Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Darurat sipil

Opsi Karantina Wiilayah juga tak dilirik pemerintah jika penerapan PSBB tidak efektif. Dalam skenario pemerintah seperti disampaikan oleh Presiden Jokowi, jika PSBB gagal, maka status Darurat Sipil yang akan diberlakukan.

Hal ini sontak memicu penolakan. Para pengkritik menilai aspek yuridis bagi pemberlakuan Darurat Sipil tak terpenuhi.

Mengacu pada Perppu Nomor 23 Tahun 1959 yang menjadi dasar hukumnya, kondisi Darurat Sipil diberlakukan apabila terdapat ancaman terhadap keamanan atau ketertiban karena pemberontakan, kerusuhan, atau bencana alam.

Selain itu, banyak ketentuan dalam Perppu yang diterbitkan oleh Presiden Soekarno tersebut dinilai tak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

Misalnya keberadaan Menteri Pertama yang mendampingi Presiden selaku Penguasa Darurat Sipil Pusat. Kini, Menteri Pertama tak dikenal dalam nomenklatur kabinet.

Yang paling utama, dengan pemberlakukan Darurat Sipil, akan terjadi pergeseran pendekatan terhadap kondisi yang tengah dihadapi bangsa. Pendekatan yang dilakukan bukan lagi untuk mengatasi bencana kesehatan, namun bergeser pada masalah keamanan dan ketertiban sosial.

Lantas, efektifkan PSBB untuk mengatasi kondisi saat ini?

Hal ini akan dibahas mendalam pada talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (1/4/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.