Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Kompas.com - 01/04/2020, 18:03 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah tak terburu-buru mengambil kebijakan penyelenggaraan ibadah haji 2020, sampai pemerintah Arab Saudi memberikan kepastian terkait hal tersebut di tengah wabah Covid-19.

Hal ini disampaikan Ace, menanggapi Kementerian Agama yang menyatakan tidak ada penundaan penyelenggaraan haji tahun ini.

"Pemerintah Arab Saudi sendiri hingga saat ini masih belum memberikan kepastian apakah Ibadah Haji tahun 2020 ini akan tetap dilanjutkan atau tidak," kata Ace ketika dihubungi, Rabu (1/4/2020).

Baca juga: Kemenag Pastikan Arab Saudi Tak Batalkan Haji 2020

Ace mengatakan, apabila pemerintah Arab Saudi tetap menyelenggarakan haji tahun ini, pemerintah Indonesia harus dapat menjamin calon jemaah haji tidak ada yang terinfeksi Covid-19.

"Bukan hanya dilihat dari kesiapan Arab Saudinya saja, tetapi juga kesiapan kita sendiri di dalam negeri untuk memastikan bahwa calon jemaah haji kita tidak terpapar virus Covid 19," ujarnya.

Ace mengingatkan, Arab Saudi sebelumnya memasukkan Indonesia dalam daftar negara terjangkit virus corona. Padahal, saat itu, belum ada kasus positif Covid-19 di Tanah Air.

Baca juga: Menkumham Sebut Paspor Jemaah Haji 80 Persen Sudah Selesai

Oleh karenanya, Arab Saudi pasti akan lebih mempertimbangkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

"Ingat, pihak Arab Saudi belum tentu membuka akses kepada negara-negara yang masih belum dapat menangani Covid 19. Mereka pasti akan mempertimbangkan, jangan sampai Ibadah haji 2020 ini menjadi tempat persebaran Covid-19 karena interaksi antara warga negara," ucapnya.

Berdasarkan hal itu, Ace mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji 2020 tergantung pada kesiapan pemerintah Indonesia, di samping pemerintah Arab Saudi tengah mempersiapkan fasilitas.

Baca juga: Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

"Kita harus melihat dalam satu bulan ke depan, apakah perkembangan penanganan Covid 19 kita lebih baik atau tidak. Jika lebih baik, tentu kita harus memastikan bahwa di Arab Saudi juga bebas dari Covid 19 ini," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama memastikan bahwa pemerintah Arab Saudi bukan meminta penundaan rencana haji tahun ini, melainkan menunda pelaksanaan kontrak layanan haji.

Juru Bicara Kementerian Agama Oman Fathurahman mengatakan, Menteri Haji Arab Saudi telah membuat pernyataan bahwa pihaknya meminta penundaan kontrak apapun yang berkaitan dengan haji.

Pernyataan yang sama juga sudah disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi yang diterima Menteri Agama Fachrul Razi pada 6 Maret 2020.

Baca juga: Gelar Pelatihan Petugas Haji di Tengah Wabah Corona, 4 Peserta Dinyatakan Positif dan 14 PDP

"Seperti surat resmi yang disampaikan kepada Menag Fachrul Razi, Menteri Haji dalam wawancara itu meminta agar seluruh negara pengirim jemaah untuk menunda penyelesaian akad-akad atau kontrak haji," kata Oman melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (1/4/2020).

Oman mengatakan, keputusan pemerintah Arab Saudi menunda pelaksanaan kontrak haji bisa jadi karena tengah menyiapkan fasilitas yang terkait ibadah haji.

Ia pun memastikan bahwa Kementerian Agama akan terus melayani persiapan ibadah haji bagi calon jemaah asal Indonesia.

"Sepanjang pihak Saudi belum menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Kementerian Agama terkait pembatalan haji tahun ini, maka kami tetap berproses seperti biasa," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com