Johar Arief

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Wartawan dan saat ini produser program talk show Satu Meja The Forum dan Dua Arah di Kompas TV ? Satu Meja The Forum setiap Rabu pukul 20.00 WIB LIVE di Kompas TV ? Dua Arah setiap Senin pukul 22.00 WIB LIVE di Kompas TV

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Kompas.com - 01/04/2020, 11:05 WIB
Presiden Joko Widodo berikan tips mencegah penularan virus corona Akun instagran Presiden Joko WidodoPresiden Joko Widodo berikan tips mencegah penularan virus corona

PEMERINTAH akhirnya memutuskan untuk menggunakan opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk merespons pandemi Corona yang semakin merajalela.

Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (31/3/2020). Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kebijakan ini telah diterbitkan bersamaan dengan Keputusan Presiden (kepres) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Desakan agar pemerintah mengambil tindakan yang lebih tegas berupa lockdown atau karantina wilayah kembali ramai disuarakan akhir-akhir ini. Kebijakan pemerintah berupa imbauan agar masyarakat beraktivitas di rumah dinilai tak efektif.

Desakan secara tak langsung juga datang dari daerah. Sejumlah daerah telah mengambil tindakan lebih tegas dengan menutup akses keluar masuk wilayahnya yang diistilahkan sebagai local lockdown.

Meski demikian, para penguasa daerah tersebut membantah kebijakan mereka bertentangan dengan instruksi pemerintah pusat yang tidak menginginkan lockdown.

Karantina Wilayah dan PSBB

Karantina Wilayah dan PSBB merupakan opsi tindakan yang disediakan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan untuk merespons situasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Tindakan lainnya yang diatur dalam UU ini adalah Karantina Rumah dan Karantina Rumah Sakit.

Berbagai tindakan respons tersebut hanya bisa dilakukan dalam kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM), yang didefinisikan sebagai kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Petugas dari Polrestabes Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan menyusun water barrier di ruas Jalan Djamin Ginting - Dr. Mansyur pada Sabtu (28/3/2020). Sebanyak 12 ruas jalan di Kota Medan ditutup untuk membatasi mobilisasi masyarakat ke dalam kota dan mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19. Kemungkinan besar akan ada penambahan ruas jalan yang akan ditutup.Istimewa Petugas dari Polrestabes Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan menyusun water barrier di ruas Jalan Djamin Ginting - Dr. Mansyur pada Sabtu (28/3/2020). Sebanyak 12 ruas jalan di Kota Medan ditutup untuk membatasi mobilisasi masyarakat ke dalam kota dan mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19. Kemungkinan besar akan ada penambahan ruas jalan yang akan ditutup.

Berdasarkan UU No 6/2018, tindakan yang bisa dilakukan dalam PSBB paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum.

Menurut UU tersebut, PSBB tidak mengatur pembatasan pergerakan keluar masuk manusia ke dalam suatu wilayah seperti halnya karantina wilayah. Begitu pun dalam PP PSBB yang menjadi peraturan turunannya.

Berbagai tindakan dalam PSBB seperti peliburan sekolah dan kantor, pembatasan kegiatan di rumah ibadah, dan pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah.

Payung tindakan hukum

Pemberlakuan PSBB dan penetapan KKM kini menjadi semacam payung ketegasan bagi tindakan-tindakan yang bersifat imbauan selama ini.

Yang membedakan adalah masalah penegakan hukum. Dalam kerangka PSBB, penerapan pro justitia akan dilakukan terhadap para pelanggar.

Bagi sebagian kalangan, keengganan pemerintah untuk mengambil opsi karantina wilayah memang masih menjadi tanda tanya.

Muncul spekulasi bahwa pemerintah berusaha mengelak dari tanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup dasar warga.

Berdasarkan Pasal 55 UU No 6/2018, jika menerapkan Karantina Wilayah, maka pemerintah pusat wajib memenuhi kebutuhan hidup dasar orang-orang yang berada di dalam wilayah karantina.

Darurat sipil

Opsi Karantina Wiilayah juga tak dilirik pemerintah jika penerapan PSBB tidak efektif. Dalam skenario pemerintah seperti disampaikan oleh Presiden Jokowi, jika PSBB gagal, maka status Darurat Sipil yang akan diberlakukan.

Hal ini sontak memicu penolakan. Para pengkritik menilai aspek yuridis bagi pemberlakuan Darurat Sipil tak terpenuhi.

