Menkumham: Belum Ada Warga Binaan yang Positif Covid-19

Kompas.com - 01/04/2020, 15:42 WIB
Menkum HAM Yasonna Laoly  bersama rekan bisnis anaknya Chairman Samera Propertindo, Adi Ming E di Samera Expo 2020 di Atrium Sun Plaza Medan, Minggu (15/3/2020) KOMPAS.COM/MEI LEANDHA ROSYANTIMenkum HAM Yasonna Laoly bersama rekan bisnis anaknya Chairman Samera Propertindo, Adi Ming E di Samera Expo 2020 di Atrium Sun Plaza Medan, Minggu (15/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, sampai hari ini belum ada warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang terinfeksi Covid-19.

Hal ini disampaikan Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III, Rabu (1/4/2020).

"Sampai sekarang belum ada yang terpapar. Karena pintu masuk sudah kami tahan. Tapi kami tidak akan biarkan begitu saja, kami secara bertahap bekerjasama dengan instansi lain," kata Yasonna.

Baca juga: Cegah Penyebaran Corona, 343 Narapidana di Rutan Kelas 1 Cipinang Dibebaskan

Sejak virus corona mewabah di Tanah Air, Kemenkumham melakukan langkah-langkah pencegahan penularan Covid-19 di Lapas dan Rutan.

Langkah-langkah itu, yakni dengan melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh Lapas dan Rutan dan pembatasan kunjungan tahanan.

"Tiap petugas yang masuk harus mengikuti protokol pencegahan Covid-19, yaitu pintu masuk harus melalui dispray seluruh tubuh dan wajib memakai masker dan APD seperti sarung tangan, wajib cuci tangan. Kami juga rutin mengeluarkan warga binaan untuk berjemur secara bertahap," papar Yasonna.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun sebelumnya, Yasonna mengatakan, hingga hari ini sebanyak 5.556 narapidana telah dikeluarkan dan dibebaskan sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran virus corona di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Baca juga: Ditjen PAS Tunda Penerimaan Tahanan Baru di Lapas/ Rutan karena Corona

Yasonna menjelaskan, pelepasan narapidana itu merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

"Ini exercise kami per hari ini pukul 11.00 WIB, SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) kami melaporkan sudah dikeluarkan 5.556 warga binaan dengan Permenkumham Nomor 10/2020 dan Keputusan Menkumham," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang digelar virtual, Rabu (1/4/2020).

Ia mengatakan melalui peraturan dan keputusan itu, diperkirakan Kemenkumham dapat mengeluarkan dan melepaskan 30.000 hingga 35.000 narapidana.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan e-KTP

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan e-KTP

Nasional
Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Nasional
Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukkannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukkannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Nasional
Duga Masuk Lebih Awal, Pemerintah Disarankan Tracing 14 Hari Sebelum Varian Omicron Diumumkan

Duga Masuk Lebih Awal, Pemerintah Disarankan Tracing 14 Hari Sebelum Varian Omicron Diumumkan

Nasional
Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

Nasional
Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

Nasional
Kepala BRGM Sebut Restorasi Gambut di Kubu Raya, Kalbar Didukung Banyak Pihak

Kepala BRGM Sebut Restorasi Gambut di Kubu Raya, Kalbar Didukung Banyak Pihak

Nasional
Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Paling Banyak Perempuan, Kementerian PPPA: Akibat Pinjol

Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Paling Banyak Perempuan, Kementerian PPPA: Akibat Pinjol

Nasional
Mahfud: SPPT-TI Optimalkan Penggunaan Teknologi Tangani Perkara Pidana

Mahfud: SPPT-TI Optimalkan Penggunaan Teknologi Tangani Perkara Pidana

Nasional
KPI: Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2021 Naik Jadi 3,13

KPI: Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2021 Naik Jadi 3,13

Nasional
KPK Dalami Keikutsertaan Notaris dalam Kasus Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

KPK Dalami Keikutsertaan Notaris dalam Kasus Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

Nasional
Minta Masukan soal Kebijakan Nataru, Menko PMK Temui Kardinal Keuskupan Agung

Minta Masukan soal Kebijakan Nataru, Menko PMK Temui Kardinal Keuskupan Agung

Nasional
Reuni PA 212, KSAD Dudung: Izinnya Tak Ada, Diharapkan Tidak Ada Aksi

Reuni PA 212, KSAD Dudung: Izinnya Tak Ada, Diharapkan Tidak Ada Aksi

Nasional
DPR-Pemerintah Akan Rapat Bahas Revisi UU PPP pada 6 Desember

DPR-Pemerintah Akan Rapat Bahas Revisi UU PPP pada 6 Desember

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.