KSP: Penerapan PSBB di Daerah Didasarkan Pertimbangan Lengkap

Kompas.com - 01/04/2020, 16:24 WIB
Pengendara melintasi papan himbauan terkait virus corona atau COVID-19 di Jalan Sudirman Jakarta, Senin (30/3/2020). Presiden meminta penerapan  pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif untuk menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APengendara melintasi papan himbauan terkait virus corona atau COVID-19 di Jalan Sudirman Jakarta, Senin (30/3/2020). Presiden meminta penerapan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif untuk menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka mencegah sebaran Covid-19.

Namun rupanya, tidak semua daerah dapat melaksanakan PSBB di wilayahnya.

Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan ( KSP) Juri Ardiantoro, dalam PP tersebut jelas disebutkan, pemda dapat melaksanakan PPSB berupa pembatasan pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi, kabupaten/kota dengan persetujuan Menteri Kesehatan.

Baca juga: Begini Mekanisme Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

"Namun dengan pengertian ini, tidak semua daerah dapat atau harus melaksanakan PSBB, karena PSBB harus didasarkan pada pertimbangan lengkap," ujar Juri dalam konferensi pers di BNPB, Rabu (1/4/2020).

Hal tersebut, kata dia, tercantum dalam Pasal 2 Ayat 2 PP yang berbunyi:

" Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan".

Termasuk juga dijelaskan dalam Pasal 3 PP tersebut yang berbunyi:

"Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan

b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain".

"Jadi PSBB ini harus memenuhi kriteria-kriteria yang tidak mudah dan sederhana. Inilah yang oleh pemerintah diatur jika daerah ingin terapkan PSBB," kata dia.

Baca juga: Ridwan Kamil Segera Sosialisasikan PP Pembatasan Sosial Berskala Besar

Adapun yang dimaksud PSBB dalam PP tersebut adalah pembatasan kegiatan dalam suatu wilayah tertentu penduduk di suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebarannya.

"PSBB ini seperti yang selama ini sudah berjalan yaitu seperti liburan sekolah untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, pembatan kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan di fasilitas umum," terang dia.

Dengan demikian, adanya PP tersebut menjadi dasar hukum untuk dapat melaksanakan itu agar pelaksanaannya lebih tegas, efektif, disiplin, dan terkoordinasi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 55, RSD Wisma Atlet Tangani 754 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Tambah 55, RSD Wisma Atlet Tangani 754 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Penjelasan Dukcapil soal Dugaan Pemalsuan e-KTP Djoko Tjandra

Penjelasan Dukcapil soal Dugaan Pemalsuan e-KTP Djoko Tjandra

Nasional
Menag: Ada 1.030 Pengajuan Pengembalian Setoran Pelunasan Biaya Haji, 955 Sudah Direalisasikan

Menag: Ada 1.030 Pengajuan Pengembalian Setoran Pelunasan Biaya Haji, 955 Sudah Direalisasikan

Nasional
KSP Akui Banyak Penyandang Disabilitas Tak Dapat Bantuan

KSP Akui Banyak Penyandang Disabilitas Tak Dapat Bantuan

Nasional
ICJR Desak Aparat Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Anak oleh Kepala P2TP2A

ICJR Desak Aparat Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Anak oleh Kepala P2TP2A

Nasional
UPDATE 7 Juli: Tambah Satu Orang, RS Pulau Galang Rawat 17 Pasien Covid-19

UPDATE 7 Juli: Tambah Satu Orang, RS Pulau Galang Rawat 17 Pasien Covid-19

Nasional
Menpan RB: Tak Ada Penerimaan Sekolah Kedinasan Tahun Ini, Kecuali STIN

Menpan RB: Tak Ada Penerimaan Sekolah Kedinasan Tahun Ini, Kecuali STIN

Nasional
Jokowi Minta Menteri Cari Terobosan Biayai Tol Trans Sumatera

Jokowi Minta Menteri Cari Terobosan Biayai Tol Trans Sumatera

Nasional
Komisi III DPR Akan Gelar RDP dengan KPK dan Dewas di Gedung Merah Putih KPK

Komisi III DPR Akan Gelar RDP dengan KPK dan Dewas di Gedung Merah Putih KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat dengan Menag, Evaluasi Keputusan Pembatalan Haji 2020

DPR Gelar Rapat dengan Menag, Evaluasi Keputusan Pembatalan Haji 2020

Nasional
Pemerintah Akan Bantu Daerah yang Pelayanan Kesehatan Covid-19 Minim

Pemerintah Akan Bantu Daerah yang Pelayanan Kesehatan Covid-19 Minim

Nasional
KPK Panggil 4 Saksi dalam Kasus Suap PT Dirgantara Indonesia

KPK Panggil 4 Saksi dalam Kasus Suap PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Anggaran Tambahan Pilkada Tahap 2 dan 3 Diharapkan Cair Agustus dan Oktober

Anggaran Tambahan Pilkada Tahap 2 dan 3 Diharapkan Cair Agustus dan Oktober

Nasional
HUT RI di Tengah Pandemi, Dijanjikan Tetap Meriah meski Terbatas...

HUT RI di Tengah Pandemi, Dijanjikan Tetap Meriah meski Terbatas...

Nasional
Dukcapil: Jika Djoko Tjandra Sudah WNA, E-KTP-nya Bisa Dibatalkan

Dukcapil: Jika Djoko Tjandra Sudah WNA, E-KTP-nya Bisa Dibatalkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X