegakan hukum yang benar dan adil.

“Pertimbangkanlah usul pengkarantinaan wilayah sejauh yang diharuskan oleh urgensi situasi, durasi, cakupan geografis, dan ruang lingkup. Sederhanakanlah perizinan pemerintah demi kebutuhan gerak cepat," tutur Alissa.

"Bangunlah kepekaan akan krisis pada masyarakat, terutama agar mengikuti keharusan jagajarak, jaga kebersihan, dan tinggal di rumah yang penerapannya masih sangat kurang," kata dia.

Hal senada disampaikan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang juga tergabung dalam Risalah Jakarta.

Ia mengatakan, kebijakan pembatasan sosial berdampak bagi masyarakat dengan penghasilan harian dan pekerja di sektor informal.

Karenanya, ia meminta perlu dibentuk kesepakatan antara Pemerintah, Kadin, Apind dan semua perusahaan untuk membolehkan karyawan bekerja dari rumah, kecuali perusahaan penyedia kebutuhan kesehatan dan lapangan.

Ia juga menyarankan pemerintah berkolaborasi dengan lembaga nonpemerintah, termasuk dunia usaha, yang memiliki kemampuan memproduksi kebutuhan pokok dengan insentif yang layak.

Usman mengatakan saat ini mayoritas para pekerja sektor informal memilih pulang kampung dengan adanya kebijakan kerja dari rumah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com