Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Kompas.com - 01/04/2020, 10:50 WIB
Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (31/3/2020). Dokumen Partai GeloraPartai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (31/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (31/3/2020).

Pendaftaran dilakukan secara online dan diterima langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly.

Partai Gelora dipimpin Anis Matta sebagai ketua umum. Sementara itu, Fahri Hamzah yang sejak lama turut membesarkan ormas Garbi hingga menjadi Partai Gelora duduk di kursi wakil ketua umum.

Baca juga: Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Selain itu, ditetapkan dalam struktur Achmad Rilyadi sebagai bendahara umum dan Mahfuz Sidik sebagai sekretaris jenderal

"Hari ini kami secara resmi mendaftarkan kepengurusan tingkat pusat, 34 kepengurusan tingkat provinsi, 423 kepengurusan tingkat kabupaten/kota, dan 3639 kepengurusan tingkat kecamatan," kata Anis Matta dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2020).

Anis Matta mengatakan, ada 42 ribu lembar dokumen persyaratan administratif yang diserahkan ke Kemenkumham.

Ia yakin proses verifikasi di Kemenkumham bakal berjalan baik dan profesional, meski virus corona tengah mewabah di dalam negeri.

"Meski kami memahami pihak Kemenkumham sedang melakukan penyesuaian proses kerja akibat wabah Covid-19, namun kami menyakini proses verifikasi akan berjalan lancar sesuai peraturan perundang-undangan," ujar dia.

Baca juga: Fahri Hamzah Yakin Partai Gelora Bakal Ikut Pilkada 2020

Yasonna menyambut baik kehadiran Partai Gelora di panggung politik tanah air.

Ia mengatakan, pendaftaran secara online melalui telekonferensi ini baru kali pertama terjadi. Namun, ia menegaskan proses verifikasi tidak akan terhambat.

"Selain karena alasan kebijakan bekerja dari rumah dalam situasi wabah Covid-19 ini, telekonferensi ini juga bentuk dari proses digitalisasi birokrasi. Proses pelayanan publik terus kami laksanakan dengan terobosan teknologi komunikasi-informasi," kata Yasonna.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Nasional
UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

Nasional
Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Nasional
Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Nasional
Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Nasional
Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X