Pemerintah Diminta Perhatikan Mitigasi dan Manajemen Risiko Penularan Covid-19 di Fasilitas Layanan Kesehatan

Kompas.com - 01/04/2020, 08:32 WIB
Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh telah menyiapkan ruangan khusus untuk penangan pasien wabah virus corona, ruang khusus yang diberi nama RICU  (Respiratory Intensive Care Unit) itu tersedia enam kamar lengkap dengan berbagai fasilita dan tenaga medis. KOMPAS.COM/TEUKU UMARRumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh telah menyiapkan ruangan khusus untuk penangan pasien wabah virus corona, ruang khusus yang diberi nama RICU (Respiratory Intensive Care Unit) itu tersedia enam kamar lengkap dengan berbagai fasilita dan tenaga medis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi profesi pendukung upaya promotif dan preventif yang terdiri dari IAKMI, HAKLI, PAEI, PPPKMI, PAKKI, dan IAGIKMI, meminta pemerintah untuk memperhatikan mitigasi dan manajemen risiko penularan virus corona ( Covid-19) di fasilitas layanan kesehatan masyarakat.

"Menyerukan pemerintah untuk selalu melakukan mitigasi risiko dan manajemen risiko dari dampak penularan Covid-19 pada area fasilitas layanan kesehatan, formal maupun informal khususnya tenaga kesehatan," kata perwakilan organisasi yang juga Ketua Umum IAKMI Ede Surya Darmawan dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Terapkan Mitigasi Strategis dalam Tangani Pasien Covid-19

Menurut Ede, pemerintah harus menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis yang menangani pasien yang terjangkit Covid-19.

Serta, memastikan penggunaan disinfektan yang sesuai dengan standar World Health Organization (WHO).

"Pemberian gizi pekerja serta menjamin ketersediaan APD yang sesuai standar, termasuk meningkatkan pengawasan pada kegiatan desinfeksi," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memperhatikan kecukupan gizi masyarakat melalui ketahanan pangan.

Ketahanan pangan yang dimaksud di antaranya kestabilan harga pangan agar bisa tetap dijangkau masyarakat.

"Diharapkan baik masyarakat maupun pemerintah setempat memperhatikan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses melalui penyediaan logistik yang cukup, alur distribusi yang efisien, pengendalian harga untuk mencegah terjadinya gejolak di masyarakat," ungkap Ede.

Baca juga: Update per 31 Maret: 1.528 Kasus Covid-19, Masyarakat Diajak Saling Beri Edukasi

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) wajib mengetahui kebutuhan dan ketersediaan pangan pokok di daerah masing-masing, serta melakukan langkah tepat jika ada masalah.

Menteri yang akrab disapa SYL mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan (DKP) di Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Selaku Ketua Harian DKP, dia mengungkapkan, tantangan pemenuhan kebutuhan pangan semakin kompleks sehingga perlu kebijakan yang tepat.

Saat ini, berbagai kondisi seperti anomali perubahan iklim, terjadinya beberapa bencana alam di Indonesia, serta penyebaran virus coronoa ( COVID-19) perlu menjadi perhatian serius.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah akan menetapkan strategi mitigasi agar tidak berdampak terhadap penyediaan pangan nasional.

“Dalam situasi ini, 267 juta jiwa masyarakat harus dapat dijamin pemenuhan kebutuhan pangannya,” tambahnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (10/3/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5.803, Kasus Covid-19 Kini Ada 563.680 Orang

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5.803, Kasus Covid-19 Kini Ada 563.680 Orang

Nasional
62 Persen Calon Kepala Daerah Petahana Kekayaannya Bertambah Lebih dari Rp 1 Miliar

62 Persen Calon Kepala Daerah Petahana Kekayaannya Bertambah Lebih dari Rp 1 Miliar

Nasional
Jokowi: Indonesia Tertinggal dari Negara Lain dalam Menangkap Peluang Ekspor

Jokowi: Indonesia Tertinggal dari Negara Lain dalam Menangkap Peluang Ekspor

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Tes Rutin Covid-19 untuk Warga

Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Tes Rutin Covid-19 untuk Warga

Nasional
Pembuatan UU di DPR Diminta Lebih Transparan dan Inklusif

Pembuatan UU di DPR Diminta Lebih Transparan dan Inklusif

Nasional
KPU Diminta Segera Distribusikan Logistik APD untuk Pilkada

KPU Diminta Segera Distribusikan Logistik APD untuk Pilkada

Nasional
Ini Daftar 10 Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada 2020

Ini Daftar 10 Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada 2020

Nasional
Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Nasional
Polri: 32 Simpatisan MIT yang Ditangkap Sepanjang 2020 Bersal dari Luar Sulawesi Tengah

Polri: 32 Simpatisan MIT yang Ditangkap Sepanjang 2020 Bersal dari Luar Sulawesi Tengah

Nasional
KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

Nasional
Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
UPDATE 4 Desember: 3.280 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 4 Desember: 3.280 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Saat Masa Tenang Pilkada 2020

Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Saat Masa Tenang Pilkada 2020

Nasional
Penggeledahan di Perumahan DPR, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Edhy Prabowo

Penggeledahan di Perumahan DPR, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi

Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X