Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Kompas.com - 01/04/2020, 11:05 WIB
Presiden Joko Widodo berikan tips mencegah penularan virus corona Akun instagran Presiden Joko WidodoPresiden Joko Widodo berikan tips mencegah penularan virus corona

PEMERINTAH akhirnya memutuskan untuk menggunakan opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) untuk merespons pandemi Corona yang semakin merajalela.

Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (31/3/2020). Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kebijakan ini telah diterbitkan bersamaan dengan Keputusan Presiden (kepres) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Desakan agar pemerintah mengambil tindakan yang lebih tegas berupa lockdown atau karantina wilayah kembali ramai disuarakan akhir-akhir ini. Kebijakan pemerintah berupa imbauan agar masyarakat beraktivitas di rumah dinilai tak efektif.

Desakan secara tak langsung juga datang dari daerah. Sejumlah daerah telah mengambil tindakan lebih tegas dengan menutup akses keluar masuk wilayahnya yang diistilahkan sebagai local lockdown.

Meski demikian, para penguasa daerah tersebut membantah kebijakan mereka bertentangan dengan instruksi pemerintah pusat yang tidak menginginkan lockdown.

Karantina Wilayah dan PSBB

Karantina Wilayah dan PSBB merupakan opsi tindakan yang disediakan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan untuk merespons situasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Tindakan lainnya yang diatur dalam UU ini adalah Karantina Rumah dan Karantina Rumah Sakit.

Berbagai tindakan respons tersebut hanya bisa dilakukan dalam kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM), yang didefinisikan sebagai kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Petugas dari Polrestabes Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan menyusun water barrier di ruas Jalan Djamin Ginting - Dr. Mansyur pada Sabtu (28/3/2020). Sebanyak 12 ruas jalan di Kota Medan ditutup untuk membatasi mobilisasi masyarakat ke dalam kota dan mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19. Kemungkinan besar akan ada penambahan ruas jalan yang akan ditutup.Istimewa Petugas dari Polrestabes Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan menyusun water barrier di ruas Jalan Djamin Ginting - Dr. Mansyur pada Sabtu (28/3/2020). Sebanyak 12 ruas jalan di Kota Medan ditutup untuk membatasi mobilisasi masyarakat ke dalam kota dan mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19. Kemungkinan besar akan ada penambahan ruas jalan yang akan ditutup.

Berdasarkan UU No 6/2018, tindakan yang bisa dilakukan dalam PSBB paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum.

Menurut UU tersebut, PSBB tidak mengatur pembatasan pergerakan keluar masuk manusia ke dalam suatu wilayah seperti halnya karantina wilayah. Begitu pun dalam PP PSBB yang menjadi peraturan turunannya.

Berbagai tindakan dalam PSBB seperti peliburan sekolah dan kantor, pembatasan kegiatan di rumah ibadah, dan pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X