Temuan Ombudsman: RS Rujukan Belum Sepenuhnya Siap Terima Pasien Covid-19

Kompas.com - 01/04/2020, 16:54 WIB
Ilustrasi virus corona ShutterstockIlustrasi virus corona
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Temuan Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan sejumlah rumah sakit rujukan penanganan pasien Covid-19 belum sepenuhnya siap menerima pasien Covid-19.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, hal itu ditemukan tim Ombudsman saat memantau kesiapan 132 rumah sakit rujukan yang telah ditentukan pemerintah.

"Pemantauan sudah berlangsung dan sementara ini sudah masuk 50 persen data dari rumah sakit-rumah sakit tersebut dan dalam perkembangan, tampak sekali wajar kita tidak siap terhadap wabah yang meluas sangat cepat ini," kata Alamsyah dalam telekonferensi, Rabu (1/4/2020).

Baca juga: Akui Ada Keterlambatan, Jokowi Sebut RS Pulau Galang Baru Beroperasi 6 April

Alamsyah menuturkan, Ombudsman menemukan masalah dalam semua indikator yang dipantau lembaganya itu yakni kesiapsiagaan sumber daya manusia serta kesiapsiagaan sistem konsultasi dan referensi.

Lalu, kesiapsiagaan sarana penunjang dan anggaran biaya, dan kesiapsiagaan kerja sama penanggulangan Covid-19.

Adapun indikator yang digunakan antara lain ketersediaan tenaga kesehatan di ruang isolasi, ketersediaan petugas dan alat transportasi untuk mengirim sampel ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Jakarta, ketersediaan alat-alat kesehatan, hingga akses koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Ombdusman pun memprediksi lonjakan pasien Covid-19 akan melampaui kapasitas rumah sakit yang ada, sebagaimana yang terjadi di sejumlah negara lain.

Baca juga: Sri Mulyani Suntik BPJS Kesehatan Rp 3 Triliun agar Bisa Segera Bayar Tagihan ke RS

"Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, kecepatan rumah sakit dan pemerintah daerah di lapangan ditemukan kondisi bahwa situasi tersebut masih jauh dari kemampuan untuk mengejar perkembangan penularan yang semakin meluas," kata Alamsyah.

Oleh karena itu, Ombudsman mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang mampu mengurangi laju jumlah terpapar Covid-19 pada seluruh daerah di satu sisi dan mempercepat penyediaan sarana dan prasarana di sisi lain.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Nasional
Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X