Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Kompas.com - 01/04/2020, 18:03 WIB
Ilustrasi jemaah haji dari Indonesia. SHUTTERSTOCK/ARYA MANGGALAIlustrasi jemaah haji dari Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah tak terburu-buru mengambil kebijakan penyelenggaraan ibadah haji 2020, sampai pemerintah Arab Saudi memberikan kepastian terkait hal tersebut di tengah wabah Covid-19.

Hal ini disampaikan Ace, menanggapi Kementerian Agama yang menyatakan tidak ada penundaan penyelenggaraan haji tahun ini.

"Pemerintah Arab Saudi sendiri hingga saat ini masih belum memberikan kepastian apakah Ibadah Haji tahun 2020 ini akan tetap dilanjutkan atau tidak," kata Ace ketika dihubungi, Rabu (1/4/2020).

Baca juga: Kemenag Pastikan Arab Saudi Tak Batalkan Haji 2020

Ace mengatakan, apabila pemerintah Arab Saudi tetap menyelenggarakan haji tahun ini, pemerintah Indonesia harus dapat menjamin calon jemaah haji tidak ada yang terinfeksi Covid-19.

"Bukan hanya dilihat dari kesiapan Arab Saudinya saja, tetapi juga kesiapan kita sendiri di dalam negeri untuk memastikan bahwa calon jemaah haji kita tidak terpapar virus Covid 19," ujarnya.

Ace mengingatkan, Arab Saudi sebelumnya memasukkan Indonesia dalam daftar negara terjangkit virus corona. Padahal, saat itu, belum ada kasus positif Covid-19 di Tanah Air.

Baca juga: Menkumham Sebut Paspor Jemaah Haji 80 Persen Sudah Selesai

Oleh karenanya, Arab Saudi pasti akan lebih mempertimbangkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

"Ingat, pihak Arab Saudi belum tentu membuka akses kepada negara-negara yang masih belum dapat menangani Covid 19. Mereka pasti akan mempertimbangkan, jangan sampai Ibadah haji 2020 ini menjadi tempat persebaran Covid-19 karena interaksi antara warga negara," ucapnya.

Berdasarkan hal itu, Ace mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji 2020 tergantung pada kesiapan pemerintah Indonesia, di samping pemerintah Arab Saudi tengah mempersiapkan fasilitas.

Baca juga: Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

"Kita harus melihat dalam satu bulan ke depan, apakah perkembangan penanganan Covid 19 kita lebih baik atau tidak. Jika lebih baik, tentu kita harus memastikan bahwa di Arab Saudi juga bebas dari Covid 19 ini," pungkasnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X