Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Perhatikan Mitigasi dan Manajemen Risiko Penularan Covid-19 di Fasilitas Layanan Kesehatan

Kompas.com - 01/04/2020, 08:32 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi profesi pendukung upaya promotif dan preventif yang terdiri dari IAKMI, HAKLI, PAEI, PPPKMI, PAKKI, dan IAGIKMI, meminta pemerintah untuk memperhatikan mitigasi dan manajemen risiko penularan virus corona (Covid-19) di fasilitas layanan kesehatan masyarakat.

"Menyerukan pemerintah untuk selalu melakukan mitigasi risiko dan manajemen risiko dari dampak penularan Covid-19 pada area fasilitas layanan kesehatan, formal maupun informal khususnya tenaga kesehatan," kata perwakilan organisasi yang juga Ketua Umum IAKMI Ede Surya Darmawan dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Terapkan Mitigasi Strategis dalam Tangani Pasien Covid-19

Menurut Ede, pemerintah harus menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis yang menangani pasien yang terjangkit Covid-19.

Serta, memastikan penggunaan disinfektan yang sesuai dengan standar World Health Organization (WHO).

"Pemberian gizi pekerja serta menjamin ketersediaan APD yang sesuai standar, termasuk meningkatkan pengawasan pada kegiatan desinfeksi," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memperhatikan kecukupan gizi masyarakat melalui ketahanan pangan.

Ketahanan pangan yang dimaksud di antaranya kestabilan harga pangan agar bisa tetap dijangkau masyarakat.

"Diharapkan baik masyarakat maupun pemerintah setempat memperhatikan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses melalui penyediaan logistik yang cukup, alur distribusi yang efisien, pengendalian harga untuk mencegah terjadinya gejolak di masyarakat," ungkap Ede.

Baca juga: Update per 31 Maret: 1.528 Kasus Covid-19, Masyarakat Diajak Saling Beri Edukasi

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) wajib mengetahui kebutuhan dan ketersediaan pangan pokok di daerah masing-masing, serta melakukan langkah tepat jika ada masalah.

Menteri yang akrab disapa SYL mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan (DKP) di Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Selaku Ketua Harian DKP, dia mengungkapkan, tantangan pemenuhan kebutuhan pangan semakin kompleks sehingga perlu kebijakan yang tepat.

Saat ini, berbagai kondisi seperti anomali perubahan iklim, terjadinya beberapa bencana alam di Indonesia, serta penyebaran virus coronoa (COVID-19) perlu menjadi perhatian serius.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah akan menetapkan strategi mitigasi agar tidak berdampak terhadap penyediaan pangan nasional.

“Dalam situasi ini, 267 juta jiwa masyarakat harus dapat dijamin pemenuhan kebutuhan pangannya,” tambahnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (10/3/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com