Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temuan Ombudsman: RS Rujukan Belum Sepenuhnya Siap Terima Pasien Covid-19

Kompas.com - 01/04/2020, 16:54 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Temuan Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan sejumlah rumah sakit rujukan penanganan pasien Covid-19 belum sepenuhnya siap menerima pasien Covid-19.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, hal itu ditemukan tim Ombudsman saat memantau kesiapan 132 rumah sakit rujukan yang telah ditentukan pemerintah.

"Pemantauan sudah berlangsung dan sementara ini sudah masuk 50 persen data dari rumah sakit-rumah sakit tersebut dan dalam perkembangan, tampak sekali wajar kita tidak siap terhadap wabah yang meluas sangat cepat ini," kata Alamsyah dalam telekonferensi, Rabu (1/4/2020).

Baca juga: Akui Ada Keterlambatan, Jokowi Sebut RS Pulau Galang Baru Beroperasi 6 April

Alamsyah menuturkan, Ombudsman menemukan masalah dalam semua indikator yang dipantau lembaganya itu yakni kesiapsiagaan sumber daya manusia serta kesiapsiagaan sistem konsultasi dan referensi.

Lalu, kesiapsiagaan sarana penunjang dan anggaran biaya, dan kesiapsiagaan kerja sama penanggulangan Covid-19.

Adapun indikator yang digunakan antara lain ketersediaan tenaga kesehatan di ruang isolasi, ketersediaan petugas dan alat transportasi untuk mengirim sampel ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Jakarta, ketersediaan alat-alat kesehatan, hingga akses koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Ombdusman pun memprediksi lonjakan pasien Covid-19 akan melampaui kapasitas rumah sakit yang ada, sebagaimana yang terjadi di sejumlah negara lain.

Baca juga: Sri Mulyani Suntik BPJS Kesehatan Rp 3 Triliun agar Bisa Segera Bayar Tagihan ke RS

"Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, kecepatan rumah sakit dan pemerintah daerah di lapangan ditemukan kondisi bahwa situasi tersebut masih jauh dari kemampuan untuk mengejar perkembangan penularan yang semakin meluas," kata Alamsyah.

Oleh karena itu, Ombudsman mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang mampu mengurangi laju jumlah terpapar Covid-19 pada seluruh daerah di satu sisi dan mempercepat penyediaan sarana dan prasarana di sisi lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com