Seorang warga bersepeda melintasi jalan protokol Kota Tegal yang sudah dibatasi dengan ditutup water barrier, Sabtu (28/3/2020)KOMPAS.com/Tresno Setiadi Seorang warga bersepeda melintasi jalan protokol Kota Tegal yang sudah dibatasi dengan ditutup water barrier, Sabtu (28/3/2020)

Mengacu pada Perppu Nomor 23 Tahun 1959 yang menjadi dasar hukumnya, kondisi Darurat Sipil diberlakukan apabila terdapat ancaman terhadap keamanan atau ketertiban karena pemberontakan, kerusuhan, atau bencana alam.

Selain itu, banyak ketentuan dalam Perppu yang diterbitkan oleh Presiden Soekarno tersebut dinilai tak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

Misalnya keberadaan Menteri Pertama yang mendampingi Presiden selaku Penguasa Darurat Sipil Pusat. Kini, Menteri Pertama tak dikenal dalam nomenklatur kabinet.

Yang paling utama, dengan pemberlakukan Darurat Sipil, akan terjadi pergeseran pendekatan terhadap kondisi yang tengah dihadapi bangsa. Pendekatan yang dilakukan bukan lagi untuk mengatasi bencana kesehatan, namun bergeser pada masalah keamanan dan ketertiban sosial.

Lantas, efektifkan PSBB untuk mengatasi kondisi saat ini?

Hal ini akan dibahas mendalam pada talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (1/4/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingatkan Pimpinan, Kapolri: Kalau Tak Mampu Bersihkan Ekor, Kepala Saya Potong

Ingatkan Pimpinan, Kapolri: Kalau Tak Mampu Bersihkan Ekor, Kepala Saya Potong

Nasional
Lewat Ajudan Budhi Sarwono, KPK Dalami Dugaan Bupati Nonaktif Banjarnegara Itu Beri Arahan ke Pengusaha

Lewat Ajudan Budhi Sarwono, KPK Dalami Dugaan Bupati Nonaktif Banjarnegara Itu Beri Arahan ke Pengusaha

Nasional
KPK Dalami Arahan Khusus Dodi Alex Noerdin Terkait Proyek Infrastruktur Musi Banyuasin

KPK Dalami Arahan Khusus Dodi Alex Noerdin Terkait Proyek Infrastruktur Musi Banyuasin

Nasional
Dua Helikopter Bell Selesai Overhaul, Prabowo Minta TNI AD Rawat Sebaik-baiknya

Dua Helikopter Bell Selesai Overhaul, Prabowo Minta TNI AD Rawat Sebaik-baiknya

Nasional
Menko PMK Minta Dilakukan Sosialisasi Masif untuk Cegah Masyarakat Bepergian saat Libur Akhir Tahun

Menko PMK Minta Dilakukan Sosialisasi Masif untuk Cegah Masyarakat Bepergian saat Libur Akhir Tahun

Nasional
Putusan PT DKI Jakarta Dinilai Menguatkan Keputusan AHY Pecat Jhoni Allen

Putusan PT DKI Jakarta Dinilai Menguatkan Keputusan AHY Pecat Jhoni Allen

Nasional
Menko PMK: Pendekatan Lingkungan Salah Satu Cara Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem

Menko PMK: Pendekatan Lingkungan Salah Satu Cara Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Cuti Bersama Natal Dihapus, Puan: Belajar dari Lebaran Kemarin

Cuti Bersama Natal Dihapus, Puan: Belajar dari Lebaran Kemarin

Nasional
Terima 1,2 Juta Dosis Vaksin Sinovac dari China, Pemerintah Jamin Ketersediaan Vaksin Covid-19

Terima 1,2 Juta Dosis Vaksin Sinovac dari China, Pemerintah Jamin Ketersediaan Vaksin Covid-19

Nasional
Geledah Sejumlah Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Geledah Sejumlah Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
TNI AL akan Fokuskan Pengadaan Tahun 2022 untuk Alutsista hingga Kemampuan Siber

TNI AL akan Fokuskan Pengadaan Tahun 2022 untuk Alutsista hingga Kemampuan Siber

Nasional
Bertemu Mahfud, Serikat Karyawan Minta Garuda Tak Dimatikan

Bertemu Mahfud, Serikat Karyawan Minta Garuda Tak Dimatikan

Nasional
Menpora Laporkan Sanksi dari WADA kepada Indonesia ke Wapres

Menpora Laporkan Sanksi dari WADA kepada Indonesia ke Wapres

Nasional
Kemenkes Temukan Banyak Kasus Covid-19 Terjadi di SMP dan SMA

Kemenkes Temukan Banyak Kasus Covid-19 Terjadi di SMP dan SMA

Nasional
Bung Hatta dan Asal-usul Nama Indonesia

Bung Hatta dan Asal-usul Nama Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.